Hariman Siregar | Memenuhi “Kutukan” Kaum Muda

Jakarta, Januari 1978.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bakal bersidang pada bulan ketiga tahun ini. Situasi mulai menegang baik di Senayan maupun jalanan. Rapat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR tentang naskah rancangan Eka Prasetya Panca Karsa (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila/P4) yang disodorkan Presiden Soeharto, macet. Rapat yang berlangsung dari 7 November – 18 Desember 1977 gagal mencapai kesepakatan tentang butir-butir tafsir Pancasila itu.

Sehari menjelang tutup tahun 1977, seorang guru besar hukum tata negara yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia diperiksa oleh Kodim 0505 Jakarta Timur. Sang guru besar, Prof. Dr. H. Ismail Suny SH, MCL, diinterogasi lantaran pernyataannya pada diskusi di kampus IKIP Rawamangun. “Di sini (Indonesia) ada pejabat yang memiliki simpanan uang Rp 140 miliar di bank.” Akibatnya, seharian ia berhadapan dengan mesin keamanan Orde Baru: militer.

Sehari setelah tahun baru 1978, seorang mahasiswa Insitut Teknologi Bandung, bertandang ke sebuah rumah di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Jalanan yang dikawal pepohonan itu sepi seperti biasa—apalagi lalu lintas Jakarta belum sepadat sekarang. Angin bertiup tak terlalu kencang. Di dalam rumah, sang tamu mengenalkan diri: Jusman Syafii Djamal, wakil DM ITB bidang Kemasyarakatan. Ini perjumpaan pertama mereka setelah sebelumnya berbicara lewat tilpun.

Pemuda yang menyambut sudah mulai menebak-nebak maksud kedatangan mahasiswa ITB. Si pemuda belum terlalu lama bebas dari penjara sejak 11 Agustus 1976. Istrinya sedang sakit akibat pendarahan di otak ketika melahirkan putra kembar mereka. Ini rumah milik mertuanya yang seorang guru besar ilmu ekonomi, Profesor Sarbini Sumawinata.

“Ketua Umum DM ITB, Heri Akhmadi, mengutus saya sendirian untuk menemui Hariman hari itu,” Jusman mengenang perjumpaan pertamanya dengan si pemuda di Jalan Brawijaya itu. “Terus terang, sebagai mahasiswa dan aktivis yang lebih yunior, saya senang mendapat tugas ini.”

Bertemu Hariman Siregar, seorang legenda mahasiswa, di rumahnya, dengan sebuah misi. Mata Jusman bersinar dan bibirnya mengulum senyum mengenang pertemuan yang telah lewat 32 tahun: 2 Januari 1978.

Kepada Hariman, ia menuturkan niat mahasiswa ITB menyampaikan ikrar menuntut Sidang Istimewa MPR bagi Soeharto. Tuan rumah langsung menyambut.

“Kalian sudah mau langsung hantam Soeharto?” tanya Hariman.

“Ya, tapi kami di ITB paling hanya 10 orang nanti yang menandatangani ikrar,” jawab Jusman.

“Hebat itu. Dulu gue paling cuma berdua,” imbuh Hariman menyemangati.

“Berarti kami cukup,” mantap Jusman. Ia lalu menyampaikan undangan kepada Hariman untuk berpidato di ITB pada 15 Januari.

Hariman terkekeh, “gila lu, gue baru keluar penjara sudah diundang.” Nadanya seolah keberatan.

Faktanya, hari Minggu 15 Januari, Hariman memasuki pagar kampus ITB bersama Gurmilang Kartasasmita dan Rahman Toleng. Hariman bicara di depan mahasiswa dan 21 ketua DM di ITB yang dihadiri juga oleh Rektor ITB Iskandar Alisjahbana. Gurmilang dan Rahman Toleng juga bicara. Sekali lagi—seperti ketika 1973-1974—Hariman menerangkan kekeliruan strategi pembangungan Soeharto. “Pembangunan Soeharto ini berorientasi hanya kepada pertumbuhan di atas kertas dan tidak mengutamakan pemerataan.”

Ia juga membantah kabar yang menyebut demonstrasi 15 Januari 1974 adalah ciptaan Soemitro yang bermusuhan dengan Ali Moertopo. “Itu sepenuhnya inisiatif mahasiswa tapi tanpa tujuan pembakaran,” tandas Hariman kala itu.

