Politik Itu Penjara Sepi

Politisi tak dilahirkan, mereka dikeluarkan. Itu kata penulis, politikus, dan pengacara Romawi: Marcus Tullius Cicero. Tak ada proses alamiah buah-membuahi—menyubur dalam kandungan—persalinan. Sepasang orang tua atau organisasi boleh saja menyiapkan anak-anak atau kader mereka untuk berada di dunia politik, tapi tak ada yang bisa menentukan kapan masa yang tepat untuk bergulat di dunianya.

Perjalanan politik Sabam persis seperti diungkap Cicero, 50 tahun sebelum masehi. Ia nyaris tanpa rencana terlibat dalam kepengurusan pusat Parkindo, menjadi pendiri Partai Demokrasi Indonesia, lalu Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. Sejarah politik Sabam terentang sejak masa Soekarno hingga putrinya—Megawati Soekarnoputri—menjadi presiden. Sesungguhnya sekarang pun Sabam belum beringsut dari politik.

Apa sebab? Apa karena tak punya keterampilan selain politik?

“Saya sudah dipenjara di sini,” kata Sabam. Pernyataan sama pernah ia ungkapkan tahun 2003 menjawab pertanyaan senada. Saat itu ia anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP).

Bertahan dalam dunia politik Indonesia bukan soal mudah. Terutama pada 30 tahun masa kekuasaan Orde Baru. Cuma ada satu kerja kala itu: menjadi stempel pemerintah. Tak soal apakah menjadi anggota organisasi politik berkuasa (Golkar semasa Soeharto menolak menyebut dirinya parpol), atau menjadi anggota parpol (tak berkuasa). Karir politik Sabam pun, seperti diungkapkan dalam bagian lain, tak senantiasa berisi kemenangan-kemenangan atau kekuasaan. Partainya baru berkuasa ketika usianya sudah menua, dan untuk waktu yang tak seberapa lama: kurang dari satu periode pemerintahan. Nyatanya, Sabam menolak menjadi pemberi stempel, malah cenderung melawan Orde Baru, tapi bertahan. Ia pernah disingkirkan, dikucilkan, tapi kembali ke gelanggang.

Menyimak lebih dari setengah abad perjalanan politik Sabam, orang harus mencatat sungguh-sungguh perihal ini: politik tak melulu berkait langsung dengan kekuasaan dan berkuasa. Betul bahwa politik adalah relasi antara kuasa—kebijakan—kemenangan. Melalui politik yang sering diterjemahkan sebagai seni segala kemungkinan, kekuasaan kerap diperebutkan dan darinya lahir kebijakan-kebijakan oleh pemenang. Kebijakan yang bisa berupa kebajikan atau justru ketidakbaikan bagi lebih banyak orang. Pada titik ini Sabam telah memberi batas. Baginya, politik harus berarti kebajikan dan kebaikan bagi lebih banyak orang. Malah sedapat mungkin buat semua orang.

Tak heran ia bisa bicara amat terang, jelas, dan lugas mengkritik hukum. Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (rechstaat) memberi tempat pada hukum di posisi paling atas. “Tapi, jangan lupa bahwa hukum mula-mula adalah produk politik,” kata Sabam yang lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mengingat politik tak melulu bicara tentang kebajikan dan kebaikan bagi banyak orang, maka hukum yang dihasilkannya dapat saja jauh dari cita rasa keadilan. Praktik bernegara Indonesia memberi contoh amat konkret dan pedih selama tiga dasawarsa.

