Hariman Siregar | Peristiwa Malari

Sampul BukuHari sudah memasuki malam, sirine ambulans 118 terus meraung bolak-balik dari berbagai lokasi ke Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM). Suara tembakan masih terdengar sampai pukul 20.00, terutama di sekitar Salemba dan Senen. Jam malam sesungguhnya sudah diumumkan berlaku sejak pukul 18.00 hingga pukul 6.00 pagi.[1] Tapi, massa masih memadati jalan sepanjang Matraman, Salemba, dan Kramat Raya.

Selasa malam itu, 15 Januari 1974, dua orang lagi tewas di depan kantor Departemen Pertanian. Mereka tertembak peluru aparat keamanan yang berupaya membubarkan kerumuman massa. Baru pukul 1 dinihari kemudian mayatnya bisa diangkut oleh ambulans ke kamar jenazah RSCM.

Jakarta terbakar. Dua hari berturut-turut sejak Selasa hingga Rabu. Asap mengepul di hampir setengah bagian kota. Dari Roxy (barat) hingga Cempaka Putih dan Bypass (timur), Glodok (utara) hingga Jalan Sudirman dan Matraman (selatan). Api paling besar melahap pusat pertokoan Senen yang dibangun tahun 1967 dengan dana Rp 2,7 miliar. Dua blok bangunannya yang berlantai empat berisi 700 toko, 3 bank (BBD, BNI 46, dan BPD Jaya), satu klub malam, taman ria anak-anak, fasilitas sauna, tempat permainan bowling, dan unit perkantoran PT Pembangunan Jaya gosong disapu si jago merah.

Menhankam/Pangab Jenderal Maraden Panggabean, kepada sidang pleno DPR (21 Januari 1974), melaporkan sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak atau dibakar, 144 buah gedung rusak atau terbakar (termasuk pabrik Coca Cola), dan 160 kilogram emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.[2] Dalam kerusuhan dua hari itu jatuh korban 11 orang meninggal, 177 mengalami luka berat, 120 mengalami luka ringan, dan 775 orang ditangkap.[3] Gubernur Jakarta, Ali Sadikin, saat memberi penjelasan di hadapan guru-guru se-Jakarta yang juga dihadiri oleh Wapang Kopkamtib Laksamana Sudomo serta Muspida Jakarta di gedung Jakarta Theater, 19 Januari, menyebut angka-angka berbeda: 522 buah mobil dirusak dengan 269 di antaranya dibakar, 137 buah motor dirusak (94 buah dibakar), 5 buah bangunan dibakar ludes termasuk 2 blok proyek Pasar Senen bertingkat 4 serta gedung milik PT Astra di jalan Sudirman, juga 113 buah bangunan lainnya dirusak.[4]

“Berbagai aksi pembakaran dan pengrusakan oleh massa itu sudah di luar kendali mahasiswa. Begitu sore hari ada kebakaran di Pasar Senen, saya sudah mikir pasti ada yang menunggangi aksi mahasiswa,” kata Hariman Siregar.

Hari itu mahasiswa Jakarta, Bogor, Bandung didukung pelajar baru usai melakukan demonstrasi. Mereka berjalan dari Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta Pusat, menuju Universitas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat. Sebagian tokohnya sudah kelelahan karena berdemonstrasi menyambut kedatangan PM Jepang, Tanaka, pada Senin malam.

“Siang, karena capek saya pulang bareng Djodi Wuryantoro naik motor, baru jam 4 sore ditilpun Hariman katanya ada bakar-bakaran,” kisah Gurmilang Kartasasmita, salah satu pimpinan rombongan dari UI hari itu.

Mimbar bebas di Trisakti sebagai bagian dari apel mahasiswa belum usai benar sesungguhnya ketika Gurmilang pulang.

“Iya, saya juga pulang duluan ke kost dekat kampus di Grogol, karena memang sudah ngantuk sekali,” ujar Jesse A. Monintja, mantan aktivis KAPPI yang kala itu tercatat sebagai mahasiswa psikologi Universitas Trisakti. Ia baru tahu adanya huru-hara setelah seorang kawannya menggedor pintu kamar. Jesse bergegas menuju Balai Budaya, tempat ia biasa berkumpul dengan aktivis lain, dan bertemu Fikri Jufri (wartawan Tempo). Keduanya lalu berboncengan skuter melihat situasi.

“Intinya, kami tidak tahu sama sekali bagaimana kerusuhan bisa terjadi,” timpal Judilherry Justam, mantan Sekjen Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI).

