Hariman Siregar | Pengadilan, Lalu Nirbaya

Jalan masuknya hanya berupa tanah. Sempit pula. Mobil akan sulit masuk dan bila hujan, jangankan roda kendaraan, langkah kaki pun kurang gagah karena lumpur becek. Tetapi setelah menempuh jalan buruk itu beberapa menit, akan dijumpai tembok batu tinggi dikelilingi persawahan yang membentengi beberapa bangunan. Mereka yang hidup pada periode awal Orde Baru mengenal—setidaknya pernah mendengar—nama tempat ini: Penjara Nirbaya.

Sekarang mungkin orang hanya mengenal nama Nirbaya untuk menyebut salah satu lapas di Nusakambangan. Nirbaya yang ditempati Hariman Siregar tidak sejauh itu. Letaknya hanya di pinggir Jakarta, di Pondok Gede, tidak jauh dari Taman Mini Indonesia Indah. Kini tak ada lagi bekas penjara itu. Tempatnya sudah berganti dengan pemukiman yang dipadati penduduk. Hanya nama jalannya yang masih mengingatkan penduduk lama di daerah itu bahwa dulu ada sebuah penjara di tempat mereka: Jalan Nirbaya. Lokasinya ada di sisi kanan jalan dari terminal Pinang Ranti menuju Asrama Haji.

Selama 1,8 tahun Hariman Siregar pernah menjadi salah satu penghuninya. Menyusul kemudian Sjahrir dan Aini Chalid. Tokoh lain yang sempat diseret kasus Malari oleh pemerintah dan ditempatkan di Nirbaya adalah Mochtar Lubis dan Bung Tomo. Sebelum mereka, telah ada tahanan dari peristiwa G303 1965.[1]

Penjara Nirbaya terdiri dari lima blok. Istilah yang digunakan untuk menamai blok-blok itu bisa dibilang lucu atau “maksa”—untuk perspektif jaman pasca-Soeharto. Masing-masing blok dinamai: Amal, Bakti, Nusa, Ikhlas, dan Rela. Tidak diketahui dari mana dan apa ide dasarnya—barangkali tidak penting juga dicari tahu—tapi kemungkinan bersumber dari kebiasaan Orde Baru memberi stigma kepada lawan politiknya. Mereka yang dimasukkan ke sini “bukanlah orang-orang yang cocok dengan istilah-istilah nama blok dan diharapkan kelak bisa cocok.”

Di dalam Blok Amal terdapat rumah-rumah kecil yang berdiri sendiri. Penjaga dan penghuni menyebutnya paviliun. Tiap-tiap paviliun memiliki lahan kosong di muka, kedua sisi dan belakang. Sedangkan blok lain hanya terdiri dari barak-barak panjang dengan kamar-kamar lebih kecil. Tentu saja terdapat tempat khusus untuk penjaga dan dapur umum. Di Nirbaya terdapat pula poliklinik. Di paviliun poliklinik ini Hariman ditempatkan.

“Dibanding di penjara lain selama menjadi tahanan, di Nirbaya relatif lebih baik,” kata Hariman. Di sini ia dibolehkan membaca berbagai buku, bukan hanya novel, dan bergaul dengan tahanan lain yang kebanyakan mantan petinggi Orde Lama. Sewaktu-waktu bisa juga berkunjung ke blok lain.

“Kemarin Hariman Siregar datang bertamu waktu jam main volley. Dia gembira seperti biasa dan mengatakan padaku bahwa mahasiswa waktu demonstrasi terhadap Tanaka sama sekali tidak merencanakan untuk menentang pemerintah Soeharto, dan bahwa kekerasan-kekerasan yang terjadi bukanlah dilakukan mahasiswa. Katanya, dia dan kawan-kawannya telah berhasil mengenal mereka yang mengerahkan orang untuk merampok, dan membakari toko dan mobil,” tulis Mochtar Lubis dalam catatannya, Kamis, 13 Februari 1975.

Tiap-tiap kamar atau paviliun tidak pernah dikunci sepanjang siang dan malam. Hanya pintu masuk ke tiap blok yang dikunci. Dua pengawal tentara ditempatkan secara bergantian untuk berjaga. Menurut catatan harian Mochtar Lubis, tentara penjaga itu, “prajurit-prajurit muda dan senantiasa bersikap ramah.”

Layaknya penjara, di tiap sudut tembok tinggi terdapat menara pengawalan. Dari menara itu selain bisa mengawasi kegiatan tahanan juga bisa melihat suasana sibuk di dekat tembok selatan. Yakni, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang tengah dikebut agar bisa diresmikan bulan April 1975.

Setelah melewati waktu enam bulan lebih, Sjahrir yang sudah divonis 6 tahun 6 bulan tahun pada pertengahan Juni 1975, dikirim juga ke Nirbaya. Kemudian menyusul Mohammad Aini Chalid, mahasiswa Universitas Gajah Mada, yang divonis 2 tahun 2 bulan. Mereka berkumpul di tempat ini. Hariman telah pula menulis catatan-catatan hariannya.

***

Acara masih 2,5 jam lagi berlangsung. Jam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru menunjukkan pukul 6.30 wib. Sepagi itu, dua batalyon polisi lengkap dengan brigade satwa yang menuntut anjing pelacak, telah siaga.[2] Pengunjung pengadilan pun telah mulai membanjir. Mereka antri mendapatkan tanda pengenal khusus untuk masuk ke persidangan. Satu diantaranya: Bung Tomo, tokoh 10 November 1945. Ia termasuk pengunjung yang datang paling pagi.