Ia memberi contoh undang-undang kepartaian dan pemilu pada era Orde Baru. Di atas kertas Indonesia sudah betul, memiliki aturan main tentang pemilu, dan partai politik, sebagai satu ciri negara demokrasi. Tapi, demokrasi itu di atas kertas pun ompong. Melalui undang-undang kepartaian, alih-alih dilindungi warga negara justru dibatasi partisipasi politiknya. Melalui undang-undang pemilu, alih-alih dijamin keikutsertaan organisasi politik malah dipersulit. Pendeknya, partai politik dikebiri, dan pemilihan umum semata alat mengesahkan kekuasaan, bukan suatu cara mendapatkan mandat yang adil. Suara Cicero terdengar lagi dari jarak dua ribuan tahun silam: “Nothing is more unreliable than the populace, nothing more obscure than human intentions, nothing more deceptive than the whole electoral system.” Tak ada yang lebih dapat diandalkan daripada rakyat, tak ada yang lebih jelas dari niatan manusia, (dan) tak ada yang lebih menipu dari keseluruhan sistem pemilihan.

Kekuasaan yang lahir melalui cara culas, niscaya menghasilkan kecurangan dan ketidakadilan. Seseorang atau sekelompok orang yang berkuasa melalui cara-cara culas, pada gilirannya akan terus menerus hanya memenuhi rasa ketagihan dalam dirinya. Ketagihan untuk senantiasa curang. Indonesia, kita semua tahu, merasakan betul selama 30 tahun berada dalam keadaan dicurangi. Seluruh warga dipaksa memakan nasi meski tak semua wilayah Indonesia bertanam padi dan tiap daerah telah memiliki penganan pokok sendiri; harga panen ditentukan melalui tata niaga yang badan penyangganya diisi oleh kroni penguasa; lahan pertanian dibongkar untuk memenuhi hasrat kelompok kaya dan berkuasa bermain golf; sekelompok orang diberi kemudahan untuk mendirikan bank sementara mayoritas orang mencari modal membuka warung saja sulit; buruh diperas keringatnya dan ketika berupaya menanyakan keadilan dibungkam keras seperti pada kasus Marsinah; informasi dan berbicara bebas adalah barang mahal, saking mahalnya harus ditukar dengan penjara bahkan nyawa.

Semua praktik itu mencederai nilai dan martabat kemanusiaan, tapi legal. Absah menurut hukum positif Indonesia. Pemerintah bersama-sama DPR menerbitkan undang-undang yang menjadi pembenar atas tindakan-tindakan semena-mena. Lalu, Presiden mengeluarkan keputusan-keputusan yang seolah hanya melaksanakan ‘amanat’. Amanat yang menerbitkan penderitaan rakyat. Suatu antitesa dari slogan “pemerintah bekerja dengan landasan amanat penderitaan rakyat” yang riuh pada masa Orde Lama.

Tatkala demokrasi hanya etalase, dan hukum sudah menjadi alat penguasa untuk memperdayakan warga negara, Sabam meyakinkan dirinya: politik adalah jawaban. Politik menjadi cara pertama untuk menegakkan keadilan.

Pengetahuan tersebut diperoleh Sabam sejak muda. Sejak ia membaca paragraf kedua ‘Political Ideals’ dari Bertrand Russell. Tujuan politik, kata Russell, haruslah demi menyelenggarakan kehidupan individu-individu menjadi sebaik mungkin. Tak ada di atas atau selainnya yang dipikirkan oleh politisi kecuali ini: kebaikan bagi setiap orang—lelaki, perempuan, dan anak-anak—di dunia. Persoalan yang harus diatasi sebaik mungkin oleh politik adalah menyesuaikan hubungan-hubungan antarmanusia sedemikian rupa sehingga masing-masing mereka sebisa mungkin memperoleh kebaikan. Soal pertama, karenanya, politisi harus memikirkan apa yang dianggap baik bagi kehidupan individu. Sabam muda pernah menjawab pada dirinya sendiri: keadilan dan kesejahteraan. Jawaban itu belum berganti hingga ia menua saat ini. Perjuangan politik Sabam adalah demi keadilan dan kesejahteraan sebanyak mungkin orang.

