Hariman Siregar | Menjaga Demokrasi

Hariman“Bukan karena (pernah) menjadi tokoh mahasiswa, Hariman lebih percaya kepada mahasiswa sebagai motor perubahan dan demokrasi,” kata Mulyana Wira Kusumah, Sekretaris Jenderal pertama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Mulyana sangat betul. Selama berpuluh tahun—hingga sekarang—Hariman Siregar meyakini bahwa masa depan sesungguhnya dimiliki oleh anak muda, dan karenanya harus diperjuangkan pada masa kini oleh komponen terkuat dari anak muda: mahasiswa. Ia tak begitu percaya—kalau tak bisa dibilang “tak percaya sama sekali”—pada lembaga-lembaga formal dalam demokrasi, semisal partai politik.

Keyakinan diri Hariman ini menjawab pertanyaan mengapa ia tak memimpin, mendirikan atau setidaknya bergabung dengan partai politik. Kendati, bila mengingat jejaring yang telah ia rajut sedari memimpin Dewan Mahasiswa UI hingga sekarang, Hariman memiliki sumber daya manusia dan logistik yang cukup untuk melibatkan diri dalam partai politik. Bukan tak sedikit kelompok-kelompok atau individu yang mendorong Hariman mendirikan partai politik setelah sistem multipartai dimulai lagi di Indonesia pasca-1998. Tapi, melihat dan mengalami sedari masa awal Orde Baru bagaimana perilaku partai politik di Indonesia, Hariman memilih untuk memercayakan perubahan pada cara lain: ekstraparlementer. Ketidakpercayaan Hariman kepada partai berdasar sejumlah alasan yang berangkat dari kenyataan.

“Partai politik dibentuk untuk building block kekuasaan semata, bukan untuk segala-galanya, karena partai hanya berfungsi lima tahun sekali untuk mengantarkan kekuasaan,” papar Hariman. Praktik kepartaian semacam ini membuahkan tradisi jual beli (transaksional). Di dalam partai, beberapa hal diatur, tetapi tidak bisa atau jangan menjadi “yang tidak mau”. Sebab, seperti dalam halnya rumus jual beli, “yang tidak mau” adalah “yang ditinggalkan”.

Ia menunjuk pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai contoh kasus. Partai-partai jelas ‘berjualan’ dalam pilkada. Beberapa kali pimpinan-pimpinan partai di wilayah berniat mencalonkan diri menjadi gubernur atau bupati, namun ditentang oleh pengurus pusat partai. Alasannya? “Ada calon lain dari luar partai yang lebih patut didukung.” Kepatutan yang dimaksud bukan berbasis kompetensi melainkan lantaran si calon bersepakat dengan partai pendukung melalui komitmen berbasis transaksi: uang.

“Ini rancu. Partai mengkhianati hakikat partai itu sendiri, karena kekuasaan diberikan kepada orang lain,” ujar Hariman. “Itu namanya calo penjual suara. Partai menjadi calo kekuasaan karena kemenangan diperjualbelikan. Kasihan rakyat yang memilih karena berpikir bahwa si calon akan mewakili dirinya, padahal bakal dijual lagi. Rakyat jadinya ditipu oleh partai.”

Di tingkat nasional, partai-partai politik tak menunjukkan tanggung jawab atas kondisi bangsa yang terpuruk. Mereka justru menyandera proses demokrasi dalam arti substansi. Mereka membuat prosedur-prosedur formal yang mendorong keadaan negara justru menjadi sakit. Mereka kreatif menciptakan mekanisme untuk memperoleh berbagai fasilitas dari negara, justru ketika anggaran untuk rakyat malah kecil. Salah satu penyebabnya adalah proses pemilu yang gagal merekrut calon-calon wakil rakyat yang pro-rakyat. Proses pemilu yang memakan dana besar ditambah kegagalan dalam proses rekrutmen membuat anggota parlemen kemudian berpikir tentang cara mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk menyetor kepada partai dan saat kampanye. Sukur kalau bisa untung selama lima tahun.

