Pancasila Itu Terbuka

Satu hari sesudah Sabam Sirait melakukan interupsi di Sidang Umum MPR 1993, sekelompok pemuda berkumpul di sebuah rumah di Jl Kramat, Jakarta Pusat. Itu rumah yang sangat lusuh, penuh sawang, lantai kotor, puntung rokok di beberapa tempat, dan rumput tak terawat di halaman yang amat kecil. Anak-anak muda yang berkumpul berasal dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) garis keras.

Ketua Umum Gerakan Rakyat Marhaen (GRM), Selamat Ginting, yang tinggal di dekat tempat itu hadir. Pada masa Soekarno, ia adalah Ketua Departemen Organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI). Ia pernah dipecat dari partai itu karena dianggap termasuk faksi ASU (Ali-Surachman), lawan faksi Osa-Usep (Osa Maliki-Usep Ranuwidjaja). Setelah namanya direhabilitasi, Ginting menolak masuk kembali ke PNI. Tahun 1981 ia mendirikan GRM.

Kepada anak-anak muda itu Ginting berujar, “Kalian tidak mengerti bahwa Bung Sabam sudah memberi hint? (Interupsi) itu sebenarnya petunjuk ideologis buat kita, tapi gerakan kok tidak jalan? Sebetulnya itu adalah petanda dimulainya gerakan revolusioner.”

Kenyataannya, memang tidak ada gerakan berarti. Tak ada gelombang massa turun ke jalan hari-hari itu. Tak ada elit oposisi yang mengeluarkan seruan di surat kabar agar rezim militerisme membubarkan diri. Yang ada hanya tujuh mahasiswa nekat—namun berhasil—menembus blokade aparat keamanan Sidang Umum MPR. Selama beberapa saat sebelum diciduk oleh pasukan Dakhura (penindak huru-hara), mereka sempat berteriak menentang pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden. Ketujuhnya dikurung sebentaran, untuk datang kembali ke gedung DPR pada 14 Desember tahun itu juga. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya, sekitar 200 mahasiswa dari Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jombang, dan Palembang. Mereka menamakan diri Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI). Sebuah spanduk yang sangat keras untuk zaman itu dibentangkan: “Seret Soeharto ke Sidang Istimewa MPR-RI”. Sebanyak 21 mahasiswa kemudian ditangkap dan dipenjara selama 8 bulan hingga setahun, 19 mahasiswa dan 2 mahasiswi. Mereka semua dikenai pasal penghinaan kepala negara (pasal 134 KUHP).

Sabam sendiri berbeda pendapat dengan Selamat Ginting. Menurutnya interupsi itu bukan sinyal ideologis, atau tiupan peluit dimulainya gerakan massa. Interupsi yang cukup menggegerkan untuk ukuran zaman itu, dilakukan semata koreksi bagi proses pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil. “Saya bukan tokoh ideologi, bukan pemimpin massa. Lagipula gerakan sesungguhnya sudah terbentuk pada saat itu, masih sangat kecil tapi sudah dilakukan,” ujarnya.

Menurutnya pula, tokoh ideologi—atau ideolog—biasanya merumuskan teori dan tindak. Ia mengaku tak merumuskan teori apa-apa. “Karl Marx itu lengkap, dia menyusun teori sekaligus merumuskan bagaimana cara-cara bergeraknya,” kata Sabam.

Soekarno, tunjuk Sabam, juga lengkap sebagai seorang tokoh ideologi. Soekarno mengiming-imingi rakyat di negeri jajahan bernama Hindia Belanda suatu kemerdekaan. Ia menulis dan berbicara tentang apa itu kemerdekaan, dan mengapa tiap-tiap bangsa di dunia berhak atas keadaan merdeka. Soekarno tak berhenti di situ. Ia mengungkapkan tentang perang Pasifik, katanya pula perang itu akan berkembang menjadi perang dunia, lalu perang dunia bakal memicu perang kemerdekaan bagi bangsa-bangsa terjajah, termasuk Hindia Belanda yang kelak bernama Indonesia. Maka, rentetan iming-iming dan cara mencapai kemerdekaan telah membuat Soekarno menjadi peletak dasar ideologinya. Seperti beberapa tokoh pendiri bangsa yang juga merumuskan mengenai kemerdekaan dan cara menggapai, semisal Tan Malaka.

