Hariman Siregar | Terlibat Politik Kampus

Hariman dengan seragam Persija Selatan

Hariman dengan seragam Persija Selatan

Minggu, 21 Mei 1972, menjelang sore. Sirkuit motor lintas alam milik Lapangan Kodam V Jaya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, telah sepi. Tak ada lagi yang melintas di sirkuit sepanjang 3 kilometer itu. Tak ada lagi nafas yang berhenti ketika para pembalap menikung di kelokan 90 derajat setelah 100 meter lepas dari garis start, atau 180 derajat pada 100 meter berikutnya. Tak ada lagi teriakan kagum ketika pembalap berhasil terbang dengan motornya di tanjakan setinggi 2 meter dengan sudut 60 meter, untuk lenyap kemudian di sela-sela pohon karet. Atau dukungan terhadap pembalap yang terjatuh di kubangan lumpur selebar 200 meter.

Menjelang sore itu waktunya penyerahan trofi bagi para pemenang. Mereka bukan pembalap-pembalap profesional. Laga bernama Campus Motor Cross itu diselenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dengan sponsor Pemda DKI Jakarta, PT Astra, Castrol, Union Oil 76, dan PT Indo Hero. Pesertanya tak lain calon-calon dokter yang kuliah di FKUI. Mereka telah menghabiskan 4 kali putaran untuk kelas up to 100 cc dan 6 kali putaran untuk free for all.

Pada kelas bebas yang diikuti 13 peserta, Indra Sukmana yang mengendarai Yamaha Trail 125 CC ditetapkan menjadi pemenang dengan waktu 47 menit 15 detik. Ia mendapat Piala Bergilir Gubernur DKI Jakarta ditambah uang Rp 30 ribu. Tempat kedua diduduki Tonny dengan Kawasaki tipe 90 SS dan juara ketiga adalah Untung Subrata dengan Yamaha tipe L2G. Mereka masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp 20 ribu dan Rp 10 ribu.

Sedangkan juara-juara dalam kelas up to 100 cc yang diikuti 18 pembalap adalah: Ade dengan Suzuki tipe A 100 III, Hariman Siregar (Honda tipe 90 S) dan Damora Lubis (Honda tipe 90 S). Mereka pulang dengan mengantongi hadiah Rp 20 ribu, Rp 15 ribu dan Rp 10 ribu. Tiga peserta terpilih sebagai pembalap favorit tanpa hadiah, yaitu Bulganon (Honda tipe CB 100) Amal (Honda tipe 90 S) dan Judil Herry (Honda tipe 90 S).[1] “Masa itu aku memang lumayan sering ikut turnamen balap motor. Sekedar melanjutkan hobby semasa di SMA,” kenang Hariman.

Di awal tahun 1970-an itu, Hariman sudah tercatat sebagai mahasiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Ia masuk FKUI tahun 1968. Sebelumnya, ia tengah mengikuti kegiatan mapram (masa prabakti mahasiswa) di Institut Teknologi Bandung (ITB). Baru dua hari mapram berjalan, ayahnya memanggil ke Jakarta dan menganjurkan Hariman menjadi dokter. Ia pun menurut.[2]

Sahabat Hariman, Komarudin (mantan Wakil Ketua DM ITB), pertama kali bertemu Hariman dalam mapram ini. Mereka kebetulan satu rayon. Komarudin bertutur, “entah bagaimana kejadiannya, saat perploncoan, Hariman kesal dan menyebut ‘ITB brengsek’ sehingga membuat seorang mahasiswa residivis—ini istilah kami untuk mahasiswa tahun sebelumnya yang belum ikut mapram—marah.”

Hariman dianggap sok jago dan keduanya nyaris baku pukul. Masing-masing menyebut daerah asal untuk menggertak lawannya. Si lawan mengaku berasal dari Komering, Sumatera Selatan[3], sedangkan Hariman langsung berteriak, “Gue anak Batak, lo mau apa?”

Begitupun, kata Judilherry Justam, bakat melawan Hariman sudah muncul sejak mapram UI. “Saya lebih senior satu tahun di FKUI dari Hariman, dan melihat bagaimana dia sebetulnya marah dengan perintah-perintah dari senior yang kadang menjengkelkan saat mapram,” kisah Judilherry Justam.