Ini Kamis pagi, 1 Agustus 1974. Hariman Siregar akan disidang. Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ini pertama kalinya akan kembali muncul di muka publik setelah sejak pertengahan Januari ditahan berpindah-pindah. Ia telah duluan datang ke pengadilan dengan mobil tahanan dari rumah tahanan militer (RTM) Boedi Oetomo.

Sebelum sidang betul-betul dimulai pukul 09.00, sudah ada dua ribuan orang yang sebagian besar mahasiswa. Rata-rata berjaket kuning. Tampak pula mahasiswa dari Bandung dan Bogor, ditandai dengan jaket almamater yang mereka kenakan. Di ruang sidang, di kursi pengunjung sudah ada Pembantu Rektor III, Dr. Budi Swasono yang seorang menantu bekas Wakil Presiden Bung Hatta. Hadir juga abang Hariman: Marhum Siregar.

Majelis Hakim dipimpin oleh B.H. Siburian SH dengan anggota Bremi SH dan Hungudidojo SH. Sedangkan Jaksa dipimpin oleh Ph Rompas SH. Terdakwa, Hariman Siregar—mengenakan jaket almamaternya juga—duduk di tengah di muka meja majelis hakim. Beberapa meter di sebelah kanannya, duduk empat pembelanya: Suardi Tasrif, Jamaluddin Dt Singomangkuto, Nusjirwan Kusumonegoro dan Talas Sianturi.

Sidang pertama ini agendanya mendengarkan dakwaan Jaksa:

“…Hariman Siregar, baik bertindak atas nama Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, organisasi lain ataupun perseorangan, pada bulan Oktober, November, Desember 1973 dan Januari 1974, setidak-tidaknya dalam waktu antara 1973 dan 1974, di Jakarta, Bandung, Yogyakarta atau daerah lain di wilayah Republik Indonesia, telah melakukan serangkaian perbuatan dan maksud merongrong atau menyelewengkan haluan negara, merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparatur negara, menimbulkan kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan di kalangan penduduk atau masyarakat luas, mengganggu, menghambat atau mengacaukan jalannya industri, produksi, distribusi, perdagangan atau pengangkutan yang diselenggarakan pemerintah atau memunyai pengaruh luas terhadap rakyat, perbuatan-perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada tanggal 24 Oktober 1973 di Student Centre Universitas Indonesia, Salemba Raya Jakarta, terdakwa telah mencetuskan dan menandatangani “Petisi 24 Oktober”. Untuk maksud itu, terdakwa telah melakukan serangkaian kegiatan antara lain:

  1. Pada tanggal 20 November 1973 di dalam pertemuan delapan Dewan Mahasiswa yang diadakan di Universitas Padjadjaran Bandung, terdakwa telah mengucapkan antara lain:
  • Pemerintah semakin lama semakin menyimpang dari tujuan semula.
  • Perlu adanya perubahan struktur pemerintahan karena tidak menghasilkan kemajuan.
  1. Pada tanggal 24 November 1973 kira-kira jam 02.00 malam bertempat di ruangan DMUI Jl Salemba Raya Jakarta, di hadapan beberapa anggota DMUI, terdakwa telah melontarkan kata-kata, “Setuju nggak kita ganti Soeharto dengan Soemitro?”
  2. Pada tanggal 9 Desember 1973 dalam pertemuan “ririungan” antara tiga golongan masyarakat, yaitu mahasiswa, cendekiawan dan seniman yang diadakan di Student Centre ITB, terdakwa telah mengatakan antara lain:
  • Kultur penguasa yang jelas tidak menghasilkan perubahan.
  • Tanpa mahasiswa bergerak mungkin akan ada kudeta dari pihak militer, maka sebelum ini terjadi mari mulai sekarang juga.
  • Sekarang tujuan kita merombak struktur pemerintahan, bila perlu secara keseluruhan, dan bila perlu kita angkat senjata dan berkorban untuk cita-cita bersama.
  1. Pada tanggal 12 Desember 1973 di kantor DM IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dalam dialog dengan beberapa anggota DM IAIN, ketika anggota-anggota DM tersebut menjelaskan bahwa maksud dari gerakan-gerakan mahasiswa adalah melenyapkan ketimpangan-ketimpangan yang ada di negara ini, terdakwa telah menyampaikan kata-kata, “mengapa bukan Soeharto?”
  2. Pada tanggal 14 Desember 1973 malam di rumah makan Siyo Jakarta, sewaktu saksi-saksi Tisnayakarta Kusumah dan Togar Hutabarat menanyakan apa maksudnya poster-poster yang sedang disiapkan oleh mahasiswa UI dan berisi mendiskreditkan Aspri dan Kopkamtib, terdakwa menjelaskan, “Mau revolusi lebih daripada yang terjadi di Muangthai dan Athena, caranya akan diadu antara Aspei dan Pangkopkamtib agar Presiden Soeharto jatuh.”
  3. Pada bulan Oktober 1973 sewaktu DMUI mendapat undangan dari Presiden Soeharto ke Cendana pada Hari Raya Lebaran, terdakwa telah mengucapkan kata-kata di antara kawan-kawan anggota DMUI sebagai berikut: “Kita bunuh saja (Presiden) Soeharto sekarang, dia ini kacung Cina, sebentar-sebentar Cina-cina pada datang.”
  4. Pada bulan Oktober atau November 1973 dalam acara perkenalan DMUI yang baru dengan Gubernur Ali Sadikin, terdakwa telah melontarkan kata-kata, “Bagaimana ini Pak, mahasiswa akan mengadakan aksi secara besar-besaran, bagaimana kalau kami dukung Bapak menjadi presiden?”
  5. Pada tanggal 18 Desember 1973 di UI Salemba Jakarta, terdakwa selaku Ketua Umum DMUI mengadakan apel kebulatan tekad dan antara lain telah meneriakkan: “Bapak main golf, ibu sedang ngobyek.”
  6. Pada suatu malam tirakatan, terdakwa telah mengajak rakyat untuk bergerak maju mengikuti jejak mahasiswa dalam usaha mencapai tujuan yang tercantum dalam tekad bulat mahasiswa.
  7. Pada apel di UKI tanggal 12 Januari 1974, terdakwa telah menghasut agar mahasiswa dalam menyambut kedatangan PM Tanaka dari Jepang meneriakkan, “bahwa Indonesia masih punya kebanggaan nasional.” Dan dalam perjalanan menyambut PM tersebut terdakwa menganjurkan mahasiswa agar menurunkan bendera-bendera menjadi setengah tiang.
  8. Pada tanggal 15 Januari 1975, di depan Fakultas Kedokteran UI terdakwa memberikan instruksi kepada para pimpinan rombongan yang akan berangkat bergerak, agar mengambil rute Salemba (UI) – Kramat Raya – RS Cikini – Menteng Raya – Jl Tanah Abang III – terus ke Universitas Trisakti dengan garis singgung Monas.