Judil adalah pemimpin rombongan paling depan dalam long march UI–Trisakti. Ia bertahan mengikuti acara apel betul-betul kelar. Menjelang acara berakhir, tersiar desas-desus tentang adanya kendaraan dirusak dan dibakar di beberapa jalan. Situasi agak menegang di sebagian mahasiswa. Selewat tengah hari, mahasiswa memutuskan kembali ke UI menumpang truk-truk yang dihentikan. Ketika tiba di jalan dekat Museum Nasional, jalanan sudah ditutup tentara. Truk lalu dibelokkan ke Harmoni dan Jalan Juanda. Namun, sepanjang Harmoni menuju Senen waktu itu belum terjadi apa-apa. Setiba di kampus, baru didengar kabar: Senen dibakar. Mahasiswa pun memilih bertahan di kampus, seorang pun tidak diijinkan keluar.

Menurut catatan mantan Rektor UI, Prof. Mahar Mardjono, bakar-bakaran sudah terjadi sekitar pukul 11.00 wib. Saat mahasiswa dari berbagai universitas masih melakukan apel akbar di Trisakti. “Sekelompok mahasiswa lain—yang diduga mendapatkan janji-janji insentif material dan jabatan dari kelompok Ali Moertopo—bersama sejumlah massa telah mulai melakukan sejumlah pengrusakan di bagian kota lain (seperti Pasar Senen, Harmoni dan Jalan Juanda),” demikian Mahar Mardjono.[5]

Persiapan apel akbar itu berlangsung sejak pagi. Sejak pukul 8.00 sudah banyak mahasiswa berkumpul di halaman Fakulas Kedokteran UI. Selain UI, mahasiswa datang diantaranya dari Universitas Kristen Indonesia, Trisakti, Atmajaya, Nasional, Jayabaya, IKIP Jakarta, Pancasila, IAIN, Khrisnadwipayana dan Sekolah Tinggi Olahraga. Datang pula beberapa truk yang mengangkut pelajar yang diorganisir oleh Jusuf A.R. dan Jesse A. Monintja. Mereka berasal dari 5 rayon eks-pasukan gabungan KAPPI Jakarta Pusat. Menjelang berangkat, upacara singkat dilakukan. Meja-meja ditumpuk menjadi mimbar.

“(Soal ini) saya pernah berseloroh kepada Hariman, kalau mahasiswa ‘74 mau buat patung seperti mahasiswa ‘66, simbolnya meja yang ditumpuk,” kata Sugeng Sarjadi, mantan mahasiswa ITB.

Saat upacara menjelang berangkat, sebuah helikopter terbang rendah berkeliling di atas kampus. Raungan suaranya ditimpali teriakan mahasiswa, “kami bukan makar.” Sementara di luar pagar, polisi telah menjaga ketat.[6]

Lalu barisan mulai bergerak. Seluruhnya sekitar 500-an orang dibagi dalam beberapa barisan. Judilherry berada di barisan muka. Didahului oleh barisan yang memakai tameng bergambar tengkorak lalu saf berbendera merah putih. Disusul rombongan yang dipimpin oleh Gurmilang Kartasasmita. Hariman sendiri ada di barisan ketiga bersama Eko Djatmiko dan Salim Hutadjulu. Paling belakang adalah beberapa truk yang melaju dengan kecepatan rendah.

Bambang Sulistomo dengan pengeras suara berteriak, “aksi mahasiswa bukan makar.” Sementara poster-poster dibentangkan, diantaranya bertulis, “Get Out Japan”, “Menerima Tanaka=Menerima Kolonialis”, “Tolak Dominasi Ekonomi Jepang”, “Ganyang Antek-antek Kolonialis Jepang”, “Menghimpun Kekuatan Budak-budak Kapitalis Jepang=Makar” dan “Mahasiswa Militan, Tanaka You Genit, deh. Bagero”.

Rute yang ditempuh: UI-Kramat Raya-Raden Saleh-Gedung LIA Cikini-Tugu Tani-Merdeka Selatan. Di Jalan Merdeka Selatan ini sebagian peserta long march sempat menurunkan bendera Jepang yang berdampingan dengan bendera Merah Putih. “Jangan dirusak, asal turun dan bawa saja,” seru pemimpin rombongan melalui pengeras suara.

Tentara dari berbagai kesatuan lengkap dengan kendaraan lapis baja telah menjaga ketat jalan menuju Monumen Nasional.[7] Wakil Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo, telah menambah dua batalyon pasukan untuk menjaga sekeliling istana.[8] Penjagaan ketat juga dilakukan di kantor Wapres Sri Sultan Hamengkubuwono. Mahasiswa gagal menurunkan bendera menjadi setengah tiang di sini. Tetapi sukses di Balai Kota Gubernur, sehingga mereka bersorak kegirangan.