Menilik motifnya, bisa saja orang menduga Sabam bukanlah sosok yang sedari awal tertarik pada politik. Meski pernah mengungkapkan tak bersedia masuk ke Partai Sosialis Indonesia (PSI), keadaan motif Sabam ini ditemui juga pada Sjahrir, pendiri PSI, dengan atau tanpa persentuhan langsung sama sekali. Politik adalah tugas. Sabam, seperti juga Sjahrir, melibatkan diri ke dalam politik karena meyakini akan tugas yang harus dikerjakan.

Sabam sendiri menolak istilah ‘panggilan’ atau karena merasa ‘terpanggil’  untuk terlibat dalam politik. “Bahasa panggilan itu sangat berat. Saya hampir tidak pernah menggunakan kata itu. Sebab saya harus berdoa dulu menanyakan kepada Tuhan, ‘Tuhan benarkah saya terpanggil untuk melakukan tugas (politik) ini?’” ujar Sabam pada suatu wawancara, 19 September 2003. Hari itu, pemerintah tengah membahas perlu tidaknya menaikkan tarif dasar listrik mulai Oktober 2003. Sementara di Pelabuhan Tanjung Priok, sebuah kapal Jepang, “Nippon Maru”, membuang sauh. Kapal itu akan berlayar menuju Malaysia, Thailand, Filipina, dan Jepang. Di dalamnya, lebih dari 300 pemuda-pemudi dari 10 negara ASEAN dan Jepang saling berdiskusi tentang kondisi negaranya masing-masing dan berbagi pengetahuan dalam program “Kapal Pemuda Asia Tenggara”. Tak ada yang tahu kedua peristiwa hari itu dimasukkan dalam kategori menjalankan ‘tugas’ atau memenuhi ‘panggilan’.

Jawaban Sabam di atas mengesankan ia orang religius. Namun katanya, “Saya bukan orang Kristen yang baik, but still I want to be like Jesus.” Ia lalu mengutipkan lirik Mars GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), organisasi kemahasiswaan tempat ia mengawali pemahaman dan pengalaman berorganisasi secara politik, “Gerakan kita Tuhan yang serta/ pada-Nya kita berbakti/ agar bawa terang cinta-Nya.”

Kini menjadi semakin terang, Sabam bukan orang yang lupa pada misi masa muda. Berbeda dengan kebiasaan politisi yang semakin tenggelam dalam pragmatisme. Sedari muda, selain membaca Russell, ia percaya bahwa politik dibangun dan dikerjakan untuk memperjuangkan teologi kebaikan umum. Bonnum commune communitatis, kebaikan umum bagi masyarakat. Dan perjuangan politik semata-mata agar semua satu adanya, ut omnes unum sint. Pada penyair W.S. Rendra, ia menjadi “Apa yang harus kita tegakkan bersama/adalah Hukum Adil/ Hukum Adil adalah bintang pedoman di dalam prahara.” (Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia).

Bonnum commune communitatis sesungguhnya suatu frasa yang canggung. Ia hadir sebagai oposisi dari bonnum commune hominis yang merujuk pada kebaikan dan kebahagiaan individu. Sejarah politik senantiasa mempertentangkan antara kebaikan dan kebahagiaan bagi umum dan individu. Yang pertama kerap kali harus mengabaikan yang kedua. Beberapa tiran menggunakan alasan demi kebaikan bersama, maka beberapa keistimewaan individu dicabut. Pemerintah despotik Orde Baru kerap menggunakan alasan-alasan “demi kepentingan umum” pada saat melakukan penggusuran-penggusuran terhadap petanidan sawah-sawah. Penganjur liberal akan menggunakan alasan kebahagiaan individu sebagai syarat kebahagiaan bersama karena individu-individu ketika hidup berkelompok adalah anggota masyarakat.Tapi, Sabam Sirait lebih percaya bahwa teologi mengajarkan kebaikan bersama. Bisa dibilang, inilah sisi sosialisme politik teologis, atau sebaliknya: inilah aspek pembebasan dari teologi.