Dalam long march tersebut pemimpin barisan depan adalah Judilherry, barisan tengah dipimpin langsung Hariman, dan barisan belakang dipimpin mahasiswa lainnnya. Pada sepanjang jalan yang dilalui barisan harus menurunkan bendera-bendera yang dipasang penuh menjadi setengah tiang, dan ban-ban mobil agar dikempeskan.

Dengan cara-cara ini, terdakwa bermaksud merongrong kewibawaan pemerintah, menimbulkan kekacauan, mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan hambatan terhadap perkembangan industri, sedangkan pemerintah sedang giat-giatna melaksanakan pembangunan nasional dalam segala bidang.

Maka, terdakwa telah melanggar Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d Undang-undang No. 11/PNPS/1963 dalam tuduhan primer, sedangkan dalam subsider telah melanggar Pasal 107 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 2 UU No. 5/PNPS/1958 (bermaksud mengadakan makar hendak menggulingkan pemerintah yang sah)…”[3]

Setelah setengah jam dakwaan dibacakan, Ketua Majelis Hakim B.H. Siburian bertanya kepada Hariman. “Saudara mengerti tuduhan yang baru saja dibacakan?”

“Tidak,” jawab Hariman.

“Mengerti bahasa Indonesia?” tanya Hakim lagi.

“Mengerti. Tapi saya tidak dapat memahami segi-segi hukumnya,” kata Hariman.

“Ada yang saudara mohon kepada Majelis Hakim?”

“Ada. Kalau boleh supaya sidang yang memeriksa saya ditunda satu bulan agar saya dapat berhubungan dengan para pembela saya. Karena Bapak-bapak ini,” seraya menoleh kepada Tim Pembela, “baru bertemu dengan saya pagi ini di sidang.”

“Waktu saya ditangkap, istilahnya diamankan, tidak disebut-sebut untuk dibawa ke pengadilan,” imbuh Hariman.

Suardi Tasrif mengajukan pernyataan senada. “Kami menyayangkan bahwa sepanjang pengetahuan kami, selama berada dalam tahanan tersangka tidak pernah mendapat kesempatan untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum, sekalipun hal itu adalah haknya berdasar pasal 36 UU (Pokok Kekuasaan Kehakiman).”[4]

Mereka lalu meminta agar sidang ditunda selama satu bulan ke depan. Tapi, hakim beranggapan sebulan terlalu lama. Akhirnya, sidang berikutnya ditunda kurang dari dua pekan, yakni 12 Agustus.

Pada dasarnya, sidang terhadap Hariman merupakan “sidang pesanan”. Pada masa Orde Baru, sidang model begini biasanya vonis “bersalah” dan harus menjalani hukuman penjara sudah ditetapkan sebelum persidangan itu sendiri dimulai. Maka, ketika eksepsi disampaikan pada sidang kedua oleh tim pembela, Majelis Hakim menyatakan menolak dan menyatakan bahwa Hariman harus diperiksa pengadilan. Sidang-sidang setelah putusan sela hakim itu, tentunya, memeriksa keterangan saksi-saksi.

Seluruhnya ada 35 saksi yang diajukan oleh Jaksa. Mereka ialah Theo L. Sambuaga, Gurmilang Kartasasmita, Judilherry Justam, Jessy A. Moninca, Slamet Rahardjo, Pataniari, John Pangemanan, Eko Djatmiko, Arifin Simanjuntak, Nasrun Yasabari, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Juwono Sudarsono, Joppie Lasut, Jusuf A.R., Carpus da Lopez, Abdul Salim Hutadjulu, Sani Hutadjulu, Djarot Santoso, Harjuna Ganes Siahaan, Hatta Albanik, Rum Aly, Leo Tomasoa, Postdam Hutasoit, Sarwoko, Tisnaya Kartakusuma, Slamet Effendy Yusuf, Togar Hutabarat, Remy Leimena, Muslim Tampubolon, Benny Sudiro, Mangirim Simare-mare, Ashadi Siregar, Firdaus Basuni, Yusuf Muhammad, dan Sjahrir.

Sebenarnya ada satu saksi lain yang diajukan jaksa: Razak Manan, wartawan mingguan Mahasiswa Indonesia, terbitan Bandung. Namun kesaksian Razak Manan dibatalkan hakim karena dianggap “membuat ulah”. Sebelum memberi kesaksian—seperti biasa—saksi disumpah berdasarkan kitab suci agamanya. Razak menolak disumpah sebelum ia dibolehkan memeriksa apakah Al Quran yang digunakan untuk menyumpah benar-benar asli atau tidak. Ia pun kemudian menangis tersedu sedan untuk melengkapi protesnya di pengadilan.[5]

Rata-rata agenda sidang yang menghadirkan saksi-saksi memang berisi kisah menarik yang mengundang senyum, kadang tertawa dan tepuk tangan. Misal saja, Theo L. Sambuaga, Wakil Ketua DMUI, bertanya duluan kepada majelis hakim sebelum ia diperiksa. “Mengapa saya, sebagai pengurus DMUI, tidak diajukan bersama-sama dengan ketua saya?”