Ideologi Soekarno kemudian dikenal dengan nama Marhaenisme Pancasila. Ideologi yang diakui sebagai kombinasi dari ideologi-ideologi yang pernah ada, terutama yang hidup di Indonesia. “Saya bisa bilang kalau itu (Marhaenisme) digali Bung Karno dari bumi Indonesia meski ia dipengaruhi oleh banyak pemikir dan tokoh-tokoh dunia,” ujar Sabam. Hasil galian utama adalah tumbuhnya rasa kebangsaan yang dengan itu menjadi reaksi atas penjajahan, dan juga keinginan untuk tetap memiliki relasi terhadap keagamaan yang hidup di tengah-tengah orang Indonesia kala itu.

“Seperti Sanmin Zhuyi di Cina,” kata Sabam.

Sanmin Zhuyi (san min chu i) atau ‘Tiga Prinsip Rakyat’ dirumuskan oleh Dr Sun Yat-sen, seorang revolusioner, pendiri Republik Tiongkok, sekaligus presiden pertamanya. Ia memegang peran instrumental dalam meruntuhkan dinasti Qing selama Revolusi Xinhai dan menerbitkan nasionalisme Cina. Sanmin Zhuyi berisi prinsip-prinsip dasar bagi kebaikan rakyat Tiongkok: Minzu zhuyi (nasionalisme), Minquan Zhuyi (demokrasi), dan Minsheng Zhuyi (kesejahteraan rakyat atau sosialisme). Prinsip-prinsip ini ditelurkan Dr Sun sepulang dari pelarian di London, Inggris (1896). Selama berada di London inilah,  Sun Yat-sen membaca habis berbagai buku yang ditulis Karl Marx, Rousseau, Montesquieu, Darwin, John Stuart Mill dan Henry George.

Beberapa literatur menuliskan bahwa mulanya Sun hanya mengenal dua prinsip, yakni nasionalisme dan demokrasi sebagai hasil pendidikan yang ia tempuh di Hawaii, Amerika Serikat. Prinsip Minsheng ia temukan ketika tiga tahun berkeliling Eropa (1896-1898). Namun, Sun sungguh-sungguh menggali ketiga prinsip rakyat dari bumi Tiongkok sendiri, dipadu dengan hasil pendidikan baratnya. Minsheng, ia ambil dari frasa Tiongkok kuno yang berarti kesejahteraan, dan pertama kali ia lontarkan dalam satu petisi kepada Raja Muda Qing, Li Hongzhang, mengenai gagasan modernisasi Cina tahun 1894. Apa yang terjadi di Cina saat itu, menurut Dr Sun, adalah penindasan dengan kekuatan ekonomi oleh bangsa-bangsa asing. Ini jauh lebih kejam ketimbang penindasan politik. Sebab, penindasan ekonomi tidak sekentara penindasan politik namun memiliki dampak menghancurkan yang sangat hebat.

Agar gagasannya mendapat tempat, Sun Yat-sen mendirikan partai: Guomindang (Kuomintang). Soekarno pun membentuk partai politik agar ideologinya memiliki wadah. Ini penting. Organisasi akan membuat ideologi menjadi hidup, bergerak, dan berjuang. Ideologi yang tak mengendap hanya di kepala atau sekadar menjadi perbincangan kaum pelajar. Bukan suatu ideologi yang mati.

Sabam bersepakat dengan Soekarno, suatu negara, suatu bangsa, harus memiliki ideologi, memiliki dasar berdirinya.  Pidato tak tertulis Soekarno di depan sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila, mengungkap tegas perlunya dasar bagi Indonesia merdeka.

Ma’af, beribu ma’af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua Yang Mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Padukan Tuan Ketua Yang Mulia ialah, dalam bahasa Belanda: ‘philosofische grondslag’ dari pada Indonesia Merdeka. Philosofische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi….

Kemerdekaan bagi Soekarno, seperti ia ungkapkan dalam sidang itu ialah kemerdekaan politik (political independence/politieke onafhankelijkheid). Tidak lain dan tidak bukan. “Dan yang disampaikan Soekarno kala itu adalah ideologi, dasar bagi negara yang belum dibentuk pada hari itu,” terang Sabam.

