Ada Revolusi Setiap Hari

Kepada AHD

Amir HusinSaban perayaan hari kemerdekaan sering muncul pertanyaan, “apa kita benar-benar sudah merdeka.” Tanpa bermaksud mengecilkan kerja keras orang-orang tua yang memproklamasikan kemerdekaan dan mempertahankan kondisi yang telah diumumkan itu, tanya dan jawab tentang merdeka adu tinggi dengan pemanjat pohon pinang. Kebetulan hari-hari ini sedikit ada panjat pinang karena perayaan kemerdekaan berbarengan dengan bulan ramadan, seperti 1945 juga.

Makna merdeka sering dibedakan antara merdeka ‘dari’ dan merdeka ‘untuk’. Sari merdeka, seperti disampaikan Franklin Delano Roosevelt, 6 Januari 1941, dalam The Four Freedom meliputi: merdeka dari kemiskinan, lalu merdeka dari ketakutan dan merdeka untuk berpendapat serta merdeka untuk beribadah.

Indonesia sebagai suatu negara-bangsa—Ignas Kleden menyebutnya sebagai multination-state atau negara bangsa-bangsa karena Indonesia terdiri dari bangsa Jawa, Batak, Aceh, Maluku, Bugis, dan sebagainya—dipercaya sudah bebas merdeka dari kolonialisme klasik yang sempat kokoh rata-rata tiga ratus tahun. Namun, ia dipercaya belum benar-benar merdeka untuk mengatur dirinya sendiri, belum bebas mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaannya. Fakta ekonomi sering disebut menjadi contoh betapa negara-bangsa ini belum tegak berdiri dengan kedua kakinya. Seringkali kapan harus berdiri saja ditentukan oleh kekuatan dan motif di luar dirinya.

Bagian terbesar penduduk negeri ini merupakan orang miskin dan nyaris miskin. Jalanan macet oleh lalu lintas kendaraan pribadi yang terus menerus diproduksi dan terus menerus laku; mobilitas penduduk antar pulau dengan pesawat terbang meningkat; barang-barang konsumsi yang dibandrol harga mahal cepat laris; tapi bukan berarti angka orang miskin serta merta turun. Ini berarti yang tengah terjadi ialah kesenjangan jarak yang sangat lebar antara orang punya dan orang papa. Jadi, meski sudah sering terlontar, pertanyaan “apa kita benar-benar merdeka” masih dapat tanggapan jawab.

Sedari mula, kemerdekaan diniatkan bukan semata-mata politik. Justru kesadaran bahwa pemerintah Belanda yang menguasai ribuan pulau merupakan penjajah, muncul setelah fakta-fakta ekonomi bicara. Politik lalu memperteguh niatan. Meski bicara miskin berarti tentang ekonomi, tapi mengatasi kemiskinan tidak cukup semata-mata ekonomi. Karena ia ternyata juga didatangkan oleh politik. Dan dalam kondisi bebas, dalam situasi merdeka, kemiskinan coba diatasi.

Kemerdekaan menjadi dasar bahkan prasyarat dari tindakan atau kondisi yang diinginkan. Sukarno mengistilahkan sebagai jembatan emas. Sewaktu berpidato 1 Juni 1945, ia berujar diantaranya begini, “Saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis risalah yang bernama ‘Mencapai Indonesia merdeka’. Maka di dalam risalah tahun 33 itu, telah saya katakan bahwa kemerdekaan, polietieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain tak bukan, ialah satu jembatan, satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.”

Sukarno melanjutkan, “di dalam Indonesia merdeka itulah baru kita memerdekakan rakyat kita.”

Kemerdekaan akhirnya kita ketahui—dari Sukarno—bukan berlangsung dalam sekali tindak. Dari fakta ekonomi, lalu menggerakan politik, demi kondisi ekonomi yang diinginkan. Tentu saja prosesnya tidak berlangsung secara sederhana begitu, karena kemakmuran punya wataknya sendiri yang tak berbatas puas. Tanpa menunggu betul-betul makmur, kebutuhan-kebutuhan nonekonomi bukan lantas harus ditekan pemenuhannya.