Melalui pernyataan, “I want to be like Jesus”, ia sekaligus mengungkapkan arti “dipenjarakan dalam politik.” Sabam mencatat hasil Konferensi Gereja dan Masyarakat I (KGM), November 1962, di Sukabumi, ialah menggarisbawahi pelayanan politik oleh gereja. Dokumen KGM I itu bertema “Pelayanan Kristen dalam Revolusi”. Harap maklum, istilah revolusi kerap digunakan dalam percakapan politik era Bung Karno. Setelah tahun 1967, istilah itu bertukar dengan kata-kata ‘pembangunan’, ‘modernisasi’, atau ‘tinggal landas’ yang menjadi ciri percakapan era Soeharto.

Beberapa kesimpulan KGM I itu, diantaranya: “…(b) sebagai warga negara RI setiap orang Kristen harus sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan dalam bidang politik, oleh karena itu Gereja berkewajiban menstimulasi anggota-anggotanya supaya mempunyai kesadaran politik yang tinggi (sebagai perorangan anggota masyarakat); (c) mendirikan partai Kristen berarti menggalang persatuan/segala kekuatan yang ada pada masyarakat Kristen (samen bundeling van eigen krachten) yang bertugas untuk menolak pengaruh dosa dalam politik, dan memperjuangkan keseimbangan antara kuasa, keadilan, dan kasih….”

Keseimbangan antara kuasa, keadilan, dan kasih. Inilah tugas politik yang dirasa Sabam menjadi dasar perjuangannya. Ketiganya menjalin motif. Suatu motif amat kuat yang membuatnya dapat bertahan di dalam morat-maritnya politik Indonesia. Bukan cuma bertahan, tapi Sabam menorehkan warna dan turut menulis partitur dalam lagu bersama politik Indonesia. Lagu yang kadang hilang harmoni, dan sesekali hanya terdengar koor serempak.

“Penjara ini awalnya dibuat oleh teman-teman saya. Saya ditarik ke GMKI, diminta membangun Parkindo. Semuanya organisasi politik Kristen,” tutur Sabam. “Tapi bohong kalau saya bilang saya tak menyukai penjaran ini.”

Meski begitu, ia tak lantas ingin mendeklarasikan diri sebagai tokoh politik Kristen atau berharap agar politik berjalan sesuai ajaran Kristen. Sabam tak berada pada ruang agama, seperti akan ditunjukkan dalam bab tentang Ideologi, dan lebih memperlihatkan diri serta menganjurkan sikap-sikap nasionalis. Prinsip-prinsip tentang kuasa, keadilan, dan kasih, dijadikannya sebagai landasan, cita-cita, sekaligus pembatas antara dirinya dan daya tarik penyelewengan kekuasaan.

Prinsip kuasa, atau kekuasaan, bukanlah berarti politik yang diperjuangkan semata mengejar posisi berkuasa. Prinsip ini mengajarkan agar politisi senantiasa ingat bahwa di atas dirinya ada yang lebih berhak atas kekuasaan, yakni pemberi mandat: rakyat. Kepadanyalah politisi bekerja dengan keinginan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, dan menaburkan kasih bukan saja kepada orang-orang yang memilihnya (konstituen) melainkan kasih kepada seluruh orang.

Di ‘penjara’ inilah Sabam berhuni. Penjara yang membuatnya tak bisa lagi keluar. Meski—seperti biasanya penjara—ia kerap merasa sepi. Terutama ketika masa-masa sebelum Soeharto dijatuhkan. Kesepian yang mendera ketika ia harus memutuskan sendiri berkeras memperjuangkan masuknya kata “jujur dan adil” dalam rancangan ketatapan MPR tentang Pemilu atau urung. Dari pengalaman-pengalamannya, Sabam bisa memahami bahwa banyak pemimpin harus merasa kesepian ketika mengambil keputusan. Ia bisa maklum betapa sepinya, misalnya, Megawati Soekarnoputri saban kali harus memutuskan apa yang terbaik bagi bangsanya. Harus gelisah sendiri antara keharusan membiarkan harga-harga naik atau menaikkan subsidi dalam anggaran belanja negara yang berarti mencekik keuangan negara.