Pada pidato 1 Juni itu, Soekarno mengakui beberapa orang yang memberi ia inspirasi sedari muda. Satu diantaranya yang ia sebut ialah Dr Sun Yat-sen yang membuat Soekarno mampu mengoreksi tokoh lain yang memberinya dasar bagi pendapat kosmopolitanisme. Soekarno mengubah Kosmopolitanisme itu menjadi Internasionalisme.

Saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah H.B.S. di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi pelajaran kepada saya, katanya: jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia, jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun. Itu terjadi pada tahun 17. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, ialah Dr Sun Yat-sen. Di dalam tulisannya “San Min Chu I” atau “The Three People’s Principles”, saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitanisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh ‘The Three People’s Principles’ itu.

“Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr Sun Yat-sen sebagai penganjurnya, yakinlah, bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat-sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr Sun Yat-sen, sampai masuk ke lobang kubur.

Nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat dari Sun Yat-sen oleh Soekarno diingatkan sebagai tiga dari lima dasar berdirinya Indonesia. Begitupun internasionalisme atau perikemanusiaan yang turut membentuk watak bangsa Indonesia selama ini, ditambah sikap relijius bangsa: periketuhanan. Inilah yang disebut Soekarno sebagai Pancasila.

Tapi, pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari bacaan tertulis itu tak akan punya arti bila Soekarno tak menggali riwayat bangsanya. Tawaran Soekarno akan gagal dan tak dipercaya bila ia tak melakukan studi terhadap keadaan jiwa, keinginan, dan kebiasaan rakyat Indonesia. Dari serangkaian perjalanan dan perbincangan dengan rakyat itulah Soekarno merumuskan ajaran yang hidup, tak kaku, dan tak dogmatis.

Sebagai suatu ideologi yang hidup, Soekarno membuktikan bahwa bila kelima ini mau diperas lagi, bisa menjadi tiga atau Trisila, yakni: sosio-nasionalisme (perasan kebangsaan dan internasionalisme), sosio-demokrasi (demokrasi dan kerakyatan), dan ketuhanan. Tapi, penting dicatat bahwa demokrasi sebagaimana dimaksud Soekarno bukanlah berhenti pada tata pemerintahan, tetapi demokrasi dengan kesejahteraan. Soekarno menyebutnya sebagai politiek-economische demokratie. Lalu, bila Trisila ingin diperas lagi, bisalah menjadi: gotong royong (Ekasila).

Sabam yang fasih membaca Soekarno memberi tahu tentang ketepatan luar biasa salah seorang pendiri bangsa itu mengenai dasar-dasar Indonesia. Soekarno, seperti ditunjukkan dalam laku politiknya sedari muda, selama menjadi presiden hingga kejatuhannya, tak pernah mengingkari tentang ideologi-ideologi yang ada di Indonesia. Pada masa ia berkuasa, berbagai partai politik dengan ragam ideologi dibiarkan hidup. Ia pernah membubarkan partai politik pada masa demokrasi terpimpin, tetapi bukan bersebab ideologi partai tersebut. Masjumi atau Majelis Sjuro Muslimin Indonesia dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan tahun 1960, serta Partai Murba dibekukan. Masjumi dan PSI dibubarkan sebagai akibat pertentangan mereka dengan Soekarno. Masjumi menolak masuknya orang-orang komunis ke dalam kabinet, sedangkan Soekarno menginginkan agar seluruh wakil golongan nasionalis, agama, dan komunis terlibat membangun bangsa. Kedua partai itu makin terpojok di mata Soekarno lantaran terlibat dalam Permesta yang melakukan pemberontakan bersenjata. Suatu kesalahan dilakukan Soekarno dengan membekukan Murba sebagai akibat dari konflik antara Murba dan PKI.

“Bagi Soekarno, dan sesungguhnya memang begitu suatu negara berjalan, partai politik boleh memiliki asasnya masing-masing,” ujar Sabam. Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan tempat Sabam bernaung memiliki asas Pancasila dan bercirikan Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Pendeknya, “silakan saja berasas hanya nasionalisme, sosialisme, demokrasi, kerakyatan, atau bahkan mendasarkan pada agama-agama yang dianut. Tapi di kehidupan bernegara ya Pancasila.”