Setelah diberitahu oleh Hakim bahwa ia dihadirkan hanya sebagai saksi, Theo langsung menyergah, “kalau hanya sebagai saksi saja, yang harus memberi keterangan objektif, mengapa ditahan? Saksi memerlukan suasana yang bebas. Dan kalau saya ditahan, tentu akan ada kelanjutannya, diadili. Kalau diadili mengapa tidak bersama-sama dengan semua pengurus DM-UI?”

Akhirnya, Hakim Ketua menyatakan mungkin Jaksa telah menyiapkan bagi Theo suatu perkara tersendiri. “Urusan membawa ke persidangan adalah wewenang jaksa. yang menentukan siapa yang akan diajukan lebih dulu sesuai dengan keperluannya,” kata B.H. Siburian.

Kepada Theo, hakim menanyakan seputar Petisi 24 Oktober 1973, Ikrar 10 November 1973 dan juga tentang acara Malam Tirakatan. Soal protes terhadap modal Jepang, hakim bertanya, “Kenapa ketidakpuasan kepada Jepang tidak disampaikan pada pertemuan dengan Presiden?”

Dijawab Theo singat, “Waktu itu tidak terfikir.”

Lalu, “kenapa pembacaan memorandum direncanakan di Monas? Apa supaya banyak mahasiswa yang tertampung? Apa dengan pembacaan di Monas itu lantas bisa didengar Tanaka?” Pertanyaan ini menyambung keterangan Theo bahwa memorandum yang dibacakan di Universitas Trisaksi, 15 Januari 1974, mulanya mau dibacakan di Monas.

Menjawab serentetan pertanyaan hakim ini, Theo lagi-lagi menjawab singkat, “Hemat saya, Monas sebagai lambang Jakarta dan merupakan daerah netral.”

Ketika Hakim menyoal tentang malam tirakatan, setelah memberitahu bahwa itu pertama kali diadakan di UI, ia langsung menukas cepat, “Maaf pak, saya haus sekali.” Akhirnya, hakim menunda sidang sampai beberapa hari berikutnya.[6]

Aksi saksi-saksi di pengadilan tak berhenti. Beberapa saksi menggunakan acara sidang untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi selama mereka ditahan. Sebagian malah menarik keterangan dalam berita acara yang dibuat sebelumnya dengan alasan dipaksa dan diancam.

Jusuf A.R., Salim Hutadjulu, Eko Djatmiko dan Joppie Lasut meminta agar hak-hak tahanan untuk menerima pengunjung dipenuhi. Mereka meminta agar ijin dari hakim yang menjamin mereka bisa menerima pengunjung dibuat tertulis. Soal ini disanggupi oleh majelis hakim. tapi Jusuf A.R. tetap menolak memberi kesaksian sebab sampai sepekan kemudian janji ijin tertulis itu belum keluar. Ketika dipanggil ke pengadilan, 6 September 1974, ia mengaku tak siap secara mental untuk memberi kesaksian. Pada hari itu, Jessy A. Moninca juga mengaku tidak berada dalam kondisi yang mantap karena tengah menderita sakit gigi.

Juwono Sudarsono menarik keterangan dalam berita acara karena melihat bahwa pengadilan terhadap Hariman merupakan pengadilan politik yang bertujuan mengesahkan sebuah hukuman yang telah ditentukan. Eko Djatmiko pun mencabut pernyataan yang ia buat ketika diinterogasi. Alasan Djatmiko, waktu diperisa ia dalam keadaan tidak sadar dan merasa terancam. Ia pun mengaku pernah dipukul. Jaksa mengakui insiden itu, namun menurutnya tidak ada kaitan dengan interogasi melainkan perselisihan Eko Djatmiko dengan penjaga belaka.

Saksi lain yang mencabut berita acara adalah Joppie Lasut dan Bambang Sulistomo. Joppie mengaku tidak merasa aman selama interogasi. “Saya diancam,” katanya di depan pengadilan.

Joppie Lasut mengungkapkan bahwa ia telah dipaksa untuk menyebutkan sejumlah pejabat penting pemerintah seperti Jaksa Agung Ali Said, Pangkopkamtib Soemitro, dan Wapangkopkamtib Sudomo.[7] Alasan Bambang Sulistomo menarik keterangan dalam berita acara karena dia diberitahu bahwa interogasi yang telah dilakukan tidak ada terkait dengan pengadilan Hariman.[8]

Protes serupa Bambang Sulistomo diajukan saksi-saksi dari Bandung, Hatta Albanik dan Rum Aly. Secara tertulis, mantan Ketua Umum DM Universitas Padjadjaran, Hatta Albanik, memprotes berita-berita yang menyebutkan ia pernah memberi kesaksian tertulis mengenai Hariman. “Keterangan yang pernah saya berikan dalam pemeriksaan-pemeriksaan tidak untuk pengadilan perkara saudara Hariman Siregar,” tulis Hatta dalam surat protesnya kepada hakim. “Paling tidak saya tidak pernah secara jelas diberitahukan untuk apa keterangan-ketrangan tersebut dimintakan dari saya.”