Sabam menganjurkan agar tiap-tiap politisi memiliki penjaranya. Sebab, seperti galibnya penjara, ada aturan-aturan yang membuat tiap orang tak merasa bebas. Politisi mesti merasa senantiasa diawasi tindak-tanduknya, namun tak lantas memoles wajahnya seolah baik demi lolos dari pengawasan. Di dalam penjara, setiap orang mendapat tugas yang harus dilaksanakan sebaik mungkin dan disiplin. “Berpolitik itu harus disiplin,” kata Sabam. Kata-kata itu tak berasal dari udara kosong. Ketahanan fisik dan mentalnya mengarungi jagad politik Indonesia yang keras dan licin membuktikan ia seorang tokoh dengan tingkat disiplin tinggi. Pada dirinya, kata disiplin harus ditambahkan dengan: keberanian dan kewaspadaan, serta cermat.

Disiplin dalam politik itu ia tunjukkan dalam kehidupan organisasi. Bagi Sabam, anggota organisasi harus patuh pada konstitusinya. Itu sebab, ketika menjadi sekretaris jenderal PDI, ia tetap berkeras menyelenggarakan kongres meski ada dorongan untuk menunda. Sabam yang menjadi sekjen sejak fusi tahun 1973 hingga 1986—mendampingi Mohammad Isnaeni, Mohamad Sanusi Hardjadinata, dan Soenawar Sukowati—sadar betul bahaya Kongres 1986. Ia mendapat kabar bahwa pemerintah telah menyiapkan ketua bagi PDI. Namun, ia jalan terus dan menepis kemungkinan bahwa sebagai sekjen tiga periode bisa saja memanfaatkan kesempatan menjadi ketua umum. Kesempatan yang tak sekadar ketua, tapi juga sekaligus mengkonsolidasikan perlawanan terhadap pemerintah.

Hanya kedisiplinan yang mengajarkan padanya untuk tetap menggelar kongres. Pada akhirnya, Soerjadi yang mendapat restu dari pemerintah menjadi ketua dengan Sekjen Nico Daryanto. Sabam telah cermat menghitung untuk urung menggalang perlawanan. “Kapan terjadi perubahan itu tak tergantung semata pada apakah kita siap atau tidak siap, tapi soal waktu,” ujar Sabam. Kebetulan pula pada saat itu PDI belum siap menjadi motor dari perlawanan. Berbeda dengan kondisi tahun 1996 yang selain siap secara kekuatan juga mendapat momentum.

Kecermatan mengamati waktu sekaligus membuktikan kematangan berpolitik Sabam. Patut pula diperhatikan bagaimana Sabam hati-hati menggunakan diksi. Ia lebih memilih kata ‘perlawanan’ atau ‘perubahan’, ketimbang kata-kata besar seperti ‘revolusi’. Meski, kita tahu, Sabam juga hidup pada masa kata ‘revolusi’ menjadi bahasa percakapan sehari-hari. Bila nostalgia sering dianggap sebagai salah satu cara orang memelihara daya tahan, Sabam nyatanya tak memilih sikap demikian. Gempita kata ‘revolusi’ yang pernah ia dengar menjadi jargon era 1960an tak dirumuskan dalam langkah, sikap, dan bahasa politiknya.

Ada yang menggelitik membandingkan disiplin dan kehati-hatian yang lebih mirip sikap lentur tadi. Sabam tak menampik bahwa salah satu syarat agar terus bertahan di depan hempasan politik ialah kelenturan. “Tidak apa, asal kau tak menggadaikan prinsip. Itu saja,” katanya. Untuk soal kelenturan Sabam beroleh ajar dari banyak tokoh terdahulu. Bung Karno—sebetulnya juga Lenin—kerap mengulas bahwa yang tetap adalah strategi, adapun taktik boleh berganti saban hari. Sabam keras pada idealisme, tak tergerak ikut arus pragmatisme, tapi tak meludahi sikap-sikap pragmatis yang diambil oleh tokoh-tokoh politik saat itu, sekaligus juga tak mengamininya. Sungguh lingkungan yang tak mudah.