Perjalanan berlanjut ke Jalan Merdeka Barat. Di jalan ini Kopkamtib dan Menteri Pertahanan berkantor. Di dalamnya tengah berlangsung rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Pemimpin rapat adalah Ketua Wanjakti yang juga Menhankam/Pangab Jenderal Maraden Panggabean. Diikuti antarai lain oleh wakilnya, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro, dan Jenderal Soerono.[9]

Dari Merdeka Barat, lalu belok ke kiri melalui Museum Nasional. “Di sini kalau jalan terus menuju Jalan Tanah Abang II seperti rute yang ditetapkan, tapi saya belokkan sebentar ke Tanah Abang III,” kisah Judilherry. Di Tanah Abang III ini terdapat kantor Golkar. “Tidak ada polisi yang jaga. Pucat semua orang-orang di sana ketika kami datang. Kita maki-maki Golkar di situ.”

Hanya beberapa menit di sana, sekadar bernyanyi “Aspri dan komisi”, rombongan besar itu menuju Cideng, kemudian Roxy, dan kira-kira pukul 10.30 sudah tiba di kampus Trisakti. Di sini, apel akbar digelar: orasi, puisi, bernyanyi dan memaki-maki boneka yang digambarkan sebagai Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto.

Manakala mahasiswa sudah kembali ke kampus masing-masing, asap tebal sudah mengepul dari berbagai titik di pusat kota. Keletihan melanda Hariman. Jam tidurnya telah berkurang banyak pada beberapa hari terakhir. Semalam pun mata baru terlelap untuk dua-tiga jam, karena memimpin rapat sampai tengah malam sebelum akhirnya dialihkan kepada Gurmilang. Agaknya, ini kali akan sama.

***

Larangan berkumpul di siang hari tidak ditaati massa. Pengumuman dan maklumat yang dikeluarkan Laksus Kopkamtib Jaya, 15 Januari, tumpul pada esok harinya. Massa tetap berkerumun di jalan. Beberapa rumah petinggi dikepung, diantaranya rumah Ali Moertopo di Matraman dan rumah Soedjono Hoemardani. Beberapa bangunan di Jalan Blora dibakar; gedung Pertamina di Kramat Raya yang diserbu massa, isinya dikeluarkan dan dibakar, mobil-mobil yang ada di kantor gedung itu pun dibakar.

Hampir seluruh petinggi ABRI pun turun ke jalan hari Rabu, 16 Januari, itu. Menhankam/Pangab Jenderal Maraden Panggabean mendatangi kerumunan massa di Kramat Raya. Pangkopkamtib Jenderal Soemitro juga beredar di jalanan. Begitu juga Kepala Kepolisian Jakarta. Reaksi mereka seolah melengkapi ketidakhadiran malam sebelumnya di Istana, tempat jamuan makan malam bersama PM Jepang, Tanaka, diselenggarakan. Dari 68 undangan, makan malam itu hanya dihadiri oleh 17 orang.

Siang hari, Jenderal Soemitro memberikan keterangan pers didampingi oleh Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, Wapangkopkamtib Sudomo dan petinggi-petinggi ABRI lainnya. Ia mengumumkan akan dilakukannya sejumlah penangkapan. “Keadaan telah memaksa kami yang telah sabar sampai batasnya, terpaksa bertindak keras dan di sana sini dengan mempergunakan kekerasan,” ancam Soemitro. “Siapa pun dan kepada kekuatan sosial apapun bentuknya, yang masih belum mengerti keadaan sekarang dan membantu secara langsung maupun tidak langsung menambah ketegangan yang ada, kami terpaksa akan bertindak tegas. Dan, hal ini sudah cukup kami pertanggungjawabkan terhadap hati nurani kami.”

Serangkaian penangkapan memang betul-betul dilakukan. Hariman Siregar, Gurmilang Kartasasmita, Theo L. Sambuaga, Bambang Sulistomo, Purnama dan Salim Hutadjulu merupakan nama-nama yang masuk dalam gelombang penangkapan pertama. Lalu disisul Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Penangkapan berikutnya dilakukan kepada Fahmi Idris, Sugeng Sarjadi[10], Marsillam Simandjuntak, Adnan Buyung Nasution, H.J.C. Princen, Imam Waluyo, Jusuf A.R., Jesse A. Monintja, Laksamana Muda Mardanus dan Purnama. Sejumlah tokoh yang dikaitkan dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pun ditangkap, yakni: Prof. Sarbini Somawinata, Soebadio Sastrosatomo dan Moerdianto. Gelombang berikutnya adalah Sjahrir, Rahman Tolleng, Soemarno dan Ramadi. Terakhir ditangkap: Mochtar Lubis, pemimpin harian Indonesia Raya yang penerbitannya kemudian ditutup selamanya oleh Sudomo.[11]

Menanggapi kerusuhan yang meluas tersebut, Hariman Siregar tampil ke depan. Dalam pernyataan yang disiarkan langsung oleh TVRI, Hariman mengatakan bahwa DMUI mengutuk tindakan perusakan dan huru-hara yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa aspirasi DMUI sudah jelas. Dan ini bisa dibedakan dengan tindakan kerusuhan yang dilakukan pemuda karena punya program. “Kami menyesalkan tindakan kerusuhan tersebut. Karena ekses-eksesnya mengaburkan perjuangan kami kepada pemerintah,” tegas Hariman.[12]