Belajar dari Malari, ia mengingatkan, “kalau kalian tak suka kekerasan, jangan berdemonstrasi di jalan, diam saja di kampus.” Maksudnya, jika turun ke jalan, risiko kekerasan itu pasti ada. Apakah datang dari aparat keamanan langsung atau diprovokasi intel.

Usai bicara, Hariman tak langsung pulang ke Jakarta. Pengurus DM ITB melakukan rapat sore itu. Jusman menghampiri Hariman, menyampaikan rencana apel akbar ITB dan peluncuran Buku Putih Gerakan Mahasiswa 1978. “Man, besok kita mau bikin pernyataan sikap.”

“Apa isinya?” tanya Hariman.

“Menolak Soeharto.”

“Gila, lu. Baru bicara sehari udah menolak Soeharto,” canda Hariman.

“Kata lu dua atau 10 orang cukup. Ini kita 21 orang (pengurus DM ITB),” Jusman menimpali.

Berbagai aksi memang telah bersemi kembali sejak pertengahan 1977. Dewan-dewan mahasiswa dan senat mahasiswa telah siuman setelah dihajar Kopkamtib dan perangkat kerasnya. Momentum peringatan Tritura 10 Januari bukan saja dimanfaatkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bentukan Opsus. Mahasiswa juga menyampaikan pernyataan-pernyataan yang nadanya berbeda dengan KNPI. Berbagai dewan mahasiswa di Indonesia memprotes pemerintah Soeharto: cukongisme, penyediaan fasilitas bagi keluarga Istana untuk berbisnis, dan ujungnya mengingatkan MPR hasil Pemilu 1977 untuk tidak melahirkan calon tunggal dalam sidang pemilihan presiden.

Mantan Ketua MPRS yang mengangat Soeharto menjadi presiden, Jenderal Abdul Haris Nasution, mengirim pernyataan kepada DM UI yang dimuat koran Salemba, 10 Januari itu: “… Peringatan dan ziarah Tritura ini mengingatkan kita kembali kepada kepeloporan generasi mudan dalam situasi dan kondisi mobilitas generasi tua 12 tahun yang lalu. Kepeloporan pendobrakan status quo dengan spontanitas Tritura sebagai aksi yang pertama untuk berani dan jujur mengoreksi Pemimpin Revolusi. Kini 12 tahun telah berlalu, kembali kita banyak berbicara tentang penyelewengan dan pembaruan. Memang masih jauh juga rasanya cita-cita kebenaran dan keadilan, cita-cita murni dan konsekuen kepada UUD 45, cita-cita Ampera.”[1]

Jumat malam sebelum Hariman datang ke ITB, mantan Panglima Siliwangi Letjen Hartono Rekso Dharsono, berbicara di gedung ‘Julius Usman’ di Jalan Lembang, Bandung. Ia menyatakan ada penyimpangan perjuangan Orde Baru. “Kepada siapa pun yang nanti terpilih dalam MPR sebagai pimpinan nasional, saya minta agar memperhatikan keresahan masyarakat. Teriakan dari bawah jangan diartikan merongrong, tapi sebagai peringatan.”[2]

Pada peringatan Tritura di UI Jakarta, Letjen Kemal Idris berpidato keras, “Cita-cita orde baru dulu, kini makin menjauh. Cita-cita itu, kini ternyata tidak dilaksanakan oleh beberapa rekan generasi saya.”[3]

ITB tahun 1978 seperti mengambil peran UI tahun 1974 menjadi motor gerakan mahasiswa. Di kampus ITB, 20 Oktober 1977, diselenggarakan pertemuan 68 senat dan dewan mahasiswa se-Indonesia. Mereka mencetuskan Ikrar Mahasiswa Indonesia yang isinya mendesak MPR menggelar sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden RI tentang penyelewengan-penyelewengan dalam pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila.

Senin, 16 Januari, informasi dari Jusman betul-betul dilaksanakan. Sekitar 3 ribu mahasiswa berkumpul di ITB, siang hari. Orasi dan teriakan mahasiswa senada dengan bunyi spanduk merah yang terbentang di pintu masuk kampus. “Tidak mempercayai dan tidak menginginkan Soeharto kembali sebagai Presiden Republik Indonesia.” Mahasiswa menuntut MPR memunculkan tokoh-tokoh nasional sebagai calon presiden: jangan calon tunggal.