Pancasila tak pernah melarang paham yang dianut oleh orang-per-orang Indonesia. Justru pada pemahaman ini Pancasila menjadi relevan. Sebab, ia adalah perasan dan himpunan dari pandangan-pandangan yang hidup dalam jiwa-jiwa orang Indonesia. Pancasila adalah himpunannya sekalian ideologi yang ada di Indonesia. Pada Sabam dapat terlihat bagaimana langkah politik, tindakan dan pendapatnya lebih mencirikan kepada prinsip-prinsip kekristenan: kuasa, keadilan, dan kasih. Tapi, siapa bisa bilang prinsip-prinsip itu bertentangan dengan Pancasila? Yang kerap dilupakan adalah bagaimana Soekarno menyilakan siapa saja memperjuangkan pahamnya agar bisa hidup di taman sari bernama Indonesia.

…Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang sebagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam, dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula….

Hal sama disampaikan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 itu kepada umat Kristen. Soekarno pernah menggagas mengenai partai tunggal dalam tulisannya “Mencapai Indonesia Merdeka” tahun 1933. Menurutnya, untuk mencapai massa aksi diperlukan satu partai pelopor agar tak membingungkan rakyat. Pada 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sempat bersidang yang salah satu keputusannya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia. Partainya Soekarno ini diharapkan menjadi partai tunggal, partai pelopor dan partai negara. Namun, ketika pada 31 Agustus keluar Maklumat Pemerintah yang menunda pembentukan itu, Soekarno bergeming. Ia menghargai Sjahrir dan Hatta. Maka, Soekarno membiarkan Hatta mengeluarkan Maklumat pada 3 November 1945 yang menyebutkan diantaranya, “pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik…”

Partai-partai yang lahir pasca-maklumat, seperti disebutkan dalam buku “Kepartaian Indonesia” terbitan Kementerian Penerangan, 1951, menunjukkan keragaman asas atau dasar. Ada yang berdasar Ketuhanan, dasar Kebangsaan, dasar Marxisme, dan lain-lain. Yang berdasar Ketuhanan tidak hanya golongan Islam, melainkan juga Kristen dan Katolik. Yang berdasar Kebangsaan tidak hanya PNI, tapi juga ada diantaranya Partai Rakyat Jelata, Partai Tani Indonesia, Partai Wanita Rakyat, dan Wanita Demokrat Indonesia. Yang berdasar Marxisme, selain PKI, ada Murba, PSI, Partai Buruh, dan Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai). Sedangkan kategori lain-lain ialah Partai Demokrat Tionghoa Indonesia, dan Partai Indo-Nasional. Semuanya tak menyoal tentang Pancasila.

“Maka, tepat sudah Pancasila,” kata Sabam. Ia bahkan tak tertarik pada gagasan menyempurnakan Pancasila. Seperti kritik yang berlangsung sejak tahun 1980 dan tetap muncul hingga kini bahwa Pancasila perlu terus menerus disempurnakan agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan. Pendapat Sabam sebaliknya, “Saya menghindari menggunakan istilah menyempurnakan. Mengisi dan melaksanakan secara jujur seluruh sila Pancasila secara utuh, iya!”

Akhirnya, pada Sabam dua soal telah final: Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.

Ia merumuskan ideologi sebagai suatu rumusan berpikir yang mesti memiliki hubungan dengan gerak, berkait langsung dengan gerakan. Sekadar asas-asas tidaklah cukup. Ideologi adalah dasar bergerak manusia dalam soal sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada titik ini Sabam berpendapat bahwa ideologi buruh bisa berbeda dengan petani, ideologi orang terpelajar akan beda dengan tentara. Dari dasar itu ideologi kemudian menjadi keyakinan politik. Maka, syarat lain dari ideologi agar bisa menggerakan keyakinan politik, ialah keterampilan. Bagi Sabam, ideologi yang tak mengajarkan keterampilan akan ditinggalkan. “Kalau sudah ditinggalkan oleh penganutnya, ideologi itu akan mati dengan sendirinya.”