Di masa itu situasi politik Jakarta relatif mulai tenang. Sejak setahun sebelumnya, di awal tahun 1967, sebagian mahasiswa yang terlibat dalam gegap gempita menghalau komunis telah masuk dalam parlemen. Sejumlah tokoh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) diundang masuk ke DPR Gotong Royong (DPR-GR). Brigjen Alamsjah Ratuprawiranegara, salah seorang pembantu utama Presiden Soeharto, yang menghimpun nama-nama mahasiswa itu. Masuklah diantaranya Nono Anwar Makarim (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia), Yozar Anwar, Firdaus Wajdi, Liem Bian Koen (Sofyan Wanandi), Fahmi Idris (KAMI Jakarta Raya), Cosmas Batubara, Muhammad Zamroni, David Napitupulu (Mapancas)[4], Johny Simanjuntak, Mar’ie Muhammad (KAMI Pusat). Ada pula mahasiswa dari Bandung seperti Soegeng Sarjadi dan Rohali Sani (kemudian digantikan Rahman Tolleng), serta nama-nama semisal Slamet Sukirnanto, T. Zulfadli dan Salam Sumangat.[5]

Keberadaan mahasiswa di parlemen tidak serta merta mulus. Suara tidak setuju juga datang dari sesama mahasiswa. Yang menentang langkah masuk parlemen itu berpendapat bahwa KAMI dan Angkatan 66 pada dasarnya adalah “kekuatan moral” sehingga tak patut melibatkan diri dalam “politik praktis”. Kalau beberapa tokoh terus berkeras memilih menjadi anggota parlemen, seharusnya tidak atas nama KAMI, melainkan atas nama diri sendiri belaka. Sebaliknya, mereka yang memilih menjadi anggota parlemen berpendapat bahwa saatnya sudah tiba untuk meneruskan perjuangan KAMI “dari dalam”. [6]

Kritik paling keras terhadap para aktivis KAMI yang masuk parlemen itu terutama disampaikan Soe Hok Gie, Marsillam Simanjuntak, dan Sjahrir. Menurut mereka, mahasiswa yang masuk ke parlemen mestinya tidak lagi membawa nama atau embel-embel mahasiswa karena mereka telah masuk ke dalam kekuasaan (suprastruktur). Sebab, peran mahasiswa mestinya situasional, bukan permanen.[7] Soe Hok Gie bahkan sampai mengirimkan aneka perkakas perempuan seperti lipstik, cermin, jarum dan benang sebagai sindiran kepada teman-temannya itu. Barang-barang itu dikirimkan sejak pelantikan pada 1 Februari 1967.

Soe Hok Gie begitu gusar melihat teman-temannya itu larut dan mabuk dalam kekuasaan: menumpuk harta. Orang-orang itu, menurut Gie, adalah orang-orang yang mencatut perjuangan mahasiswa. “Sebagian dari pemimpin-pemimpin KAMI adalah maling juga. Mereka korupsi, mereka berebut kursi, ribut-ribut pesan mobil dan tukang kecap pula.”[8]

Ujungnya—bersama beberapa teman—pada 12 Desember 1969, Gie mengirimkan paket lipstik, cermin, jarum dan benang kepada mahasiswa yang duduk di DPR-GR. Bersama paket antaran itu, diselipkan surat bernada sindiran:

Kami mahasiswa universitas di Jakarta, dengan penuh rasa hormat, bersama ini kami kirimkan kepada Anda, “perwakilan mahasiswa” di DPR-GR, paket Lebaran dan Natal. Dalam suasana Lebaran dan Natal ini kami menghormati perjuangan yang telah kalian lakukan selama berahun-tahun di lembaga “perwakilan” rakyat ini.

Kondisi demokrasi Indonesia dan rule of the law saat ini jelas merupakan hasil dari perjuangan kalian semua, mahasiswa yang tak kenal ampun dan tak terkalahkan, yang tidak pernah menyerah, dan yang tidak kenal kompromi dengan apa yang benar!

Bersama surat ini kami kirimkan kepada Anda hadiah kecil kosmetik dan sebuah cermin kecil sehingga Anda, Saudara kami yang terhormat, dapat membuat diri kalian lebih menarik di mata penguasa dan rekan-rekan sejawat Anda di DPR-GR.

Bekerjalah dengan baik. Hidup Orde Baru! Nikmatilah kursi Anda—tidurlah nyenyak!

Teman-teman mahasiswa Anda di Jakarta dan eks-demonstran ’66.[9]

Hariman Siregar—yang telah masuk ke kampus pada masa perseteruan yang terjadi sesama aktivis Angkatan 66, serta gerakan protes melalui surat kabar terhadap cara pemerintah Soeharto mengelola negara—belum melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan politik. Meski ketika masih pelajar ia sempat tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). Tahun pertama di FKUI lebih banyak dihabiskan Hariman untuk belajar dan bermain-main.

Amir Hamzah atau akrab disapa Aca menuturkan, meski terlihat tidak terlampau rajin, prestasi kuliah Hariman sangat bagus. Kemampuannya membaca dan menyerap bacaan sangat baik. Malam hari sebelum perkuliahan, biasanya ia telah membaca bab yang akan diterangkan dosen esok harinya. “Jadi ketika dosen bicara, kami baru dengar, dia sudah pelajari,” tutur Aca. Namun, ada jeleknya: di kelas kemudian kerjanya mengganggu teman yang lain.