Sikap mahasiswa itu kembali ditegaskan lewat pernyataan Dewan Mahasiswa se-Jakarta yang dikeluarkan, sehari setelah kerusuhan terjadi. Dalam pernyataan itu dinyatakan bahwa: 1) tindakan pengrusakan yang telah dilakukan massa adalah tindakan destruktif, tidak bertanggungjawab, dan mengarah anarkhis, dan nyata-nyata merusak citra mahasiswa; 2) mahasiswa menyesalkan dan menyatakan prihatin atas kejadian yang telah menyebabkan kerugian material dan moral itu; 3) diserukan kepada seluruh mahasiswa untuk siaga di tempat, tetap memelihara ketertiban dan tidak terpancing oleh provokasi; 4) diserukan kepada masyarakat agar mereka menjaga ketertiban demi tercapainya aspirasi perjuangan mahasiswa yang murni.

Awal Januari 1974 suhu politik nasional memang makin memanas. Melanjutkan pidato Hariman Siregar dalam malam tirakatan 31 Desember 1973, di awal Januari 1974 para mahasiswa menggelar berbagai aksi. Tanggal 10 Januari dideklarasikan “Tiga Tuntutan Rakyat” (Tritura) yang baru dirumuskan: pembubaran dwifungsi ABRI, penurunan harga-harga, pemberantasan korupsi. Dua hari kemudian pada pertemuan mahasiswa yang diorganisasi oleh Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, patung-patung Sudjono Humardani, Ali Murtopo, Tanaka dan Widodo Budidarmo (Kepala Kepolisian Jakarta) dibakar. DM dari berbagai kota, terutama Bandung dan Bogor, berpartisipasi dalam demonstrasi yang terjadi di Jakarta.

Demonstrasi lain juga terjadi di Makassar. Akibatnya, dua anggota Angkatan Muda Sulawesi (AMS) diajukan ke pengadilan: M. Zubair Bakri dan Drs. Yuus Teken. Mereka dituduh memainkan peranan penting dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk merongrong pemerintah yang sah.[13]

Aksi-aksi menentang ASPRI dan Jepang juga marak. Di Jakarta dan Bandung, boneka-boneka yang menggambarkan sosok Sudjono Hoemardhani dan Kakuei Tanaka (Perdana Menteri Jepang) dibakar massa-demonstran. Aksi ini merupakan “pemanasan” untuk menyambut kunjungan Tanaka ke Indonesia sepanjang tanggal 14-16 Januari 1974 itu. “Kita bahkan demo ke Istana Negara dan Jalan Cendana. Sejak itu, Opsus mulai marah dan mengancam akan menjatuhkan gue,” kata Hariman. Toh, Hariman nggak takut dengan ancaman-ancaman tersebut.

Karena berbagai aksi yang marak itu, Presiden Soeharto pun bersedia menerima delegasi mahasiswa. Maka, pada 11 Januari 1974, tiga hari sebelum Tanaka datang, Presiden Soeharto mengajak mahasiswa berdialog. Hariman, selaku Ketua DMUI, hadir bersama delegasi 34 dewan mahasiswa perguruan tinggi se-Jawa. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, delegasi mahasiswa yang hadir ada sekitar 100 orang.

Dalam kesempatan ini, Hariman menyampaikan Petisi 24 Oktober 1973, yang isinya: Pertama, mengingatkan kepada pemerintah, militer, intelektual, teknokrat dan politisi agar meninjau kembali strategi pembangunan. Sehingga di dalamnya terdapat keseimbangan bidang sosial, politik, dan ekonomi yang anti kemiskinan, kebobrokan dan ketidakadilan. Kedua, meminta agar rakyat segera dibebaskan dari tekanan ketidakpastian dan pemerkosaan hukum, merajalelanya korupsi dan penyelewengan kekuasaan, kenaikan harga dan pengangguran. Ketiga, lembaga penyalur pendapat masyarakat harus kuat dan berfungsi, serta masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpendapat dan berbeda pendapat.

Pada pertemuan di Istana Merdeka itu, beberapa wakil dewan mahasiswa sempat memaki-maki Presiden Soeharto dan mengecam habis para ASPRI Presiden, yang bertindak melebihi pejabat-pejabat resmi dan memperkaya diri secara tidak sah. “Soeharto sih senyum-senyum saja. Eh, menjelang pertemuan bubar, banyak aktivis DM yang minta foto bareng Soeharto. Ha…ha…,” kenang Hariman.