Istilah ‘penjara’ yang ia lontarkan sebetulnya dekat dengan laku Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi atau orang lebih mengenalnya: Mahatma Gandhi. Laku Gandhi yang sederhana dan tahu akan makna ‘cukup’. Kata yang diteladani dengan sungguh-sungguh oleh Bapak dan Ibu pendiri bangsa Indonesia. Inilah sel terpenting dalam penjara Sabam yang mampu mengendalikan dirinya dari niat dan perilaku koruptif. Beranjak keluar dari sel penjara ini berarti terlibat dalam antrean korupsi yang secara pasti akan makin memiskinkan rakyat dan bangsa. Aksi jual sumber daya alam Indonesia yang berlangsung pada masa Orde Baru dan berlanjut pada era otonomi daerah oleh pemerintah pusat dan daerah berasal dari ketiadaan pengertian akan kata ‘cukup’. Politik yang semakin hari semakin mahal memaksa elit-elit daerah mengisi kantong pribadinya dengan kekayaan agar dapat mempertahankan kekuasaan.

“Padahal kekuasaan hanyalah cara agar politik demi keadilan dan kasih dapat diselenggarakan, bukan tujuan dari politik,” tegas Sabam. Politisi yang semata-mata membangun relasi politik dari uang kerapkali tak bertahan lama. Andaipun bertahan lama, ikatan yang ia bangun tetaplah rapuh.

Bila mau dirumuskan, daya tahan politik Sabam berasal dari tiga titik pijak yang sama kuat: motif politik—kuasa, keadilan, dan kasih; kesadaran akan tugas politik darimana ia menjaga kelenturan; dan kerelaan membangun pagar batas bagi godaan pribadi yang menempanya untuk memiliki disiplin tinggi.

Persoalannya, apakah daya tahan politik seperti ditunjukkan Sabam Sirait dapat dengan mudah diteladani? Sebab, betapapun realitas politik kini telah sangat berbeda jauh dengan situasi ketika Sabam muncul pertama kali, dan belajar merumuskan strategi serta taktik di medan pertarungan secara langsung. Tantangan yang muncul juga sungguh amat lain. Politik masa sekarang kembali kepada jalur lama yang ditempuhnya pada masa Orde Baru, yakni semata bertautan antara menguasai dan dikuasai.

Hari-hari ini politik nyaris diidentikkan dengan uang. Bedanya adalah kini penguasa tak bisa langsung main kekerasan karena telah banyak rakyat menjadi pintar. Tapi, ada kondisi yang tak dijumpai pada sejarah Indonesia sebelumnya, yaitu munculnya politisi yang terjun ke dunia ini untuk mencari kerja. Mereka masuk ke politik melalui cara menyogok, dan ketika telah masuk mencari cara untuk mengembalikan uang sogokan serta meraup untung.

Bagi Sabam, persoalannya bukanlah ia diteladani atau dicibir. Ia malah menjawab khas, “Cara saya tidak patut diikuti, cara Kristus yang sangat bagus.”

Namun, selain menganjurkan setiap politisi membangun ‘penjara’ bagi dirinya, dalam arti membangun batas, Sabam lebih setuju agar pendidikan politik diutamakan. Pendidikan politik tak semata dilakukan oleh partai atau organisasi kemasyarakatan sosial-politik, tapi pendidikan politik oleh negara bagi warga. Gereja, seperti pernah ditunjukkan oleh Konferensi Gereja dan Masyarakat di Sukabumi, memiliki kewajiban menjalankan fungsi pelayanan politik agar umat Kristen memiliki kesadaran politik yang kuat. Organisasi berbasis agama lainnya ia lihat juga melakukan hal sama.