Hariman yang iseng dan sering bikin ulang, dikonfirmasi oleh sahabatnya sedari SMP, Gurmilang Kartasasmita. “Saya tetap melihat Hariman sebagai orang yang riang gembira saja. Masih suka bermain dan kebetulan juga sudah mulai berhubungan dengan Yanti yang ia incar sejak sekolah. Saingannya kala itu adalah Rudi Sudarjo, anak Pemimpin Usaha Sinar Harapan[10],” kata Miang, panggilan Gurmilang.

Hariman sendiri mengaku di masa-masa awal perkuliahan belum tertarik dengan soal-soal politik. Kalaupun ia melakukan perlawanan, itu terutama dikarenakan nuraninya yang tidak bisa melihat aturan ataupun sikap para dosen ataupun seniornya yang dinilai tidak adil dan sewenang-wenang. “Aku memang paling  nggak bisa melihat sikap dan perlakuan yang tidak adil,” tegas Hariman.

Memasuki awal 1970-an konstelasi politik mulai berubah. Situasi tak lagi bisa dibilang relatif tenang. Hubungan mesra mahasiswa-ABRI yang sempat terjalin pada masa 1966 benar-benar retak. Mahasiswa mulai kecewa dengan pemimpin nasional, Soeharto, seiring terendusnya beberapa kasus korupsi di tingkat nasional. Diantaranya di Pertamina yang dipimpin Mayjen Ibnu Sutowo dan Bulog yang dikepalai Mayjen Ahmad Tirtosudiro. Mahasiswa mulai menuduh pemerintah Orde Baru lebih tidak becusnya dari pemerintah Soekarno. Aktivis-aktivis seperti Arief Budiman, Sjahrir, Julius Usman dan Victor D, mencetuskan gerakan “Mahasiswa Menggugat”. Mereka memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak dan korupsi.[11]

Di Bandung, pada Januari 1970, suatu “Petisi Keadilan” ditandatangani oleh 66 tokoh mahasiswa, tokoh gerakan senior, dan intelektual. Mereka diantaranya dari golongan yang lebih senior: Rahman Tolleng, Roedianto Ramelan, Awan Karmawan Burhan, Chris Siner Key Timu, Rachmat Witoelar, Wimar Witoelar, Sarwono Kusumaatmadja, Erna Walinono, Arifin Panigoro; tokoh-tokoh mahasiswa yang lebih yunior: Paulus Tamzil, Paskah Suzetta, Rulianto Hadinoto, Noke Kirojan, Tjupriono Priatna (beberapa diantaranya berasal dari Studi Group Mahasiswa Indonesia yang anggotanya adalah ketua-ketua dan pengurus Dewan Mahasiswa di Bandung); kemudian dari kalangan intelektual: Dr Midian Sirait, dr MM Moeliono, Amartiwi Saleh SH, Ny Otong Kosasih, Djuchro Sumitradilaga; masih ditambah dengan: Dedi Krishna, Alex Rumondor, Bonar Siagian, Djoko Sudjatmiko, RAF Mully, Bernard Mangunsong, Lili Asdjudiredja dan Sjahrir dari Jakarta.[12]

“Petisi Keadilan” menyoal tiga pokok masalah yang menjadi titik tolak kegagalan usaha mengadakan pembaruan guna memperbaiki tingkat hidup rakyat. Pertama, dalam hal pengumpulan, pemanfaatan dan pengawasan atas pendapatan dan kekayaan negara seperti minyak bumi dan sebagainya, dirasakan banyak kepincangannya. “Kekayaan berlimpah-limpah yang dinikmati sebagai hasil korupsi segelintir oknum aparatur negara di satu pihak, dan dimintanya pengorbanan lebih banyak dari rakyat dengan antara lain menaikkan harga minyak bumi dan kurang diperhatikannya kebutuhan-kebutuhan dunia pendidikan di lain pihak, dengan jelas memperlihatkan contoh kepincangan-kepincangan ini.”

Kedua, masih dirasakan banyaknya, bahkan makin meningkatnya penyelewengan-penyelewengan dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan terutama oleh oknum-oknum aparatur negara sendiri yang tidak ditindak secara konsekuen, “telah menimbulkan rasa ketidakpercayaan di kalangan masyarakat akan itikad pemerintah untuk menegakkan kekuasaan hukum”.

Ketiga, “Pandangan hari depan perkembangan politik, tidak memperlihatkan kemungkinan perubahan ke arah peningkatan kesadaran berpolitik seluruh rakyat, dengan dipertahankannya pola kehidupan politik lama, seperti diperlihatkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum”. Petisi ini ditujukan kepada Presiden Soeharto sebagai pimpinan Orde Baru dan para pemimpin masyarakat lainnya.