Menjawab tuntutan mahasiswa itu, Soeharto tak menjanjikan apapun. Ia hanya mengucapkan akan memperhatikan aspirasi mahasiswa yang berkembang di kalangan mahasiswa di masa depan. Respon Soeharto itu tentu saja tak memuaskan mahasiswa. “Teman-teman kemudian mendesak agar perjuangan terus dilanjutkan. Mereka minta DM perguruan tinggi se-Jawa membuat pernyataan politik menyambut kedatangan Perdana Menteri Tanaka,” kata Hariman.

Pada 12 Januari 1974, mahasiswa kembali melanjutkan demonstrasi anti dominasi ekonomi Jepang sekaligus anti ASPRI. Boneka-boneka yang menggambarkan diri Sudjono Humardani dan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka kembali dibakar.

Tanggal 14 Januari 1974 malam, Perdana Menteri Tanaka datang ke Indonesia. Jalan menuju Bandara Halim Perdanakusuma diblokir mahasiswa. Menteri-menteri yang datang untuk menjemput pun tidak diberi jalan, kecuali Menko Kesra Surono. Meski wilayah di sekitar Halim Perdanakusuma dijaga ketat aparat keamanan, beberapa aktivis berhasil menerobos sampai ke landasan pacu. Begitu Tanaka turun dari tangga pesawat, mereka pun membentangkan poster-poster bernada protes. Melihat itu, aparat keamanan segera mengamankan para aktivis mahasiswa tersebut.

Malam itu juga, DM perguruan tinggi se-Jawa mengadakan rapat di Student Centre UI, Salemba, untuk membahas undangan dialog dengan PM. Tanaka di Istana Negara (15 Januari 1974). Mereka juga memperbincangkan statement Menhankam/Pangab Jenderal Maraden Panggabean yang menyatakan bahwa gerakan mahasiswa menjurus makar.

Selain para mahasiswa, sejumlah unsur non-kampus juga ikut dalam rapat tersebut. Mereka itu, antara lain, Jesse A. Monintja, Jusuf AR, dan Jopie Lasut. Kedatangan unsur-non kampus itu berkaitan dengan usulan untuk mengoordinasi demonstrasi pelajar sekolah dan mahasiswa selama kunjungan Tanaka. Menurut Jopie Lasut, usulan itu diinspirasi oleh pernyatana Kepala Kepolisian Jakarta Widodo Budidarmo, beberapa hari sebelumnya, bahwa demonstrasi terbagi dalam dua kategori: demonstrasi mahasiswa adalah “bersih”, sedangkan demonstrasi di luar lingkungan universitas adalah demonstrasi liar. Pernyataan Widodo diikuti pernyataannya pada 14 Januari di radio yang menyebutkan bahwa setelah dipelajari, aksi-aksi tersebut telah mencapai titik di mana mereka dapat berubah menjadi kegiatan subversif.

Yang mengajak Jusuf A.R., Jesse A. Monintja dan Jopie Lasut ke Student Center adalah Syahrir. Sebelum ikut pertemuan, mereka menunggu di luar. Pada pertengahan pertemuan, Theo L. Sambuaga terlihat keluar ruangan. Setelah diberitahu tentang rencana untuk mengoordinasi demonstrasi itu, Theo mengatakan bahwa rencana semacam itu memerlukan persetujuan Hariman Siregar. Mereka lalu menulis catatan untuk Hariman Siregar. Setelah membacanya, Hariman mengundang mereka bergabung dalam pertemuan.

Setelah pertemuan berakhir, diskusi pendek terjadi antara tiga perwakilan gerakan pelajar dan John Pangamanan (Ketua DM Sekolah Tinggi Olahraga), Pataniari Siahaan (Ketua DM Univ Trisakti) dan Hariman Siregar. Disepakati bahwa pelajar-pelajar sekolah akan berpartisipasi dalam rencana-rencana para mahasiswa. Setelah itu pertemuan terjadi dengan Eko Djatmiko.

Rapat yang dipimpin Hariman sendiri berlangsung alot. Tema yang dibicarakan adalah apakah massa dalam aksi demo besoknya akan dilokalisir di Monas, atau turun ke jalan-jalan. Sebagian peserta rapat bersikeras massa dilokalisir di Monas saja, tapi sebagian lagi ngotot agar massa turun ke jalan-jalan ibukota. Akhirnya, dicapai kata sepakat aksi akan dipusatkan di kampus Universitas Trisakti di kawasan Grogol. Tapi, massa mahasiswa akan berjalan dari kampus-kampus di Jakarta, dengan “titik-singgung” kawasan Monas. Maksudnya, massa mahasiswa yang berjalan akan melewati kawasan Monas, dan membawa massa di Monas ke kampus Trisakti.