Sedangkan Rum Aly[9], protes karena hakim ketua dalam suatu persidangan pernah mengatakan, “kita akan memanggil pemimpin koran (Mahasiswa Indonesia) itu untuk mendengarkan penjelasan mengenai beritanya, apakah sekadar modal dengkul.” Rum Aly memberitahu apa itu “Mahasiswa Indonesia” dan mengenai terbitannya yang berskala nasional.[10]

Secara keseluruhan, Jaksa gagal membuktikan dakwaan makar oleh Hariman. Ia lebih banyak menggunakan keterangan dan informasi intelijen dengan sedikit pembuktian hukum. Beberapa saksi yang memberatkan Hariman dari kalangan Opsus—Leonard Tomasoa, Sarwoko, Djarot Santoso, Postdam Hutasoit, Tisnaya Kartakusuma—tampil dengan keterangan-keterangan yang kontroversial namun tidak dikejar hakim untuk didalami. Pada dasarnya, sepanjang keterangan mereka bisa memberatkan Hariman, selesai sudah.

Keterangan Leo, misalnya, menyebut Hariman adalah otak peristiwa Malari. Ia menyimpulkan setelah bertemu massa yang dikenali sebagai tukang becak pada 16 Januari 1974. Ketika Leo bertanya apa yang sedang dilakukan mereka di depan UI, mereka menjawab, “menunggu komando Bang Hariman.”

Sontak Hariman keberatan. “Itu analisa, bukan keterangan.”

Namun, hakim kala itu berpihak kepada Leo. “Majelislah yang akan memutuskan apakah analisa itu benar atau tidak,” kata B.H. Siburian.[11]

Secara keseluruhan Hariman Siregar menolak dakwaan yang disampaikan Jaksa. Ia menolak berbagai keterangan yang disampaikan saksi memberatkan (saksi a charge). Hariman menyatakan tidak pernah berbicara tentang perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam struktur pemerintahan dan tentang kudet. Ia menolak telah menyebutkan tentang “revolusi yang lebih keras dari yang terjadi di Athena dan Thailand” yang dapat dicapai dengan jalan mengadu domba Aspri dan Opsus.

Meski kadang keras dalam persidangan, terutama pada pemeriksaan saksi-saksi memberatkan, pledoi Hariman terkesan lebih lembut. Ia pun tak mengajukan argumen-argumen hukum. Isi pledoinya singkat saja:

Bapak Majelis Hakim yang terhormat,

Kami telah siap menunggu keputusan Bapak Majelis Hakim mengenai segala kegiatan kami. Hanya, sekali lagi, kami ingin menegaskan pendirian kami: generasi muda Indonesia, yakni perjuangan selama ini bukan untuk memenangkan pribad-pribadi, golongan-golongan atau kekuasaan. Lebih lagi untuk menggulingkan pemerintah dan pimpinan nasional yang sah! Tapi perjuangan kami adalah untuk menegaskan prinsip-prinsip yang kita ciptakan bersama. Karena pribadi-pribadi bisa mati, golongan-golongan silih berganti, kekuasaan dapat menyeleweng, tetapi prinsip-prinsip akan tetap abadi.

Kami yakin prinsip yang paling langgeng adalah prinsip yang kami perjuangkan yakni yang termaktub dalam UUD 45 dan Pancasila.

Jiwa patriotisme kami, kecintaan kami kepada nusa dan bangsa serta penghayatan kami pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD 45 dan Pancasila tak akan pernah luntur, walaupun ditukar dengan harta ataupun karena dipenjarakan dan menderita.

Pada akhirnya kami mendoakan selalu agar Bapak Majelis Hakim yang terhormat dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya berdasarkan hukum yang berlaku, dan dengan penuh keberanian mengatasi setiap rintangan yang dapat menghambat tegaknya kebenaran dan keadilan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbingnya selalu.

Kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga pada Majelis Hakim yang terhormat, yang bertugas selama ini di persidangan. Kepada Bapak Jaksa kami sampaikan ucapan yang sama. Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada Bapak Tasrif, Bapak Jamaluddin, Bapak Noersewan dan Kak Talas Sianturi yang telah mendampingi kami selama di persidangan ini.

Kepada rekan-rekan kami dan majelis hadirin serta petugas dan wartawan, dan kepada mereka yang telah memberikan bantuan moril dan simpati, baik selama ini, maupun selama kami ditahan dan menerima sebagai musibah, kami ucapkan diperbanyak terima kasih. Khusus kepada orangtua saya yang telah memberikan arti tanggung jawab dan arti kesetiaan kepada saya, juga saya ucapkan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan memberi balas yang setimpal pada kita semua.

Jakarta, 18 November 1974

Hariman Siregar

Tim pembelanya membacakan pembelaan pada sidang ke-50 setebal 150 halaman. Tim yang dipimpin Suardi Tasrif begitu meyakinkan membacakan naskah pembelaan. Isinya melibatkan sejumlah fakta berita, keterangan saksi, kutipan para ahli—termasuk buku-buku yang ditulis oleh ahli dari barat, puisi diataranya dari WS Rendra, hingga lirik Bob Dylan.[12]

Beberapa bagian yang dibacakan sempat membuat hadirin tertegun, terutama ketika Tasrif membacakan bagian penutup pembelaan. Ada empat perkara yang sedang dipertaruhkan oleh pengadilan ini, menurut pembela. Yang pertama adalah generasi muda Indonesia sedang diadili.

“Melalui perkara terdakwa Hariman Siregar ini, maka sesungguhnya: the young generation in Indonesia is on trial. Sejarah akan mencatat dan memberikan penilaian, apakah dalam tahun 1974 ini pengadilan di Indonesia benar-benar dapat menghayati dan menyelami aspirasi-aspirasi generasi mudanya melalui keputusan pengadilan dalam perkara terdakwa Hariman Siregar,” kupas Tasrif.