“Bangsa ini seakan-akan sudah memasuki alam demokrasi yang advance dan terkonsolidasi,” ujar Hariman. “Suksesi kepemimpinan nasional dua atau tiga kali yang berjalan tanpa kekerasan sudah dianggap demokrasi. Jika hanya itu ukurannya, maka itu adalah demokrasi semu.”

Demokrasi semu atau demokrasi seolah-olah ini pernah terjadi selama pemerintahan Orde Baru. Soeharto menciptakan pemilu dan partai-partai guna memenuhi syarat agar dianggap berkuasa melalui proses demokrasi. Pemilu lima tahunan selalu dilaksanakan dan diikuti oleh partai politik (yang jumlahnya dibatasi hanya dua ditambah satu golongan karya). Golongan yang mayoritas di Majelis Permusyarawaratan Rakyat kemudian memilih Soeharto sebagai presiden berulang kali. Secara prosedur, tak ada yang salah dengan mekanisme yang diberlakukan oleh Soeharto. Tetapi demokrasi sesungguhnya dipasung karena tidak ada kebebasan berpendapat, boro-boro lagi kebebasan memilih.

Dana ‘demokrasi seolah-olah’ pada masa Soeharto terbilang malah lebih kecil ketimbang ‘demokrasi semu’ yang berlangsung pasca-1998. Pada masa ini, orang dapat saja menjadi pihak yang berkuasa tergantung pada kemampuannya memberikan atau menjanjikan bakal memberi berbagai fasilitas kepada partai politik (yang telah berubah menjadi calo kekuasaan). Selain kasus pilkada, pencalonan menjadi anggota DPR melalui mekanisme yang sama. Maka, dana yang dipertaruhkan pada masa ‘demokrasi semu’ yang semata-mata prosedural ini makin besar karena dikeluarkan oleh orang per orang yang ingin duduk di kursi kekuasaan. Pola semacam ini mengundang celah bagi kembalinya kekuatan-kekuatan lama untuk berkuasa, karena pada dasarnya kelompok lama ini masih menguasai aset ekonomi yang besar.

Pada gilirannya, demokrasi semu yang dimotori oleh partai politik berpraktik calo ini melahirkan golongan otoriter baru. Mereka ini pada dasarnya sama dengan kelas otoriter masa lalu (karena sebagian berasal dari kelas berkuasa di masa lalu) yang gemar mendiktekan keinginan kepada rakyat dan bukannya mendengarkan keingingan rakyat. Bedanya: otoritarianisme jenis baru menggunakan prosedur formal untuk mematikan kritik.

Menurut Eggi Sudjana, berdasar kacamata Hariman, kondisi saat ini menunjukkan ke arah sana, bedanya otoritarianisme sekarang dibungkus lebih soft dengan berbagai pencitraan. Justru ini yang lebih berbahaya karena rakyat ibarat dininabobokan dalam gendongan, dibelai tetapi juga ditusuk dari belakang. “Ruang-ruang demokrasi dan berpendapat secara bebas memang tersedia, tapi itu hanya prosedural karena kenyataannya banyak aktivis yang digebuki, rakyat digusur, kritik masyarakat dibalas dengan reaksi yang berlebihan dari pemerintah,” papar Eggi. “Hal tersebut jelas tidak menghargai perbedaan dan kebebasaan menurut demokrasi. Rakyat hanya dijadikan objek demokrasi, bukan sebagai subjek yang menikmati demokrasi serta ikut berpartisipasi.”

Berbeda dengan perilaku pemerintah, Hariman di mata Eggi Sudjana justru membuka ruang perbedaan pendapat. Ia, misalnya, seringkali tidak setuju dengan pendapat Eggi dan kawan-kawannya, termasuk pilihan mereka memasuki partai politik. “Misalnya soal aksi ‘cabut mandat’, saya selaku orang partai agak berbeda pendapat karena menurut saya ‘mencabut mandat’ itu harus melalui saluran yang resmi, yaitu pemilu,” ujar Eggi. “Tapi, menurut Hariman cabut mandat dilakukan justru karena saluran-saluran resmi tidak berjalan normal.”