Tekad 3 ribu mahasiswa itu sungguh bulat. Ditandai dengan pernyataan Ketua DM ITB, Heri Akhmadi, “Kalau semua fungsionaris ITB ditangkap, masih ada 8 ribu mahasiswa yang akan melanjutkan perjuangan. Maka rapatkan barisan.”

Dalam aksi itu beredar juga Buku Putih yang telah dilansir dua hari sebelumnya. Buku Putih menyoroti pemusatan kekuasaan di tangan Soeharto. Partai politik dan Golkar tidak dapat membawa suara hati rakyat karena tidak mempunyai kekuatan nyata. Gaya hidup keluarga Soeharto juga dikritik pedas. Pemberian fasilitas kepada anak-anak Soeharto dituding memicu perilaku bagi gubernur, bulati, walikota dan lurah. “Adakah Bung Karno yang bertahun-tahun ‘disekap’ dalam penjara menuntut kekayaan yang berlimpah untuk tebusan perjuangannya? Bung Hatta, Bung Syahrir, dan pemimpin sejati rakyat lainnya, walaupun telah bertahun-tahun disekap dalam penjara, diasingkan, dan dikejar-kejar, tidak menuntut imbalan kekayaan yang berlimpah,” demikian bunyi Buku Putih.[4]

Pada hari-hari itu, kampus-kampus di Indonesia terutama di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Palembang dan Medan kembali bergolak. Upaya mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap Soeharto secara langsung, 18 Januari, gagal. Mereka akhirnya hanya diterima oleh Ketua DPA Jenderal Alamsyah. Utusan DM se-Indonesia yang dipimpin Lukman Hakim dari DMUI itu meminta DPA menasihati Soeharto agar tidak mencalonkan diri lagi. “Ini demi kepentingan pribadi beliau sendiri agar kelak tidak sampai dipaksa mundur oleh rakyat,” tukas Lukman Hakim.

Akibat aksi-aksi tersebut, Presiden Soeharto menurunkan tangan keras. Mulai 20 Januari 1978, dilakukan aksi operasi penangkapan terhadap mahasiswa. Militer memasuki kampus, menggeledah dan menangkap tokoh-tokoh DM dari Medan hingga Surabaya. Hariman Siregar termasuk yang ditangkap bersama juga tokoh non-kampus lainnya. Namun, Hariman kemudian dilepaskan.

“Tapi, ia termasuk yang banyak membantu kami yang ditangkap, memberikan bantuan politik, logistik dan mengupayakan bantuan hukum melalui Bang Buyung[5],” ujar Heri Akhmadi.

Andi Mapetahang Fatwa, Sekretaris MUI Jakarta dan pegawai negeri pada Pemda DKI Jakarta, turut ditangkap Laksusda pada 23 Januari 1978. Bersama Fatwa ikut ditangkap Muslim Dahlan dan Charles Killian dari HMI Jakarta. Penggerebekan dilakukan bukan hanya ke kampus, beberapa kantor Ormas juga digeruduk tentara, diantaranya kantor Pemuda Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya 58, GPI dan PII.

Kopkamtib menuding mereka semua merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah, menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, serta kegelisahan dalam masyarakat. Apabila dibiarkan berlangsung akan dapat menimbulkan kekacauan. “Kegiatan-kegiatan tersebut secara hukum sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan subversi yang harus ditindak,” demikian pernyataan Kaskopkamtib Laksamana Soedomo pada keterangan pers 23 Januari 1978.

“Meski tidak terlibat langsung sebagai penggerak 1978, Hariman berperan besar membantu gerakan kami,” ujar A.M. Fatwa. Ia berterus terang mulanya tidak sejalan dengan Hariman yang pada tahun 1973 menjadi ketua DMUI dengan bantuan—diantaranya—Operasi Khusus Ali Moertopo. Fatwa yang alumni HMI tentu saja mendukung Ismeth Abdullah. Namun, pandangannya terhadap Hariman berubah setelah peristiwa Malari.

Ketika aktivis mahasiswa dan non-mahasiswa itu dipenjara, Hariman modar mandir memberikan bantuan tahanan. “Dia sangat memperhatikan kesehatan kami, banyak teman-teman dokternya dibawa ke penjara untuk memeriksa kesehatan tahanan dan menyediakan kebutuhan lain,” papar A.M. Fatwa.