Yang kedua: kebebasan mimbar sedang diuji. Perihal ketiga adalah kepercayaan antar-mahasiswa dalam bahaya. Menurut pembela, selama pengadilan ada beberapa saksi yang menyatakan Hariman telah mengucapkan berbagai kata pada berbagai kesempatan yang sifatnya menghasut. Padahal, kata-kata itu diucapkan saat Hariman sedang makan-makan, bersenda gurai, berkumpul sambil berkelakar, dan sebagainya. “Kami terus terang merasa risi, apabila omong-omong senda gurau antar-mahasiswa sampai-sampai secara serius dijadikan kesaksian dalam perkara ini, sekalipun kesaksian-kesaksian itu telah disangkal secara tegas kebenarannya oleh saksi-saksi lainnya.”

“Apakah kecurigaan di dalam kampus tidak akan merajalela, apabila sesudah ini mahasiswa yang satu menganggap yang lainnya menjadi “spion Melayu”?” lanjut Tasrif. Lebih luas lagi hal itu akan berakibat bahwa para dosen dan gurubesar dalam memberi kuliah diliputi rasa khawatir. Jangan-jangan ada mahasiswanya yang akan melaporkan isi kuliah yang dianggap di luar konteks. Peristiwa mana pernah dialami Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH pada jaman Orde Lama.[13]

Sampai di sini, suasana sidang langsung sepi. Pengunjung terdiam. Tasrif berhenti membaca. Ketika melanjutkan membaca, suaranya tersendat karena haru. Hariman pun tak kuasa menahan air matanya jatuh.[14]

Taruhan keempat dari pengadilan ini ialah tantangan bagi pengadilan di zaman Orde Baru. “Selama ini telah banyak perkara-perkara penting yang diadili oleh pengadilan dalam suasana Orde Baru, namun menurut hemat kami tidak ada satu perkara selama ini yang lebih berat untuk diputus dari pada perkara sekarang ini, oleh karena perkara ini menyangkut persoalan-persoalan politik yang sangat peka.”

Dasarnya Hariman sudah divonis “bersalah” sebelum pengadilan dimulai. Pada 21 Desember 1974, ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Ia dianggap terbukti telah melakukan tindak pidana subversi: merongrong haluan negara. Hakim mendasarkan putusan pada tiga rangkaian tindakan yang dilakukan Hariman. Pertama, Petisi 24 Oktober 1974. Petisi ini, menurut Majelis Hakim, tidak sekadar menunjukkan rasa tidak puas terhadap keadaan negara, berbeda dengan keluh kesah pegawai di atas bis kota mengenai kenaikan harga. “Jika rasa tidak puas itu disalurkan lewat pidato maka mempunyai latar belakang dan tujuan politik,” demikian Majelis Hakim.

Bagian pertama petisi menyebut “meninjau kembali strategi pembangunan”, yang menurut majelis hakim sama dengan meninjau GBHN dan membuat GBHN baru. Soal itu dipidatokan lagi dalam acara Malam Tirakatan sebagai tindakan Hariman yang kedua. Adapun tindakan ketiga adalah demonstrasi menyambut PM Jepang, Kakuei Tanaka.

Meski tidak terbukti menjadi penggerak kerusuhan, tapi menurut Majelis Hakim, Hariman mestinya tahu bahwa pada triwulan terakhir tahun 1973 dan awal 1974 Jakarta dilanda aksi-aksi demonstrasi. Karena kelalaian Hariman, terjadilah aksi pembakaran dan pengrusakan. “Kelalaian ini sama seperti kelalaian seseorang yang membeli arloji di pinggir jalan, padahal tahu di Jakarta sering ada penjambretan,” begitu alasan Majelis Hakim.

Logika kacau ini diulangi Majelis Hakim untuk menampik argumentasi Tim Pembela yang menyamakan perkara Hariman ini dengan perkara Bung Karno dan Bung Hatta pada zaman penjajahan. Majelis tegas menyebut “berbeda”. Mengapa? Jawabannya: “zaman penjajahan tentu belum ada undang-undang subversi.” Sampai di sini Hariman tidak dapat menahan tawanya.[15]

Sepuluh hari sebelum vonis untuk Hariman, terdakwa lain kasus Malari mulai disidang”: Sjahrir. Jaksa mendakwanya untuk kegiatan subversi. Ia dianggap menggalang kekuatan makar sejak 1970 hingga 1972 dan tahun 1973-1974. Rangkaian perbuatan subversi itu berupa aksi demonstrasi, diskusi, dialog dalam berbagai pembicaraan bersama anggota Group Diskusi Universitas Indonesia (GDUI), mahasiswa, pemuda, pelajhar dan masyarakat lainnya. Perbuatan ini ia lakukan selaku pribadi maupun selaku asisten pribadi Prof. Sarbini Soemawinata dan Sekretaris GDUI. Bila Hariman didakwa sebagai penggerak lapangan Malari, maka Sjahrir diarahkan sebagai otak gerakan.

Sama seperti kepada Hariman, jaksa pun mengutip beberapa pernyataan Sjahrir untuk menjeratnya. Seperti: “political culture saat ini harus dicairkan, sehingga tercapai warna politik baru yang disebut sebagai kultur elit politik.” Lalu, “untuk menciptakan warna politik baru tersebut, perlu adanya suatu mobilisasi politik yang dimulai oleh elit politik.”

Saat pledoi, 7 April 1975, Sjahrir menyatakan bahwa apa yang terjadi padanya tidak lebih dari suatu permainan. Ia hanyalah seorang warga negara biasa yang diseret dan dipaksa untuk ikut berperan dalam cerita yang ia tak pahami ini. Sidang atas dirinya tak lebih dari skenario politik yang serampangan dan absurd dengan latar belakang gerakan subversif dan konspirasi politik.