Ia memberi contoh betapa tak ada yang lebih efektif dari Soeharto dalam memberangus Partai Komunis Indonesia (PKI). Ini adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Cina, memiliki pengaruh kuat di rakyat dan pemerintah, namun dapat dihancurkan secara cepat. Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, gerakan antikomunis dimobilisasi, pembunuhan secara massal berlangsung terhadap lebih dari sejuta orang mulai dari Sumatera, Jakarta, Jawa, hingga Bali. Belasan ribu orang dipenjara tanpa pengadilan. Sebagian yang dibebaskan mulai tahun 1970an pun tanpa pengadilan.

Tapi, “apa kalian percaya bahwa komunisme di Indonesia sudah hilang?” tantang Sabam.

Komunisme ialah pikiran yang menjanjikan keadilan dan kesetaraan umat manusia di dunia. Maklumat paling terkenal dari komunisme ialah janji akan terciptanya suatu tatanan masyarakat tanpa kelas. Bagaimana rute atau jalan tempuhnya digambarkan; apa saja hambatan-hambatan dan siapa saja yang akan menghambat dipetakan; tahap demi tahap perjuangan komunisme disusun. Orang yang mempelajarinya akan dengan mudah menaruh rasa tertarik pada paham ini. Apalagi jika praktik dunia nyata menyodorkan fakta di depan mata bahwa ketidakadilan berlangsung, tatanan hidup antarmanusia ditentukan oleh untung-rugi, dan mencirikan diskriminasi berdasar harta kekayaan atau sentimen antikesetaraan lainnya. Sulit membuat komunisme itu hilang. Ia akan terus mengendap dalam benak dan keinginan rakyat yang pernah mendengar janji-janji komunisme tadi.

“Sepanjang ketidakadilan yang menjadi lawan dari cita-cita keadilan, asas atau ideologi apapun yang menganjurkan keadilan tak akan pernah hilang,” ujar Sabam.

Pada bagian ini Sabam memberi garis bawah kepada ideologi: keadilan. Ideologi harus berisi gagasan-gagasan tentang keadilan. Suatu pikiran yang sekaligus menempatkan penelurnya masuk ke dalam kesulitan-kesulitan. Adil, ialah frasa sederhana sekaligus mengundang kerumitan. Marcus Tullius Cicero tak sedang mengigau ketika menyatakan, “summum ius, summa iniustitia.” Semakin tinggi hukum, semakin tinggi ketidakadilan. Semakin banyak hukum dibuat, membuktikan ketidakadilan kian merajalela. Keadilan, akhirnya menjadi bisa dikenali ketika berhadapan langsung dengan ketidakadilan.

Pelajaran dari Alkitab diingatnya betul: “Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua.” (Pengkhotbah 9:11, Terjemahan Baru)

Dari situ Sabam harus mengakui bahwa hidup tak selalu adil. Kehidupan pun tak menjanjikan keadilan. Janji itu datang dari gagasan. Angan tentang suatu kondisi adil bagi setiap siapa saja. Maka masalah atau kerumitan muncul kembali, yakni saat gagasan menginginkan keadilan harus bisa diterapkan kepada siapa saja. Ini berarti keadilan bukan saja bagi korban (ketidakadilan), tapi sekaligus buat pelaku.

Tapi, Sabam menyadari, betapapun rumitnya memperjuangkan keadilan adalah kewajiban mutlak bagi orang-orang yang pernah belajar. Seperti kalimat yang disampaikan tokoh Jean Marais dalam ‘Bumi Manusia’ Pramoedya Ananta Toer, “seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Dengan “belajar berlaku adil” Pramoedya mau mengaku tentang rumit dan sulitnya menerapkan frasa ini. Tapi itu harus sudah dimulai “sejak dalam pikiran”.

Pada Pancasila terdapat dua sila yang memuat tentang keadilan, yakni sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab), serta sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Tapi, justru keadilan itulah yang sulit diwujudkan dalam negara Pancasila ini. Apa karena Pancasila sebagai ideologi tidak memiliki rumusan praktis untuk mewujudkan keadilan politik, ekonomi dan sosial? Sabam menggeleng keras.