Menanggapi berbagai tuntutan itu, pada 31 Januari 1970, Presiden Soeharto membentuk komisi khusus pemberantasan korupsi yang dikenal dengan nama “Komisi Empat”. Disebut begitu karena anggotanya terdiri dari 4 orang: diketuai oleh Wilopo SH dengan anggota-anggota: I.J. Kasimo, Prof. Ir. Herman Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto, dengan Sekretaris Mayjen Sutopo Juwono. Untuk menambah bobot kredibilitas dan mendapat kepercayaan publik, diangkat pula mantan Wakil Presiden pertama RI, Dr Mohammad Hatta, sebagai penasihat presiden dan penasihat Komisi 4. Tapi, tunggu punya tunggu, hasil Komisi 4 tiada kunjung terjadi. Mahasiswa pun menyebut “Komisi Empat” tak lebih dari macan ompong belaka. Selain diisi oleh orang yang sudah tua, juga tak memiliki taring untuk menggusur koruptor.

Barulah lima bulan berikutnya, yakni pada 30 Juni 1970, para tokoh yang tergabung dalam Komisi Empat ini menyampaikan hasil kerja dan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden. “Selama lima bulan, korupsi makin meluas,” ungkap Ketua Komisi 4 Wilopo SH kepada pers sehari sesudahnya. Komisi 4 menyampaikan tiga indikasi sebagai penyebab meluasnya korupsi: faktor pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi; penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri; penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri; Pertamina, Bulog dan sektor perkayuan banyak mendapat perhatian Komisi 4. Kepada Presiden disampaikan nota-nota pertimbangan khusus mengenai instansi-instansi tersebut.

Menurut Wilopo, masalah Pertamina, Bulog dan Kehutanan merupakan masalah yang meliputi uang bermilyar-milyar rupiah dan berjuta-juta dollar yang melewati tangan petugas-petugas. “Hendaknya jangan sampai Pertamina yang merupakan bikinan pemerintah itu menjadi monster yang tidak bisa dikendalikan oleh administrasi negara”, ujar Wilopo.

Tapi mahasiswa menyahut, “Tanpa Komisi Empat dan tanpa perlu menunggu lima bulan, kitapun sudah tahu itu.” Hanya ucapan Dr Mohammad Hatta yang menyatakan, “Korupsi di Indonesia telah membudaya” yang mendapat sambutan luas di masyarakat dan disepakati kebenarannya.

Aksi-aksi mahasiswa pun kian meningkat. Selain Jakarta dan Bandung, mahasiswa di Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan ikut bergerak. Arief Budiman yang memelopori Komite Anti Korupsi (KAK) merencanakan malam tirakatan pada 15 Agustus di jalur hijau jalan MH Thamrin. Tapi rencana itu dilarang oleh Panglima Kopkamtib, Jenderal Soemitro. Larangan itu dilontarkan Jenderal Soemitro seraya mengancam akan mengirim pasukan bila tirakatan tetap dilaksanakan. Arief waktu itu tetap bersikeras, meskipun ada beberapa kawannya yang agak gentar juga, sebab diperhitungkan akan terjadi bentrok.

Akhirnya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mencoba menengahi. Ia menawarkan agar mahasiswa melaksanakan malam tirakatan di rumah masing-masing, dan menjanjikan akan memadamkan lampu selama lima menit malam itu di seluruh Jakarta. Dua hari sebelum tirakatan, Komite Anti Korupsi memutuskan menerima usulan Ali Sadikin. Namun, W.S. Rendra—penyair dari Yogyakarta—merasa bukan warga Jakarta dan bukan anggota KAK, sehingga mengaku tidak terikat dengan keputusan Komite. Ia tetap datang ke Jalan Thamrin pada pukul 21.00 tanggal 15 Agustus bersama beberapa rekannya sesama seniman: Azwar AN, Nazhar, Djuffri Tanissan, Goenawan Mohamad, Bur Rasuanto, Hutasoit dan JE Siahaan, ditambah ekonom muda Drs Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Mereka turun ke jalur hijau Jalan Thamrin di depan Wisma Warta. Duduk dengan tenang di sana dalam suatu lingkaran, kemudian berdoa, bertirakat.

Tirakatan baru berlangsung setengah jam, datang tentara dan langsung menangkap mereka. Rendra digiring ke mobil petugas, diikuti Azwar dan Hutasoit, lalu dibawa ke Kodim (Komando Distrik Militer) Jakarta Pusat sebelum dibawa ke Skogar (Staf Komando Garnisun). Beberapa teman tirakatannya dan eksponen KAK termasuk Akbar Tandjung menyusul ke Skogar, tapi malah juga ikut diperiksa. Mereka dibebaskan pada pukul 02.30, kecuali Akbar Tandjung dan Dorodjatun yang masih “diperlukan” dan ikut diinapkan semalam bersama Rendra. Mereka baru dibebaskan keesokan siangnya pukul 15.00 wib.[13]

Pada situasi seperti inilah—ketika mahasiswa “terpanggil” kembali mengoreksi pemerintah dan masyarakat—Hariman berada di lingkup kampus. Pada era 1970-an ini mahasiswa masih memiliki kekuatan yang amat diperhitungkan oleh penguasa. Maklum, Soeharto naik ke kursi kekuasaan diantaranya juga buah dari aliansi bersama mahasiswa pada 1966. Di dunia kampus pun lazim berlangsung yang disebut sebagai pemerintahan mahasiswa (student government). Kebijakan pemerintah yang dirasakan bertentangan atau merugikan kepentingan rakyat, akan dikoreksi dan dikritik habis. “Bila petisi tidak didengar, jalanan adalah lanjutan”, begitulah slogan mereka.