Demokrasi prosedural yang kini diterapkan mengandung dua bahaya dalam dirinya. Pertama, bagi demokrasi prosedural yang benar dan dapat diterima hanyalah yang sesuai atau berdasarkan prosedur yang berlaku. Ketidakpuasan atau kritik hanya didengar dan dianggap benar apabila disalurkan melalui prosedur yang berlaku. Protes terbuka dari staf atau bawahan kepada atasannya—terutama dalam lembaga negara atau institusi pemerintah—menjadi tidak benar apabila dilontarkan secara terbuka kepada publik. Demonstrasi hanya dibenarkan bila mengikuti tata krama yang telah diatur oleh prosedur menyatakan pendapat. Akhirnya, segala yang di luar prosedur adalah tidak demokratis bahkan disebut: anarki.

Kedua, karena prosedur ditetapkan oleh segelintir elit, maka isi demokrasi akhirnya ditentukan oleh elit. Mereka yang memegang wewenang membentuk peraturan (pemerintah dan DPR) yang berhak mendefinisikan perbuatan-perbuatan demokratis dan perbuatan tidak demokratis. Praktik semacam ini menyebabkan demokrasi bukan lagi suatu pemerintahan rakyat (government of the people) melainkan menjadi pemerintahan para politisi (government of the politicians).

“Kenyataannya memang seperti itu,” timpal guru besar ekonomi Universitas Indonesia, Anwar Nasution. “Perubahan-perubahan tidak dirasakan rakyat, kemakmuran tidak merata, partai tidak berperan, (maka) saya kira Hariman Siregar akan tetap berperan.”

Lalu apa ukuran demokrasi menurut Hariman? “Sederhana saja, selain seperti yang sudah dinyatakan oleh para ahli, kita pakai deep feeling,” kata Hariman. Rasa yang paling dalam atau nurani bakal mengingatkan kita bahwa suatu proses kekuasaan berjalan baik atau menyimpang dari cita-cita semula atau tidak.

Demokrasi sebagai suatu cara memerintah pada hakikatnya mengembalikan segala sesuatu kepada rakyat. Keingingan rakyat sejak lama ialah mencapai taraf hidup yang sejahtera dan adil. Maka, demokrasi sesungguhnya suatu cara bagaimana rakyat—secara keseluruhan—dapat menikmati kesejahteraan dan keadilan. Bila dua indikator tersebut gagal dicapai oleh mekanisme demokrasi, maka dengan mudah bisa dibilang ada kesalahan dalam menjalankan mekanisme tersebut. Dalam bahasa Fareed Zakaria (the Future of Freedom, 2003), “bila memahami teori demokrasi secara salah, maka praktiknya akan salah pula.”

Berdasarkan teori, demokrasi memberi penghargaan besar kepada kebebasan individu. Namun, makna demokrasi pada pengertian ini bukan berarti setiap orang dapat mengungguli dirinya atas orang lain secara bebas dan semena-mena. Justru demokrasi yang menghargai kebebasan individu berarti tiap-tiap orang harus memberi penghargaan kepada orang lain. Pemerintahan yang demokratis berarti pemerintahan yang mendengarkan dan menghargai orang di luar dirinya: yang diperintah, yang memilihnya, yang tak lain adalah rakyat. Pemerintah harus banyak mendengarkan suara dan pendapat rakyat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Bukan berdasar pikiran-pikirannya sendiri. Pada pengertian ini, prosedur demokrasi berarti suatu cara untuk menjaring suara dan pendapat rakyat dalam mengambil keputusan.

“Mandat rakyat yang diberikan saat pemilihan lima tahun sekali itu bukan mandat sekali lalu selesai,” kata Hariman. “Bukan berarti setelah terpilih semau-maunya pemerintah yang dipilih.”

Prosedur demokrasi liberal pun mengacu pada tiga nilai penting: kontestasi (kompetisi), liberalisasi dan partisipasi. Setiap individu bebas mengikuti kompetisi memperebutkan jabatan-jabatan publik melalui pemilihan umum; orang pun bebas untuk menentukan pilihannya (partisipasi); karenanya dibuat suatu jaminan hukum agar proses itu bisa diikuti secara luas (liberalisasi). Artinya, menutup partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah, sama artinya dengan mengkhianati demokrasi itu sendiri, bahkan dalam pengertian paling liberal sekalipun.

Unduh buku: Hariman & Malari; Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s