“Bukan Pancasilanya yang keliru atau tak memiliki alat untuk menyelenggarakan keadilan, tapi kekuatan politik yang ada yang tak mampu atau mau menjalankan secara sungguh-sungguh,” ujar Sabam. Ia mengingatkan bagaimana pada masa Soeharto, “Pancasila dijadikan pentungan belaka untuk menakut-nakuti lawan politik.” Banyak tokoh politik tersungkur kena dipentung oleh Pancasila ala Soeharto yang mengutamakan represi. Banyak orang dipenjara, terutama tokoh Islam, dengan tuduhan membuat gerakan anti-asas tunggal: Pancasila.

Tak banyak yang sadar bahwa Soeharto sendiri diam-diam menggusur Pancasila. Kalau pun Soeharto menggunakan dan melembagakan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4), isinya justru indoktrinasi tentang kepatuhan terhadap pembangunanisme yang ia pimpin. Eka Prasetia Pancakarsa (satu tekad mewujudkan lima kehendak) dirumuskan hanya untuk dihafalkan pelajar dan pegawai negeri sipil tapi bukan dari sana program politik, ekonomi, dan sosial Orde Baru berasal. Pancasila yang di dalamnya mengandung kebolehan tumbuh kembangnya pikiran-pikiran yang berbeda di taman sari Indonesia, justru ditutup dari kemungkinan-kemungkinan kebebasan berpikir dan berpendapat. Tak boleh ada pemikiran yang hidup kecuali “Pancasila”. Pemasungan ideologi dan penafsiran tunggal ideologi negara oleh Soeharto itu sebetulnya demi mengamankan asasnya sendiri, yakni Trilogi Pembangunan. Isi Trilogi itu ialah: (i) stabilitas nasional yang dinamis, (ii) pertumbuhan ekonomi tinggi, dan (iii) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Tiga ‘logi’ Soeharto itu kelihatan sepintas bagus dan menjanjikan keadilan. Tapi, Trilogi Pembangunan—sejak di dalam dirinya, sejak dalam pikirannya—mengandung elemen-elemen yang cenderung despotis. Bagaimana tidak, demi stabilitas, kekuasaan diselenggarakan oleh kekuatan tunggal; kehidupan politik dipenuhi ancaman; dan hukum diproduksi berdasarkan selera penguasa. Tak bisa tidak bahwa Trilogi adalah ideologi Soeharto karena ia menjadi landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Dari tiga prinsip itulah tata kehidupan bernegara diatur secara absolutisme, serba tunggal, dan terpimpin demi menjaga terus menerus stabilitas. Pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) membuktikan tangan besi kekuasaan kala itu, lalu intelijen dikirim hingga ke desa-desa guna mengawasi warga negara. Proyek pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui penanaman modal asing yang mengakibatkan utang luar negeri menumpuk. Sementara pemerataan yang dijanjikan ternyata hanya sekadar mengenalkan pola bapak-anak asuh. Konglomerasi yang terbentuk dari kroni-kroni penguasa saat proyek pertumbuhan ekonomi gencar dilakukan melalui liberalisasi sistem ekonomi 1983-1988, menjadi bapak asuh bagi kredit usaha tani.

Bila makna ideologi adalah rumusan teori dan cara bertindak, maka Trilogi Pembangunan Soeharto adalah ideologi dasar berdirinya Orde Baru. Pernyataan Sabam akan syarat ideologi menjadi relevan. Trilogi meniadakan keadilan dan semata mengutamakan pertumbuhan. Trilogi membatasi kebebasan berpikir sehingga kehilangan peminat. Trilogi mendasarkan dirinya pada mobilisasi dan bukan gerakan sehingga ketakutan yang tercipta. Ini lebih mirip dengan Nazisme (Nationalsozialismus) yang digerakkan Hitler ketimbang Pancasila yang menjiwai spiritualitas, kemanusiaan, keberagaman, kerakyatan, dan keadilan.