***

Hariman mulai terlibat dalam politik kampus sejak tingkat tiga di FKUI. Ia masuk Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), sebagai anggota legislatif dari Fakultas Kedokteran. Pada saat itu mahasiswa umumnya terlibat dalam suatu organisasi ekstra-kampus. Ada yang berhimpun di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), dan lain-lain. Di luar itu, biasanya disebut kelompok non-partisan. “Hariman termasuk yang non-partisan. Termasuk minoritas di Fakultas Kedokteran, karena rata-rata mahasiswanya anggota HMI, baru sedikit GMNI dan PMKRI,” ujar Didi Siswapranata dari Fakultas Psikologi UI. Di Fakultas Psikologi justru kebalikan, hampir semua aktivis adalah non-partisan.

Di kalangan non-partisan, Hariman termasuk yang dianggap sebagai “pentolan” bersama Salim Hutadjulu dan Amir Hamzah. Kapan pertama kali Hariman memimpin?

“Pertama kali saya lihat dia memimpin ketika kami study tour ke Pangandaran dan Palembang,” jawab Gurmilang. Tempat-tempat itu diusulkan oleh Gurmilang dan Amir Hamzah. Sebetulnya ada unsur “sekalian” dalam usulan tempat itu. Baik Gurmilang maupun Amir Hamzah sengaja sekalian menengok kampungnya dalam study tour itu. Gurmilang berasal dari Pangandaran, Jawa Barat, sedangkan Amir Hamzah dari Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Secara umum, Universitas Indonesia sesungguhnya memiliki arti penting dari gerakan mahasiswa di Jakarta, dan karenanya bisa disebut se-Indonesia. Kedudukan Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) diperhitungkan betul oleh pemerintah. Tapi, Hariman melihat tak banyak yang dilakukan DMUI ketika dipegang oleh Hariadi Darmawan. DMUI baru mulai melawan pemerintah ketika posisi ketua umum dipegang Yozar Azwar. Itu pun belum memainkan isu-isu yang sentral. Misalnya, baru isu mengenai pendidikan kedokteran, dan pendidikan sekolah.[14]

Justru tokoh mahasiswa yang tidak terlibat di DMUI seperti Sjahrir dan beberapa aktivis lainnya yang memainkan tema-tema sentral. Sjahrir, misalnya, aktif di Komisi Anti Korupsi bersama Arief Budiman, yang selanjutnya mengusung tema menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). DMUI pada isu itu mengambil posisi ”netral”, tidak mau terlibat dan tidak mau ikut berperan.

Di awal tahun 1970-an, Sjahrir dan 15 orang lainnya “menghidupkan” lagi  Grup Diskusi Universitas Indonesia (GDUI), yang telah berdiri sejak 1968. Latarnya waktu itu karena terjadi ekses peristiwa 1966 di luar kampus. Sebagai penasehat GDUI didapuk Billy Joedono, Dorojatun Kuntjorojakti, dan Juwono Sudarsono. Sedangkan sebagai motor utamanya adalah Sjahrir sendiri. “Kegiatan utama GDUI adalah diskusi, yang diselenggarakan hampir setiap minggu,” kata Hariman.

Hariman sendiri baru masuk GDUI pertengahan tahun 1972. Ia menjadi sekretaris angkatan di kelompok diskusi ini. Meski begitu ia tergolong tak terlalu sering ikut diskusi. Hanya saja, setiap datang ia dipastikan “meramaikan” diskusi-diskusi yang digelar. Pada perjalanannya, keberadaan GDUI memang memberikan warna lain bagi UI yang organisasi mahasiswa intra-kampusnya saat itu didominasi para aktivis HMI. Penguasaan HMI itu diantaranya dengan terus-menerus memegang kursi ketua umum DMUI.

Saat itu, Hariman juga telah menduduki kursi Ketua Senat Mahasiswa FKUI.

Ia terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran UI pada tahun 1971. Dalam pemilihan ketua senat FKUI itu, Hariman berhadapan dengan Fahmi Alatas (wakil dari HMI). Pada masa kampanye pemilihan, Hariman yang sehari-harinya mengendarai Morris Cooper mini, digambarkan dengan mobilnya itu melewati Fahmi yang dilukis mengenderai unta. “Kemenangan Hariman ini menjadi tonggak penting bagi mahasiswa non-partisan di UI,” ujar Didi Siswapranata.