Selepas dari penjara, Hariman Siregar memang lebih banyak menjadi pendorong gerakan perlawanan—terutama—mahasiswa. Ia memberikan dukungan secara materi maupun semangat dan pikiran kepada berbagai aksi yang mengoreksi kepemimpinan Soeharto. Andilnya itu menjadikan Hariman sebagai benang merah dari setiap gerakan mahasiswa pada berbagai periode. Hingga ia turun sendiri pada aksi cabut mandat terhadap kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono, 2007.

“Saya kira dia-lah orang yang sanggup menjaga dan meyakinkan mahasiswa bahwa mahasiswa adalah suatu kekuatan, kekuatan moral,” kata Theo L. Sambuaga, politikus Golkar yang sempat bersama Hariman Siregar memimpin DMUI. Hariman memelihara dan memperkuat daya juang dan militansi mahasiswa. Sumbangan paling besar Hariman bagi demokrasi, menurut Theo, adalah membuat mahasiswa percaya bahwa mahasiswa adalah sebuah kekuatan. “Soal kekuatan ini berhasil merombak atau tidak, itu soal lain.”

***

Hariman di mata teman-temannya adalah orang yang sangat memercayai kekuatan mahasiswa sebagai penentu perubahan. “Masa depan itu milik anak muda,” ujar Komarudin, mantan Wakil DM ITB, menirukan ucapan Hariman.

Berkali-kali dalam berbagai diskusi, Hariman menyampaikan bahwa anak muda yang harus memperjuangkan perubahan dan meraihnya. Kalau situasi normal, anak muda harus menjadi motor dari kemajuan dan kalau krisis, anak muda yang harus pertama melawan. Mahasiswa yang menjadi bagian dari kaum muda terpelajar karenanya harus memenuhi panggilan sejarah ini. Dalam bahasa Hariman, panggilan sejarah itu merupakan “kutukan” yang harus dijawab dan dipenuhi.

Keyakinannya ini berdasarkan pada berbagai fakta empiris. “Sebagaimana ‘kutukan’ sejarah pada umumnya, kaum muda terutama mahasiswa di negara-negara dunia ketiga pasca-kolonial—di mana tata kehidupan berbangsa dan bernegara belum menemukan bentuknya yang demokratis sekaligus adil—mahasiswa telah menjadi tumpuan dan harapan rakyat,” tutur Hariman.[6]

Berdasar fakta sejarah pula, biasanya di seberang gerakan mahasiswa selalu ada: penguasa yang lalim, birokrasi yang korup, dan tak jarang militer yang sekadar menjadi anjing penjaga penguasa. Rezim berkuasa senantiasa merasa perlu mengawasi setiap langkah dan gerak mahasiswa. Amat perlu merasa untuk mengendalikannya, seperti terjadi pada upaya Ali Moertopo “menyatukan” mahasiswa dalam NUS (National Union Student) dan “menyatukan” pemuda dalam KNPI. “Penyatuan” yang tak lain sebagai upaya pengendalian sistematis.

Diharapkan elit organisasi pemuda yang telah masuk ke dalam KNPI itu dapat memengaruhi organisasinya masing-masing. Alhasil, visi organisasinya tak bertentangan dengan KNPI dan bersedia menerima kehadiran KNPI sebagai satu-satunya wadah “pembinaan” generasi muda. Ini adalah bagian dari politik kekaryaan yang menghendaki dilakukannya profesionalisasi dan fungsionalisasi terhadap seluruh lembaga yang ada di masyarakat.[7]

Sebagai indikasi dari betapa sungguh-sungguhnya ruling elite melakukan pembinaan melalui wadah tunggal, sejak 1978 diangkat seorang menteri negara untuk membidanginya. Pada tahun 1979 dibentuk pula Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Badan ini dibentuk menyusul diberlakukannya konsep normalisasi kehidupan kampus di universitas setelah aksi mahasiswa 1978.

Di muka pengurus pusat KNPI saat dilakukan dialog nasional yang diselenggarakan KNPI, 27 Desember 1995, Hariman tak kehilangan taringnya untuk mengkritik langsung. Katanya, “KNPI (seolah-olah) menjadi kepanjangan tangan birokrasi negara semata. Apa yang dinilai terbaik oleh negara seolah-olah itulah yang terbaik bagi pemuda. Daya kritis dan pemikiran-pemikiran alternatif sulit berkembang.”