Setelah dicapai kata sepakat, rapat dilanjutkan dengan membicarakan konsep rute perjalanan massa dari kampus UI di Salemba menuju kampus Trisakti di kawasan Grogol. Rapat ini dipimpin Gurmilang Kartasasmita. “Rute perjalanan saya susun berdasarkan pengalaman memimpin demonstrasi sebagai Ketua KAPPI Rayon Setiabudi di tahun 1967,” kata Gurmilang.

***

Lantas, apa sesungguhnya Peristiwa Malari? Ada banyak versi yang diungkap berbagai pengamat sosial-politik terhadap Peristiwa Malari: merupakan ekses konflik internal di kalangan elit politik; ledakan ketidakpuasan kelompok kelas menengah pribumi terhadap strategi pembangunan Orde Baru; sampai peristiwa yang didalangi oleh oknum-oknum PSI dan Masjumi.

Hariman Siregar dianggap telah melakukan perbuatan melawan, merongrong wibawa bahkan berniat menjatuhkan kekuasaan pemerintahan yang ada. Subversi. Hariman Siregar kemudian dianggap menjadi tokoh sentral gerakan Malari. Bukan hanya pada tahun-tahun 1974-1975, namun terus hingga lebih dari 30 tahun berikutnya. Nama Hariman Siregar lalu selalu dilekatkan dengan atribut: tokoh Malari. Dan di sinilah kesalahan mulai terjadi.

Faktanya, kerusuhan, pembakaran, pencurian, dan pengrusakan hingga lepasnya 11 nyawa, merupakan suatu aksi terpisah dari gerakan mahasiswa yang memprotes dominasi modal asing, mengkritik strategi pembangunan pemerintah Soeharto dan mengecam korupsi di pemerintahan. Aksi itu bukan dirancang dan digerakkan atau dilakukan oleh gerakan mahasiswa yang di Jakarta dimotori oleh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) dengan ketua umumnya Hariman Siregar. Aksi kekerasan itu juga sulit disebut sebagai inisiatif masyarakat yang setuju pada isi protes mahasiswa. Maka, menyebut Hariman Siregar sebagai tokoh sentral “gerakan Malari” mengandaikan tuduhan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di persidangan Hariman di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bulan Agustus 1974, sebagai kebenaran mutlak. Pengandaian ini membenarkan bahwa aksi-aksi kekerasan yang terjadi menyusul demonstrasi mahasiswa disponsori atau setidaknya didukung oleh DMUI.

Mantan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro, melalui memoarnya,[14] mengungkapkan bahwa kelompok Operasi Khusus (Opsus)[15] yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan tersebut. Opsus merancang suatu operasi untuk menetralisasi posisi Soemitro sebagai Pangkopkamtib, mahasiswa dan golongan-golongan yang dianggap bisa menghalangi ambisi politik Ali Moertopo. Operasi itu dilancarkan dengan cara menunggangi rencana apel mahasiswa pada 15 Januari 1974 dengan serangkaian aksi kerusuhan dan huru hara. Sasaran kerusakan seperti mobil-mobil Jepang, kantor Toyota Astra dan Coca Cola sengaja ditentukan agar mengesankan bahwa kerusuhan memang benar-benar dibuat mahasiswa. Soemitro menunjuk serangkaian rapat dan pertemuan rahasia di Jalan Sabang, Jalan Salemba dan Jalan Timor (semuanya di Jakarta Pusat) guna mendukung kesimpulannya.

Tapi, menurut Hariman Siregar sendiri, yang merupakan tokoh sentral gerakan itu: “Peristiwa Malari adalah puncak dari gerakan kritis terhadap konsep pembangunan yang dilakukan pemerintah Orde Baru saat itu.” Gugatan terhadap strategi pembangunan itu juga berkaitan dengan ekses-eksesnya yang sudah terlihat jelas saat itu, seperti mis-manejemen pembangunan, korupsi, kesenjangan sosial-ekonomi, dan dominasi modal asing.

Isu-isu tersebut berhasil digerakkan DM-UI yang berhasil tampil sebagai lembaga sentral yang dapat mempersatukan kekuatan berbagai potensi aksi. Di situlah, letak strategisnya aksi atau gerakan pemuda dan mahasiswa dibanding gerakan kaum buruh dan tani. Perjuangan mereka yang disebut belakangan umumnya lebih tertuju kepada kepentingan mereka sendiri.

Bagi kaum buruh, misalnya, isu gerakan mereka biasanya seputar: kebebasan berserikat, jaminan keamanan dan keselamatan kerja serta tuntutan kenaikan upah. Isyu gerakan kaum tani, selalu berkisar soal lahan (tanah), alat-alat produksi dan tuntutan kenaikan harga hasil tani. Sedangkan, isu gerakan pemuda dan mahasiswa jauh lebih luas, bersifat lintas sektoral, karena umumnya tertuju pada upaya-upaya mengangkat masalah-masalah publik, dengan maksud agar semua orang mengetahuinya serta turut memikirkan dan menyelesaikannya.