Sejak itu Hariman mulai lebih lincah. “Fisiknya memang kuat dan mobilitasnya tinggi, sehingga ia tak pernah lelah untuk sibuk dengan GDUI dan tetap konsentrasi dengan kuliah,” kata Gurmilang.

Hariman mulai berkenalan dengan orang-orang di luar kampus. Sebagai pengurus organisasi kampus, ia pun mulai bersinggungan dengan sejumlah elit politik. Salah satunya saat rapat Ikatan Mahasiswa UI pada 1970-an di Mega Mendung, Bogor. Beberapa elit politik turut hadir, seperti Ali Moertopo, Liem Bian Koen dan Mari’e Muhammad. Ia mulai melihat betapa dominannya peran Ali Moertopo dalam pemerintah.

Dalam pertemuan itu Ali Moertopo mengingatkan tentang peran mahasiswa Angkatan 1966 sebagai titik tolak perubahan Indonesia. Ali Moertopo menginginkan persatuan di antara Angkatan 1966. Pada kenyataannya, keingingan Ali Moertopo itu tidak sederhana. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang ia bentuk kemudian untuk maksud penyatuan ini justru dianggap sebagai “upaya pengendalian”. Pada awal 1970-an itu Soeharto bersama Ali Moertopo memang mulai giat menjalankan politik pewadahtunggalan bagi kelompok-kelompok dan profesi masyarakat: pemuda, wartawan, pegawai negeri, hingga istri pegawai negeri dan militer.

Untuk mahasiswa, Ali Moertopo telah menyiapkan satu wadah tunggal: National Union Student (NUS). Anggota NUS diharapkan berasal dari dewan-dewan mahasiswa universitas se-Indonesia. Tugas mewujudkan NUS diserahkan terutama kepada operator Ali di universitas, yakni Dr Midian Sirait. Ia adalah orang Golkar yang sebelumnya aktivis, dan memiliki jaringan sangat kuat di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Depdikbud).

Plot sudah disusun Ali. Kelompok operasi khusus merasa rencana sudah cukup matang. Pemimpin NUS kelak adalah mahasiswa yang bakal menjadi pemimpin pemuda Indonesia. Ada dua nama yang digadang-gadang Opsus: Bambang Warih dari Bandung dan Hariman Siregar. Satu di antara mereka yang kelak menjadi “kaki” Opsus untuk mengendalikan mahasiswa. Tetapi, kandidat paling kuat jatuh pada Hariman. Menurut Gurmilang, Dr Midian Sirait turut berperan dalam pemilihan Hariman sebagai “pemimpin” kaum muda itu. “Pilihan terhadap Hariman lebih karena kemampuannya dalam komunikasi, personal approach-nya yang bagus dan mobilitas Hariman yang sangat tinggi,” kata Gurmilang.

Selanjutnya, kedekatan dengan Ali Moertopo membuat Hariman bisa diterima kelompok CSIS, lembaga studi yang dibentuk Ali Moertopo dan Sudjono Hoemardhani bersama sejumlah akademisi. Ia mulai sering terlihat mondar-mandir di kantor CSIS di Jalan Tanah Abang III, Jakarta. Bahkan, ia kemudian dianggap sebagai salah satu “anak emas” Tanah Abang III. Kemampuan Hariman bergaul membuat ia bisa diterima di berbagai kelompok, kawan maupun lawan Opsus. Kecerdasannya juga menjadi modal kuat untuk kelak menjadi tokoh mahasiswa. Mendapatkan Hariman seperti “mendapat berlian.”

Tapi, jalan NUS tidak mulus. HMI menentang keras. Wakil dari HMI, Awad, pada sidang pembentukan NUS di Istana Bogor beranggapan pewadahtunggalan hanya akan membuat mahasiswa tidak bisa lagi kritis. Menurut hemat Hariman, penolakan terhadap NUS sangat masuk akal. Ia sendiri bukan bagian dari orang yang setuju dengan politik korporatisme yang bersifat mengendalikan. Tetapi, kedekatan yang tengah digalang dengan kelompok kekuasaan ini merupakan babak yang harus dilewati hingga nanti memiliki barisan sendiri yang lebih kuat.

Ali  Moertopo pun mulai membuat pola baru. Ia ingin agar mahasiswa diikat dalam organisasi berdasar keilmuan, dan lebih berkutat di masalah-masalah disiplin ilmu masing-masing. Hariman tetap diplot menjadi tokoh sentral. Ia terbang ke Makassar bersama Judilherry Justam. Di sana mereka hadir dalam Kongres Ikatan Mahasiswa Kedokteran Indonesia (IMKI). “Ini juga kepentingan Ali Moertopo,” kata Judilherry. Saat itu nama Hariman dan Judilherry merupakan kandidat kuat pimpinan IMKI.