KNPI tak lebih dari kendaraan politik bagi elit generasi muda yang telah terkooptasi untuk meraih posisi politik di parlemen maupun pemerintahan. Pragmatisme pun berkembang. Dengan begitu, menurut Hariman, alih-alih mempersatukan KNPI malam memecah belah pemuda menjadi: “yang kebagian dan yang tak kebagian.”

Tetapi ia tak merasa kuatir terhadap upaya kooptasi dari penguasa kepada golongan muda. Sebab, seperti terjadi sepanjang sejarah, akan selalu ada kaum muda—terutama mahasiswa—yang percaya dengan kekuatannya dan sadar bahwa keberadaannya adalah untuk menyuarakan nurani rakyat. Ini berangkat dari karakter gerakan mahasiswa sendiri.

Karakter gerakan mahasiswa, menurut Hariman, meliputi empat kata kunci. “Berani, kreatif, spontan dan konsisten.”

Keberanian, tulis Hariman, sangat dibutuhkan untuk mendobrak kesumpekan situasi politik yang terasa menindas, menghimpit hingga meremukkan tulang.[8] Keberanian diperlukan untuk melakukan perubahan. Dan, “keberanian praktis dimiliki—kalau tidak hendak disebut dimonopoli—oleh kaum muda.” Mahasiswa sebagai bagian kaum muda yang terpelajar, merupakan perpaduan antara emosi dan pemikiran. Kekerasan dan tindakan brutal dari aparat keamanan adalah risiko.

“Seperti masa saya mahasiswa. Substansinya bukan pada persoalan ada yang merekayasa peristiwa Malari atau menjadikan para pelakunya sebagai tokoh. Sebab ini berkaitan dengan soal leadership. Artinya, sebelum saya diskusi di kampus, semua orang merasakan situasi yang kritis dan masyarakat resah, cuma tidak ada orang yang berani bertanggung jawab. Tak ada yang berani maju. Ketika menjadi ketua Dewan Mahasiswa UI, saya mengambil alih isu yang berkembang di masyarakat. Jadi, bukan berarti saya hanya menggunakan momentum saat itu, melainkan saya berani memimpin,” kupas Hariman.

Selain berani, mahasiswa pun harus memiliki kreativitas agar gerakannya tidak monolitik dan gampang dihancurkan. Faktor kreativitas memegang peran penting dalam pemilihan isu, opini dan bentuk aksi yang memungkinkan diraihnya simpati dan dukungan publik secara luas.

Kata kunci ketiga adalah spontanitas. Gerakan mahasiswa bergerak sesuai momentum berdasarkan solidaritas dan isu yang dirasakan bersama. Tapi bukan berarti gerakan mahasiswa sama sekali tak terorganisir atau tanpa pemimpin.

Keempat ialah konsistensi. Sekali gerakan mahasiswa bergulir, ia tak bisa dan tak boleh dikooptasi oleh kekuatan dan kepentingan politik manapun. “Tokoh mahasiswa bisa saja dikendalikan, namun pasti akan lahir tokoh lainnya yang segera menggantikannya,” yakin Hariman. “Baik karena telah berakhir status kemahasiswaannya, maupun karena dinamika internal gerakan yang akan menyingkirkan tokoh yang telah terkooptasi itu.”

Meski terkesan gerakan mahasiswa selalu menyerempet wilayah politik, Hariman menolak bahwa gerakan mahasiswa bersifat politik. Sejatinya, gerakan mahasiswa dapat berdiri sendiri dan memiliki konstituennya sendiri di luar lingkup politik. Bahwa gerakan itu dapat menimbulkan implikasi politik, mengubah konstelasi politik bahkan menumbangkan kekuasaan, memang bisa terjadi.[9]

“Tetapi bukan itu misi gerakan mahasiswa,” bantah Hariman. Misi utama gerakan mahasiswa lebih bersifat sosial (social movement) dengan isu lintas sektoral, tidak terbatas pada isu politik atau kekuasaan semata. Faktor pertama penyebab munculnya gerakan mahasiswa sebetulnya tidak terlepas dari subyektivitas kedirian mahasiswa. Sebagai kaum muda yang penih gejolak idealisme, mahasiswa adalah kelompok sosial paling spontan, responsif dan artikulatif. Pada gilirannya, aspek-aspek psikis ini membuat mereka lebih peka terhadap seruan yang bersifat populis dan egaliter.