Adnan Buyung Nasution juga menilai bahwa, “Gerakan mahasiswa itu saya yakini merupakan gerakan yang murni, mandiri, dan independen, tidak mengekor siapapun. Yang dihantam adalah rezim Soeharto: baik Soehartonya, Ali Moertoponya, maupun Soemitronya…..Saya heran kalau gerakan mahasiswa dan cendekiawan disangkutpautkan dengan salah satu pihak. Tidak betul itu.”[16]

Yang jelas, dari Peristiwa Malari ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan, yakni bahwa: Pemuda dan Mahasiswa memang mampu menciptakan isu yang memimpin untuk melakukan perubahan; perlu adanya lembaga sentral guna mempersatukan berbagai potensi aksi yang ada; untuk sampai ke suatu gerakan yang menyeluruh diperlukan waktu yang cukup panjang dan terus-menerus; serta dukungan media-massa sangat diperlukan.[17]

Soemitro menyebutkan “para pemain” yang bertanggung jawab terdiri dari “jaringan intel lepas” Opsus, CSIS yang berjaringan dengan Opsus, sejumlah tokoh GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam)—ormas Islam yang direkrut Ali Moertopo untuk memenangkan Golkar dalam Pemilu 1971, dan sejumlah massa binaan Ali Moertopo yang terdiri dari preman, tukang becak dan bekas-bekas DI/TII. Komando operasi pembakaran dipimpin oleh anggota Opsus, Bambang Trisulo SH (almarhum) dengan didukung oleh Freddy Latumahina, Leo Tomasoa (seorang preman Ambon) dan Aulia Rahman. Konsep penunggangan ini dibahas oleh tokoh-tokoh CSIS[18] pendukung Opsus diantaranya kakak beradik Liem Bian Koen (Sofyan Wanandi) dan Liem Bian Kie (Yusuf Wanandi), serta Cosmas Batubara. Sementara dana operasi disebutkan sebesar Rp 100 juta. Untuk dana operasi preman saja, Bambang Trisulo mengeluarkan uang sebesar Rp 30 juta. Angka ini tergolong amat besar pada masa itu mengingat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih di bawah Rp 400 per 1 USD.

Peristiwa Malari juga berbuntut pembredelan 12 koran dan majalah di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Makassar. Ke-12 penerbitan yang surat ijin terbit-nya (SIT) dicabut: Indonesia Raya, Pedoman, Abadi, Harian KAMI, Nusantara, Jakarta Times, Mingguan Wenang, Pemuda Indonesia, Majalah Ekspress (Jakarta), Suluh Berita (Surabaya), Mingguan Mahasiswa Indonesia (Bandung), dan Indonesia Pos (Ujung Pandang). Di Jakarta, selain pencabutan SIT, masih ditambah pencabutan surat ijin cetak (SIC) oleh Pelaksana Khusus Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Jakarta Raya (Laksus Kopkamtib Jaya).

Mereka dianggap menerbitkan berita yang menjurus ke arah usaha-usaha melemahkan sendi-sendi kehidupan nasional, dengan mengobarkan isu-isu seperti modal asing, korupsi, dwi fungsi, kebobrokan aparat pemerintah, pertarungan tingkat tinggi; merusak kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan nasional; menghasut rakyat untuk bergerak mengganggu ketertiban dan keamanan negara; menciptakan peluang untuk mematangkan situasi yang menjurus pada perbuatan makar.[19]

Akibat peristiwa 15 Januari 1974 selanjutnya adalah reorganisasi di tubuh kekuasaan. Jenderal Soemitro mengundurkan diri dari jabatan Pangkopkamtib, Presiden Soeharto menghapuskan jabatan Aspri yang disandang Ali Moertopo, mengganti Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) yang dipegang oleh Letjen Sutopo Juwono—dianggap orang dekat Soemitro—dengan Mayjen Yoga Soegama.

Menyimak berbagai buntut peristiwa pasca Malari, Eep Saefulloh Fatah memilih melihat peristiwa ini sebagai keberhasilan Presiden Soeharto menerapkan manajemen konflik dalam pemerintahannya. Tujuannya (1) membentuk tertib politik atau stabilitas dan (2) mewujudkan dan mengefektifkan kekuasaan. Secara umum stabilitas yang bisa tercipta dari manajemen konflik adalah stabilitas konsensual atau stabilitas yang dibentuk berdasarkan konsensus antara negara dan masyarakat, dan stabilitas otokratis atau stabilitas yang diciptakan melalui paksaan, koersif, represi dan “menendang” semua pihak yang tidak sepakat dan sejalan dengan nilai dan kepentingan negara.[20] Kata “negara” pada aras politik bisa disamakan dengan: penguasa. Sengaja atau tidak Presiden Soeharto menemukan satu momentum untuk ‘meringankan’ beban perseteruan dalam tubuh kekuasaan yang dipimpinnya melalui Malari.[21]