Salah satu keputusan Kongres Ikatan Mahasiswa Kedokteran Indonesia (IMKI) waktu itu adalah membuat sekretariat bersama (sekber). Untuk itu perlu dipilih seorang sekretaris jenderal. Dalam pemilihan, Judilherry melawan Hariman, yang berakhir dengan angka seri: 6 lawan 6. Sebetulnya peserta kongres terdiri dari 13 perwakilan Fakultas Kedokteran se-Indonesia, namun UI abstain dalam pemungutan suara.

Sesampainya di Jakarta, tercapai kesepakatan antara Hariman dan Judilherrry. “Judil mundur dari pemilihan, dan sebagai imbalannya dia menggantikan aku sebagai Ketua Senat FKUI,” kata Hariman. Memang, Judilherry kemudian mengumumkan mengundurkan diri, sehingga tak diperlukan pemilihan ulang. Maka, jadilah Hariman Siregar sebagai Sekjen IMKI.

“IMKI dan ikatan mahasiswa profesi lainnya ini tetap dirancang untuk mewadahtunggalkan mahasiswa,” tutur Gurmilang. Maksudnya, gagal masuk lewat penyatuan dewan-dewan mahasiswa, Ali Moertopo mencoba untuk menyatukan mahasiswa lewat organisasi formal lain yang ia bentuk sendiri. Kelak, demikian rancangan Ali, ikatan-ikatan mahasiswa itu akan berkumpul dan didorong melakukan unifikasi serupa NUS yang telah gagal. Tetapi rencana merebut UI dari dominasi HMI dan organisasi ekstra kampus tetap digalang.

Pertengahan 1973, salah satu agenda penting mahasiswa UI adalah pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa UI. Hariman pun berkeinginan maju sebagai salah satu kandidat. Menjadi Ketua Dewan Mahasiswa UI di masa itu, dalam perhitungan Hariman, sebenarnya usaha yang cukup sulit. Sejarahnya, Ketua DMUI harus memiliki basis organisasi mahasiswa ekstra-kampus seperti HMI, GMNI atau PMKRI. Sedangkan ia tak terlibat dalam organisasi-organisasi tersebut. Ia hanya tercatat ikut dalam Grup Diskusi Universitas Indonesia (GDUI). Dan di dalam GDUI sendiri mulanya agak ragu. Bahkan Sjahrir, motor utama GDUI, waktu itu pun menyampaikan keraguan Hariman bakal terpilih sebagai Ketua DMUI.[15]

Tapi, bukan Hariman namanya kalau mundur begitu saja. Tantangan berat justru membuatnya bersemangat untuk mengatasinya. Ia pun mulai mengatur strategi dan melakukan pendekatan terhadap anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) UI. Pelan tapi pasti simpati mulai berdatangan. “Orang tertarik kepada Hariman karena pendekatan kemanusiaannya. Personal approach-nya tinggi,” kata Salim Hutadjulu, yang saat itu menjabat Ketua Senat FISIP UI. Aktivis mahasiswa Fakultas Sastra, yang mayoritas merupakan mahasiswa independen, juga menyatakan dukungan. Begitu pula beberapa organisasi mahasiswa profesi yang berada di UI, seperti Mapala (Mahasiswa Pencinta Alam).

Rekam jejak sebagai anggota DPM, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran UI, dan Sekjen IMKI, turut mendongkrak ketokohan Hariman sebagai kandidat Ketua DMUI. Saingan utama Hariman sebagai kandidat Ketua DMUI adalah Ismeth Abdullah, yang diusung oleh HMI.

Di atas kertas, kemenangan sudah hampir pasti diperoleh Ismeth. HMI memiliki 25 suara di MPM, sisa suara diperebutkan oleh Hariman dan calon-calon lainnya. “Saya sendiri mulanya mencalonkan diri,” kata Gurmilang. Ia dan beberapa calon lain mengundurkan diri guna mendukung Hariman. Hingga akhirnya tinggal 3 orang yang akan melaju: Hariman, Ismeth dan Theo L. Sambuaga dari GMNI. Suara Theo karenanya menjadi penentu bila HMI ingin menang mutlak.

Akbar Tanjung yang kala itu menjadi Ketua Pengurus Besar HMI mengatakan sebetulnya HMI UI telah melakukan kesepakatan koalisi dengan GMNI. “Kami meminta agar GMNI mendukung calon kami—Ismeth Abdullah.” Dengan menang mutlak HMI bakal menancapkan dominasinya di UI.

Ketika itu Theo L. Sambuaga sempat memberi sinyalemen akan mengalihkan suara GMNI ke HMI. Ia dijanjikan menjadi sekjen DMUI bila kelak Ismeth menjadi ketua umum. Sjahrir lalu mendekati Gurmilang yang memiliki saudara di Fakultas Psikologi dan duduk di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sehingga memiliki hak suara. Tetap saja suara untuk Hariman belum cukup. Theo pun menjadi kunci untuk mengunggulkan suara Hariman. Hitung punya hitung, seandainya bisa melobi GMNI, maka pertarungan HMI versus non-HMI akan menghasilkan suara 25:25.