Inilah kemerdekaan kita, 65 tahun sejak dibacakan Sukarno didampingi Hatta dan para pemuda. Jembatan ini rupanya cukup panjang dan belum bertemu seberang. Kita sesungguhnya senang menikmati perjalanan, di atas jembatan pula, tapi pasti kesal kalau di atas jembatan ini disalip oleh kepulan asap dari kendaraan entah milik siapa dan di dalamnya terlihat beberapa pemimpin kita. Di atas jembatan yang sama, tapi membawa sendiri emasnya.

Barangkali karena sadar kemerdekaan bukan berlangsung dalam sekali tindak, Sukarno menggelorakan terus tanpa putus nafas dan nyala revolusi. Revolusi, revolusi, dan revolusi. Sampai banyak seniman muak, pemuda-pemuda kesal, perwira-perwira militer berpikir untuk menghentikan. Lalu puluhan tahun kata itu—revolusi—menjadi sayur tanpa garam, dan bahkan dianggap racun karena kemudian dihindari. Anak-anak muda di tahun 1990-an berpikir lagi tentang itu dan mencoba menggelorakan, tetapi kemudian lunglai bersebab penyelesaian-penyelesaian politik yang makin hari makin membingungkan.

Kalau ada yang menyebut kata itu: revolusi, hari-hari ini, ia harus siap-siap ditertawakan atau setidaknya lawan bicara akan buang muka karena malu didengar oleh meja sebelah yang lebih berbicara konkret tentang peluang bisnis baru, jaringan politik baru yang bisa dimanfaatkan untuk lobi, atau sedang sibuk menawarkan barang dari perusahaan multilevel marketing.

“Revolusi tidak berhenti,” kata AHD.

Ini pasti becanda, saya pikir begitu mula-mula. Tapi AHD lalu menunjuk kepada gadget di tangannya dan di tangan beberapa orang. Ia menunjukkan jutaan angka pendukung Prita Mulyasari, Bibit-Chandra, atau tanggapan orang di twitter. “Revolusi itu gelombang koreksi secara total terhadap masa lalu atau masa kini yang mau diubah secara hampir 180 derajat,” katanya lagi. “Dulu orang tak bisa mencaci, memaki, sekena hati terhadap penguasa karena pasti bakal langsung ditangkap—kadang bukan oleh polisi—dan dihilangkan begitu saja. Sekarang, apa bisa penguasa menangkap jutaan orang yang marah lewat jaringan maya?”

Bila pun ditangkap kreatornya, akan muncul dengan cepat kreator-kreator lain. Seperti juga ketika terjadi pemilu di Iran, server pemerintah dibuat hang karena ratusan juta orang nge-tweet dengan tanda waktu Iran. Pemerintah pun tak bisa melakukan blokade terhadap tweet itu karena keterbatasan kapasitas server.

Ini sebuah revolusi. Bahwa ia akan berbuah pada penggalangan kekuatan berbasis fisik, perumusan agenda dan pengorganisasian perebutan kekuasaan, adalah proses lain. Tapi, kita dalam waktu cepat telah masuk ke dalam putaran revolusi. Pemerintah yang tidak acuh kepada gejala ini akan dengan cepat ditinggalkan atau dicemooh rakyatnya dan kepemimpinannya dengan begitu bakal ikut ditinggalkan. Orang menjadi tidak percaya kepada pemerintah dan lebih mengandalkan kepada jaringan-jaringan yang dibuat sendiri secara swadaya guna menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari mereka.

Saya mencatat dalam ingatan: bahwa pemerintah yang lalai kepada gejala ini, akan ditinggalkan. Suatu masa kelak, bila pemerintah terus lalai, maka Indonesia bisa menjadi suatu negara di atas kertas. Negara tanpa pemerintahan karena rakyatnya menciptakan solusi-solusi bagi dirinya tanpa bantuan pemerintah sama sekali—yang bahkan kadang hanya tahu tentang menarik pajak.

Barangkali itulah perjuangan kemerdekaan hari ini: merdeka dari pemerintahan yang abai. Saya mencari kesempatan berikutnya untuk percakapan dengan AHD. Beberapa poin dari ‘revolusi’-nya baru sekelebat ditangkap. [ ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s