Maka, bagi gerakan mahasiswa, Malari justru menjadi suatu titik balik atau anti-klimaks dari perannya sebagai pengontrol kekuasaan. Mahasiswa tak lagi bebas memerankan student government melalui kampus, aktivitas politik mahasiswa dilikuidasi, tridharma perguruan tinggi yang salah satunya berbunyi pengabdian masyarakat dibatasi pada aktivitas kerja bakti dan memberi bantuan ke desa-desa. Akibatnya, konsolidasi dan aksi mahasiswa sebagai kekuatan politik yang mengontrol pemerintah berlangsung dalam skala lebih kecil dibanding awal 1970-an. Periode pasca Malari: mulai akhir 1970-an, periode normalisasi kehidupan kampus (NKK) 1980-an, gerakan mahasiswa 1990-an, hingga gerakan tahun 1998 yang mengakibatkan jatuhnya kekuasaan Soeharto, nama Hariman Siregar tetap lekat pada berbagai kegiatan konsolidasi dan protes mahasiswa. Ia menjadi benang merah dari setiap gerakan kaum muda yang lahir sesudahnya. Maka tidak tepat menyebutnya tokoh sentral gerakan Malari.

Unduh buku: Hariman & Malari; Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing


[1] Jam malam dikeluarkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Laksus Pangkopkamtib Jaya No: Peng-002/PK/I/1974 tanggal 15 Januari dan mulai berlaku hari itu juga, disusul oleh dua maklumat dari Laksus Pangkopkamtib Jaya tentang larangan berkumpul lebih dari lima orang di luar rumah pada siang hari dan penutupan sekolah dari SD hingga perguruan tinggi mulai 16 Januari 1974.

[2] Tempo, Musibah bagi Golongan Menengah dan Atas, 26 Januari 1974.

[3] B. Wiwoho dan Banjar Chaerudin. 1990. Memori Jenderal Yoga, Jakarta: PT Bina Reka Pariwara.

[4] Tempo, opcit.

[5] Antony Z. Abidin, dkk. 1997, Mahar: Pejuang, Pendidik dan Pendidik Pejuang, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Ikatan Alumni UI (Iluni).

[6] Rum Aly. 2004. Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter: Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970-1974, Jakarta: Penerbit Kompas.

[7] Rum Aly. 2004, ibid.

[8] Julius Pour. 1997. Laksamana Sudomo: Mengatasi Gelombang Kehidupan, Jakarta: Gramedia Widiasarana.

[9] Menurut catatan dalam Biografi Jenderal Soemitro (Heru Cahyono. 1998. Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), rapat ini salah waktu dan salah posisi. Jenderal Panggabean pun tak mengizinkannya dan terus menerus menahan Soemitro untuk bertahan di rapat dan menyerahkan penanganan kepada Wapangkopkamtib Laksamana Soedomo.

[10] Kepada Tim Penulis buku ini, Sugeng Sarjadi mengaku tidak pernah ditangkap karena Malari. Penyebutan namanya muncul di koran yang terbit keesokan hari setelah pengumuman dari Laksus Kopkamtib. Yang ditangkap di lokasi dan pada hari penangkapan Fahmi Idris adalah Nurcholish Madjid yang kemudian dikeluarkan pada hari itu juga.

[11] Ramadi adalah anggota MPR dari Golkar dan Komisaris PT Ravitex. Ia disebut-sebut dalam “dokumen Ramadi” sebagai orang yang dekat dengan Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani.

[12] Hariman Siregar; opcit

[13] C. Van Dijk. 2000. Opcit.

[14] Heru Cahyono. 1998. Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

[15] Dipimpin oleh Asisten Pribadi Presiden Soeharto, Ali Moertopo.

[16] Lihat Ramadhan KH dan Nina Pane; Adnan Buyung Nasution: Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto; 2004, Aksara Karunia.

[17] Hariman Siregar; Gerakan Mahasiswa 1970-an; makalah pengantar diskusi dalam pertemuan “Mengembangkan Wawasan ke-2” yang diselenggarakan oleh mahasiswa Indonesia di Kanada dan Amerika Serikat, bertempat di Madison-Wisconsin, USA, 4 Juni 1995.

[18] Centre for Strategic and International Studies, lembaga think thank.

[19] Ignatius Haryanto. 1996. Pembredelan Pers di Indonesia: Kasus Koran Indonesia Raya, Jakarta: LSPP.

[20] Eep Saefulloh Fatah. 2010. Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok, Jakarta: Burungmerak Press.

[21] Rum Aly. 2004. Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter: Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970-1974, Jakarta: Penerbit Kompas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s