David Borchier dan Vedi R. Hadiz dalam Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999, menyebut ideologi resmi Orde Baru ialah organisisme. Konsep utamanya ialah ketertiban, harmoni, dan hierarki. Otoritas negara harus mencerminkan pola-pola dalam keluarga tradisional dan masyarakat pedesaan yang tertib. Soeharto selalu mengasumsikan Indonesia sebagai suatu keluarga besar dengan ia sebagai sang ayah. Boleh jadi Trilogi adalah turunan dari konsep organisisme ala Soeharto ini.

Tapi, ia jelas bukan turunan dari Pancasila. Bukan pula semacam reformasi seperti dilakukan Deng Xiaoping terhadap Maoisme. Setelah disetujui Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Desember 1978, Cina menjalankan dua sistem dalam politik dan ekonomi. Sistem partai tunggal yang otoriter sebagai ejawantah Renmin Minzhu Zhuanzheng (hegemoni demokrasi rakyat) tetap menjadi dasar politik, sedangkan ekonomi telah berubah kepada sistem pasar sosialis berkarakteristik Tiongkok (Shehui Zhuyi Shichang Jingji). Mengacu pada rumusan John B. Thomson tentang ideologi sebagai suatu sistem kepercayaan, sebagai proyeksi sosial, dan sebagai relasi sosial, maka Trilogi Soeharto lengkap sudah mencakup ketiganya.

Setelah Soeharto jatuh, dan ancaman terhadap kemajemukan Indonesia muncul dari radikalisme agama-agama, juga kebijakan liberalisasi ekonomi, membuat Pancasila tetap dan kian relevan. Mereka yang terancam oleh potensi radikalisme agama mencoba berlindung pada Pancasila. Mengingatkan para pengancam, mengelingkan pemerintah bahwa negeri ini dibangun di atas dasar nilai-nilai yang menjunjung tinggi perbedaan dan keberagaman. Pembangunan ekonomi yang memprivatisasi secara liar bumi, air, dan tanah Indonesia, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; keran lebar bagi utang-utang luar negeri; promosi buruh murah di Indonesia sembari terus mengirim pergi tenaga-tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk menjadi pekerja kasar tanpa perlindungan; membuat orang berteriak kembali, “mana keadilan sosialnya?”

Itu membuktikan Pancasila merupakan landasan, cita-cita, dan cara orang-orang di Indonesia berhubungan. Sebuah ideologi yang berisikan suatu sistem kepercayaan, proyeksi sosial, dan relasi sosial. Dan karena secara silih berganti muncul terus kelompok atau kekuatan politik yang menghidupi atau menginginakannya hidup, maka sebagai suatu dasar negara, Pancasila tak akan pernah mati. Keyakinan Sabam berasal dari ingatannya terhadap ucapan T.B. Simatupang, “Pak Sim katakan, sia-sialah bangsa ini mencari ideologi lain, karena menurut Pak Sim, Pancasila itu ideologi yang dapat melindungi seluruh bangsa Indonesia.”

Pada bagian lain, Simatupang pernah mengungkapkan bahwa Pancasila, dalam hubungannya dengan agama-agama di Indonesia, adalah suatu modus vivendi. Ini berarti ganda: suatu cara hidup yang merefleksikan nilai dan perilaku individu, sekaligus suatu kesepakatan (sementara) antarpihak yang berbeda untuk membiarkan kebersamaan terus berlangsung. Pada makna yang kedua, kehidupan bersama akan berlangsung di atas ketidaksepahaman dan berbagai ketidaksepakatan. Dialog di antara yang tak sepakat dan tak sepaham itu akan terus berlangsung, bisa tetap terus tak sepaham dan tak bertemu sepakat, namun tak ada yang saling menghancurkan.

Kepada Pancasila sebagai modus vivendi itulah yang terancam mencari pertolongan. Seyogianya yang mengancam segera menyadari dan menyudahi. Seperti juga yang menguasai harus segera mafhum bahwa di tempat ia berkuasa, suatu taman sari yang subur ingin terus menerus diguyur oleh kebersamaan. Sebab Pancasila, tak boleh hanya dicari oleh yang kalah. []

(Salah satu dari bagian dari naskah ‘tertunda’ diterbitkan, September 2012 | Foto Sun Yat Sen dari Wikipedia, dan foto Sidang BPUPKI dari Google Images)

One thought on “Pancasila Itu Terbuka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s