“Selama berbulan-bulan majelis hakim, penuntut umum, pembela dan saya sendiri telah berusaha memainkan peranan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Namun, sayalah seorang pemain yang menyadari bahwa tidak ada penonton yang memperdulikan permainan ini. Ada beberapa hal yang boleh jadi menyebabkan mereka tidak tertarik kepada permainan ini: mungkin pembagian peranan tidak cocok, saya tidak terbiasa dengan peran yang seberat dan sebesar ini. Barangkali seseorang di luar tahanan dan di luar persidangan ini, selayaknya menjalankan peran saya. Mungkin alur ceritanya kelewat dibuat-buat sehingga para penonton melihat permainan ini kurang wajar. Tetapi, mungkin juga para penonton telah bosan setelah tiga puluh tahun merdeka, mereka kini muak dengan segala macam permainan,” demikian Sjahrir.

Toh, lagi-lagi, seperti juga terjadi pada Hariman sesungguhnya Sjahrir pun telah dinyatakan “bersalah” sebelum sidang dibuka hakim. Maka, pada Kamis malam, 12 Juni 1975, Majelis Hakim yang terdiri dari Anton Abdurrahman Putera, Indra Malaon, dan D. Suwandono menjatuhkan palu hukuman selama 6 tahun lebih 6 bulan bagi Sjahrir.

Sidang ketiga untuk perkara Malari digelar dengan terdakwa Mohammad Aini Chalid, mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 23 Juni 1975. Aini menolak didampingi pembela. Sidang yang intinya sama saja dengan sidang Hariman dan Sjahrir ini lebih singkat. Meski pada persidangan Aini Chalid ini disebut juga siapa yang membakar Senen dan menggerakan massa, yakni Ramadi. Namun, majelis hakim kelihatannya kurang berminat untuk mendalami. Sama seperti pada persidangan dengan dua terdakwa lain. Maka, kurang dari sebulan kemudian, jaksa sudah menyampaikan tuntutan penjara selama 10 tahun, dan beberapa pekan kemudian vonis bisa dijatuhkan: 2 tahun lebih 2 bulan penjara.

Aini pun lalu dikirim ke Penjara Nirbaya. Menyusul dua rekannya yang telah dikirim ke sana lebih dulu: Hariman Siregar dan Sjahrir.

***

Minggu, 3 Agustus 2008, seorang novelis Rusia yang pernah menerima anugerah Nobel Sastra meninggal karena gagal jantung. Usianya belum genap 89 tahun kala itu. Namanya Alexander Solzhenitsyn. Satu novel ringkasnya pernah membekas begitu dalam bagi Hariman Siregar: One Day in the Life of Ivan Denisovich. Ini satu dari dua karyanya yang dianggap terbaik. Satu lagi berjudul The Gulag Archipelago.

Solzhenitsyn sesungguhnya seorang komunis loyal dan pernah bergabung dengan pasukan artileri demi Uni Soviet. Namun, sebuah surat yang ia kirim kepada sahabatnya bocor ke tangan intelijen dan jadilah ia tahanan negara. Isi surat itu biasa saja, namun ia menyebut Stalin sebagai “pria bermisai.” Kata-kata yang biasa saja, tapi dianggap penghinaan terhadap penguasa Uni Soviet kala itu. Dari pengalaman dipindah-pindah ke berbagai kamp tahanan Soviet, Solzhenitsyn menuliskan dalam satu hari pengalaman seorang tokoh rekaannya: Ivan Denisovich yang akrab disapa Shukov.

Kata-kata biasa juga yang menyeret Hariman Siregar dan kawan-kawannya ke penjara. Kata-kata yang sesungguhnya—seperti dalam pledoi Hariman—bersumber dari “jiwa patriotisme, kecintaan kepada nusa dan bangsa serta penghayatan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD 45 dan Pancasila.” Isinya memang kritik kepada pemerintah dan strategi pembangunannya, tapi kata-kata itu buah dari kecintaan tadi.

“Kritik dan kontradiksi sangat diperlukan oleh bangsa ini. Saya dosen, dan saya percaya bahwa kemajuan—seperti juga kalau kita sayang pada teman kita, pada mahasiswa kita—maka, kritiklah. Dengan begitu ia akan makin sempurna dalam pekerjaannya,” ujar guru besar Ekonomi UI, Anwar Nasution, menanggapi kisah pemenjaraan Hariman.

Ganjaran rasa sayang kepada nusa dan bangsa dari tiga loyalis negeri ini: Hariman, Sjahrir, dan Aini ternyata Nirbaya.

Kisah Shukov dalam novel Solzhenitsyn dibaca Hariman ketika di penjara. Ia mengaku novel ini membuatnya menjadi lebih kuat menerima perlakukan penguasa Orde Baru. Karya Solzhenitsyn lain yang sempat ia baca adalah The Firs Circle, juga banyak novel Indonesia. Kawan Hariman, Husin Sasongko, sempat mengirimkan Multatuli yang ditulis Max Havelaar. Berbagai bacaan itu dimanfaatkan Hariman untuk membangkitkan perasaan, menghidupkan percakapan bathin dan mengembangkan imajinasi.

Diakui Hariman, “dua tahun sembilan bulan di penjara memberi banyak waktu untuk membaca ketimbang 23 tahun ketika di luar penjara.” Novel-novel yang sesungguhnya berlatar politik itu memberinya semangat, memberi banyak inspirasi untuk tidak menyerah. Perjuangan, kata Hariman, tidak boleh berhenti di tembok penjara. Penjara tak boleh membuat orang jera untuk berjuang.