Di partai politik Sabam menganjurkan perlunya saringan yang ketat bagi kader sedari ia calon anggota. “Ketika PDI Perjuangan berkuasa, kami sadar bahwa partai belum memiliki cukup kader untuk menjalankan kekuasaan. Ibaratnya, orang belum pernah punya pengalaman disodori kekuasaan. Tapi, kami tak mau melukai kepercayaan yang telah diberikan sehingga kami berusaha sekuat mungkin menjalankan amanat tersebut,” paparnya.

Sejarah Indonesia membuktikan, momentum perubahan kerap tiba pada situasi ketidaksiapan. Indonesia lahir pada situasi serba kekurangan. Sebabnya memang bukan pada soal siap atau tidak memiliki kekurangan, politik—sejauh Sabam memahami—justru suatu cara melahirkan kebajikan dalam situasi kurang siap dan kekurangan. Pada dirinya, politik semacam itu adalah suatu kerja yang memahami penuh kelemahan-kelemahan yang bakal ditimbulkan. Orang akan menyebut sikap ini sebagai kearifan, tapi Sabam lebih memilih kata: tahu diri.

Pembelajaran sejarah bermakna agar peristiwa serupa tidak terulang. Sama halnya peristiwa ketidaksiapan dan kekurangan di masa lalu sebisa mungkin dicegah pengulangannya. Maka, rekrutmen politik harus lebih ketat. “Saya tetap menganjurkan agar hak warga negara membentuk partai politik jangan dibatasi, tapi partai-partai itu harus mengetatkan dirinya agar memiliki kader-kader yang cakap dan tangguh,” ujar Sabam.

Ia memberi contoh ketatnya rekrutmen di Partai Ba’ath. Perlu waktu tujuh tahun bagi calon anggota untuk mendapat penetapan keanggotaan. Mereka perlu mengikuti serangkaian pendidikan dan ujian terlebih dulu. “Aflaq meletakkan dasar-dasar kedisiplinan dalam partai ini,” Sabam memberi penjelasan. Ba’athisme yang menjadi dasar ideologi bagi Partai Ba’ath dirumuskan oleh Michel Aflaq, Salahudin Albitar, dan Zaki al-Arsuzi. Sesuai makna namanya–Ba’ath berarti kebangkitan (renaissance/resurrection)—ideologi nasionalis Arab ini bercita-cita membangkitkan kejayaan masyarakat Arab yang sekuler, sosialis, nasionalis, dan mengejar kemajuan sosial. Irak dan Suriah tercatat menjadi tempat suburnya Ba’athisme.

“Terlepas dari setuju tidaknya saya pada ideologi mereka, tapi cara mereka membangun partai sungguh mengagumkan,” kata Sabam. Pada akhirnya Partai Ba’ath di Irak memang digoyang seiring jatuhnya Sadam Hussein, dan di Suriah situasi masih bergejolak. Tapi, pelajaran penting dari kedua tempat itu ialah: partai yang kuat pun dapat dirontokkan apalagi yang tanpa dasar serta diolah oleh orang-orang terampil.

Di Indonesia, menurut Sabam, pada awal 1950an hanya Partai Komunis Indonesia dan Angkatan Darat yang giat melakukan pendidikan bagi calon anggota dan anggotanya. Akibatnya bisa ditebak, kedua kekuatan ini saja yang terampil berpolitik di 1960an. Pendidikan politik, karenanya, suatu keharusan. Berharap pada kelahiran-kelahiran pemimpin, meski sejarah akan melahirkan terus orang-orang seperti itu,  bukan suatu pilihan politis. “Kristus saja mendidik rasul-rasulnya.” []

(Salah satu dari bagian dari naskah ‘tertunda’ diterbitkan, September 2012 | Foto Cicero dari http://www.philosophybasics.com/)

One thought on “Politik Itu Penjara Sepi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s