Peta suara di MPM yang cukup berimbang ini membuat tegang suasana. Selain dukungan dari GMNI yang memiliki jatah 4 suara, lalu 21 dari PMKRI, GDUI, perwakilan fakultas non-partisan, dan Small Group. Yang disebut terakhir ini adalah kelompok Opsus di UI yang dibina oleh Letkol Utomo, ajudan Ali Moertopo. Kelompok ini bermarkas di sebuah rumah di belakang Apotek Tunggal yang letaknya persis berseberangan dengan kampus UI di Jalan Salemba Raya.

“Sampai dengan menjelang hari pemilihan, suara Theo masih ke HMI sebetulnya,” ujar Judilherry Justam yang kala itu menjadi Ketua HMI di UI. Pendekatan yang dilakukan atas saran Akbar Tanjung adalah pembentukan koalisi Islam-Nasionalis. “Memang dari awal ada beberapa teman di HMI yang ragu akan komitmen Theo, tapi saya kala itu percaya betul sama dia.”

Faktanya, Theo memang memberi suara kepada Hariman. “Sewaktu kampanye Hariman ada sempat bilang “selama ini HMI terus, sekali-kali ganting dong”. Saya kira dia benar dan kita memang ingin lihat ada perubahan,” terang Theo L. Sambuaga tentang perubahan sikapnya. Theo tetap maju menjadi calon, namun ia dan GMNI me-nol-kan suara untuk Hariman.

Saat penghitungan suara, perolehan suara Hariman dan Ismeth saling berkejaran. Hasil akhir cukup mengejutkan. Hariman unggul tipis 26 lawan 24 dari Ismeth. Dari mana satu suara untuk Hariman?

“Rupanya ada anak HMI yang membelot,” Gurmilang terkekeh mengingat masa itu. Anggota HMI ini bermarga Hasibuan. Kepada Gurmilang dan kawan-kawan ia mengungkapkan alasannya mendukung Hariman, “Gue ini HMI tapi batak, jadinya pilih Hariman.” Agaknya ini teknik pendekatan lain dari Hariman. Ia berhasil memainkan sentimen latar belakang kesukuan di anggota MPM.

Kemenangan Hariman tentu cukup mengejutkan kalangan HMI. Tak lama beredar rumor bahwa kemenangan Hariman itu tak lepas dari campur-tangan orang-orang Opsus. Benar begitu? Hariman sendiri tak mengelak bahwa ia didukung oleh kelompok Ali Moertopo untuk merebut kursi DMUI. “Pendukung saya sebenarnya, ya, GMNI, PMKRI, dan Pak Ali,” kata Hariman.[16]

Tapi, itu tak berarti Hariman bisa didikte begitu saja oleh Ali Moertopo dan orang-orang Opsus. Terbukti kemudian, hanya beberapa hari setelah dilantik sebagai Ketua DMUI, Hariman mulai menunjukkan jati-dirinya. Ia, misalnya, mengangkat sejumlah aktivis HMI menduduki posisi penting dalam kabinet DMUI.

Unduh buku: Hariman & Malari; Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing


[1] Diolah dari berita Majalah Tempo, Motor Tabib Melintas Alam, Rubrik Olahraga, 3 Juni 1972.

[2] Hariman Siregar. 1999. Gue Dipenjara Soeharto, Jakarta: Yayasan Biografi Indonesia (batal diterbitkan).

[3] Setelah Hariman menjabat Ketua DMUI ia mengetahui bahwa “mahasiswa residivis” itu masih terbilang tetangganya ketika tinggal di Palembang.

[4] Mahasiswa Pancasila, sayap mahasiswa Pemuda Pancasila.

[5] Cosmas Batubara, Sori Siregar. 2007. Cosmas Batubara, Sebuah Otobiografi Politik, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

[6] Lihat Parakitri Tahi Simbolon: Dibalik Mitos Angkatan 66; Prisma, Desember 1977

[7] John Maxwell. 2005. Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani, Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.

[8] John Maxwell. Ibid.

[9] John Maxwell. Ibid.

[10] Sasongko Sudarjo.

[11] Francois Raillon. 1984. Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia 1966-1974, Jakarta: LP3ES, hal 79-80.

[12] Rum Aly. 2004. Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter: Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970-1974, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

[13] ibid.

[14] Ibrahim Zakir dkk., manuskrip tidak diterbitkan, tanpa keterangan judul dan angka tahun.

[15] Ibrahim Zakir, op cit.

[16] Malari: Apa yang Terjadi? Tempo,Edisi 48/XXI 25 Januari 1992.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s