Ketika dimasukkan ke Penjara Nirbaya, bacaannya tidak terbatas pada novel. Di Nirbaya ia dibolehkan membaca buku apapun, boleh membaca koran, boleh mendengar radio dan boleh menonton televisi. Di sini pula ia menggali berbagai peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu di Indonesia dari saksi-saksi dan pelaku sejarah yang hidup.

Umum diketahui, Nirbaya dihuni oleh banyak pejabat pemerintah Soekarno yang oleh pemerintah Soeharto dikaitkan dengan peristiwa G30S. Diantaranya mantan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I, Soebandrio. Lalu mantan KSAU Laksamana Udara Omar Dhani, mantan Menteri Keuangan Oei Tjoe Tat, mantan Menteri Kehakiman Astrawinata, mantan Menteri Pendidikan Soemardjo dan Jenderal Pranoto. Nama yang disebut terakhir ini adalah mantan KSAD yang sempat diangkat Soekarno menjadi pemangku komando Angkatan Darat menggantikan Ahmad Yani yang kemudian ditolak oleh Soeharto secara langsung.

Beberapa tokoh Partai Komunis Indonesia juga sempat ditemui Hariman di Nirbaya. Diantarnya tokoh Politbiro PKI Asep Suratma dan Sam Kamaruzzaman yang disebut-sebut sebagai tokoh Biro Khusus. Beberapa waktu setelah Hariman masuk Nirbaya, Sam Kamaruzzaman dikabarkan dieksekusi mati. “Blok kami memang blok paling sial. Sedikit penghuninya tapi untuk orang-orang yang dihukum mati,” kisah Hariman.

Suatu sore, 4 Februari 1975, Mochtar Lubis dimasukkan juga ke Nirbaya. Ia ditempatkan di Blok Amal Paviliun A2. Sama seperti ketika Hariman masuk, tak ada perlengkapan di dalam paviliun itu. Hanya ada sebuah meja dan kursi tua, bufet, tempat tidur dengan kasur busuk, tanpa bantal atau sprei. Hariman sempat meminta dikirimi kasur dari rumah menggantikan yang disediakan Nirbaya.

Mochtar Lubis sempat mencatat menu yang disajikan setiap harinya. Makan pagi adalah nasi dengan sepotong tahu atau tempe, siang hari makan dengan nasi ditambah satu tempe dan sayur rebus, sedang makan malam diberi nasi lebih banyak dengan sayur lodeh, perkedel dan setengah telur asin. Menu ini berbeda dengan tahanan G30S yang hanya diberi nasi, tahu/tempe, sayur rebus untuk pagi, siang, dan malam. Pada siang hari pun, menu untuk Hariman dan Mochtar Lubis (kelak nanti dengan Sjahrir dan Aini) masih ditambahi satu telur dadar atau sesekali pada pagi hari diberi perkedel.

Tahanan yang telah lama menghuni Nirbaya memelihara kucing dan ayam. Ada 6 kucing saat itu yang dimaksudkan untuk menjaga agar ular dan tikus tidak masuk ke paviliun. Maklum, ular belang dan ular sendok masih banyak di daerah itu. “Untungnya tidak ada tikus masuk ke paviliun,” tulis Mochtar Lubis dalam catatan hariannya. Di tengah blok ada taman dengan kolam ikan mujair dan bunga teratai. Tahanan lama juga menanam singkong, pepaya, mangga (sudah berbuah), jambu klutuk, alpukat dan bunga-bunga.

Unduh buku: Hariman & Malari; Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing


[1] Mochtar Lubis menggunakan istilah “tahanan Gestapu.” Lihat: Mochtar Lubis. 2008. Nirbaya: Catatan Harian Mochtar Lubis dalam Penjara Orde Baru, Jakarta: LSPP bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia.

[2] Pasukan keamanan itu sebelumnya, 30 Juli 1974, mengikuti pelatihan bersandi Jaya Siaga III yang diikuti oleh berbagai satuan ABRI, Wankamra, dan Hansip. Latihan selama 6,5 jam itu dipimpin oleh Panglima Pelaksana Khusus Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Jakarta Raya (Laksus Kopkamtib Jaya). Lihat: Tempo, Bab Sistem Pengamanan, 10 Agustus 1974.

[3] Hariman Siregar. 1999. Gue Dipenjara Soeharto, Jakarta: Yayasan Biografi Indonesia.

[4] Hariman Siregar. 1999, ibid dan Tempo, Hari Pertama untuk Hariman, 10 Agustus 1974.

[5] Rum Aly. 2004. Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter: Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970-1974, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

[6] Tempo, Masih Soal Petisi, 31 Agustus 1974.

[7] Setelah Soemitro mengundurkan diri, jabatan Pangkopkamtib diambil alih langsung oleh Presiden Soeharto. Soedomo pun menjadi Kepala Staf Kopkamtib.

[8] C. Van Dijk. 2000. Pengadilan Hariman Siregar, Jakarta: TePLOK PRESS.

[9] Mantan Pemimpin Redaksi Mingguan Mahasiswa Indonesia, terbitan Bandung, dibreidel setelah Malari.

[10] Rum Aly. 2004, opcit.

[11] Hariman Siregar. 1999, opcit.

[12] Ricardo Iwan Yatim, dkk. 1994. Hati Nurani Seorang Demonstran: Hariman Siregar, Jakarta: PT Mantika Media Utama Jakarta.

[13] Ricardo Iwan Yatim, dkk. 1994, ibid.

[14] Tempo, Dimulai: “Spion Melayu”, 30 November 1974.

[15] Tempo, Vonis, Senyum, Naik Banding, 28 Desember 1974.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s