Sebagai seorang dokter, agaknya Hariman memahami betul keadaan fisik dan psikis manusia, terutama orang muda. Ia pun memaparkan pula prinsip yang sesungguhnya menjadi alasan seseorang menjadi mahasiswa. Ia menyebutnya sebagai faktor sosiologis yang memunculkan gerakan mahasiswa.

“Benar bahwa tugas utama mahasiswa adalah belajar dan belajar (man of analys) seperti pernah dikatakan oleh Mendikbud Daoed Joesoef,” tutur Hariman. Dengan mengutip Daoed Joesoef, ia tentu bukan sedang mengagumi menteri periode 1977-1982 yang menyusun konsep NKK/BKK ini. Hariman lalu mengajak, “cobalah sejenak direnungkan: untuk apa sebenarnya mahasiswa itu belajar dan menuntut ilmu tinggi-tinggi?”

Menurutnya, jawaban pertanyaan itu sangat jelas. Bukan hanya untuk memenuhi ambisi pribadi atau menjadi alat reproduksi kapitalisme semata (masuk ke dalam jaringan teknostruktur), melainkan juga guna menolong orang lain. Jawaban ini, kata Hariman, “selanjutnya melahirkan apa yang disebut sebagai obligasi moral (amarma’ruf nahi munkar).”[10]

Kepercayaan tinggi kepada kekuatan mahasiswa dan kemampuan menyerap suara yang muncul di masyarakat ini, menurut mantan aktivis KAPPI Jesse A. Monintja, membuat Hariman bukan saja menjadi pemimpin gerakan mahasiswa pada masanya. “Hariman itu pemimpin rakyat,” kata Jesse.

“Ia adalah pemimpin pergerakan yang benar-benar tahu membawa diri dan mengerti posisi dia di antara elit dan rakyat,” imbuhnya. Hariman, kata Jesse, dengan sadar menempatkan diri sebagai pemimpin rakyat, bukan pemimpin elit. “Terlepas bahwa dia datang dari pergerakan elit kampus.”

Jalan yang ditempuhnya di mata sahabatnya yang lain, Christine Hakim, merupakan pelaksanaan dari kata-katanya. “Jalannya dia itu penuh risiko, dari dulu dia tahu, tapi itu pilihan hidup.”

Christine melihat, Hariman tak berhenti berjuang. Tak heran ia kini telah mencapai titik tertentu yang tak mudah dijangkau oleh orang lain. “Ia punya posisi tersendiri dalam politik Indonesia, tanpa harus betul-betul memegang tampuk kekuasaan politik formal,” ujar Christine.

Kepercayaan dan keyakinan Hariman terhadap mahasiswa bukan hayalan di udara yang mudah menguap. Nyatanya, tahun 1998, gerakan mahasiswa—bekerja sama dengan komponen lain—berhasil menumbangkan rezim yang dilawan sejak mahasiswa tahun 1970-an, penguasa yang dilawan saban hari oleh Hariman sejak 1974: Soeharto.

Unduh buku: Hariman & Malari; Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing


[1] Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution. 2008. Mengawal Nurani Bangsa, Jilid III: Bersama Mahasiswa, Aset Utama Pejuang Nurani, Jakarta: Yayasan Kasih Adik bekerjasama dengan Disbintalad.

[2] Majalah Tempo, 21 Januari 1978.

[3] Majalah Tempo, ibid.

[4] Pada tahun-tahun ini Soeharto telah memiliki Tapos untuk perkebunan dan Mangadeg yang bakal dijadikan tempat pemakaman dia dan keluarga kelak. Buku Putih juga menyoroti kedua properti Soeharto itu.

[5] Adnan Buyung Nasution.

[6] Hariman Siregar. 2001. Gerakan Mahasiswa, Pilar ke 5 Demokrasi, Jakarta: TePLOK Press

[7] Hariman Siregar, Pemuda dan Tantangan masa Depan, makalah pada Dialog Nasional “Pemuda Menatap Masa Depan Indonesia” yang diselenggarakan DPP-KNPI di Jakarta, 27 Desember 1995.

[8] Hariman Siregar. 2001, ibid.

[9] Hariman Siregar, Dimensi Sosial Gerakan Mahasiswa, Pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada studium generale acara pembukaan Konferensi ke-44 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta, 10 Agustus 1994.

[10] Hariman Siregar, ibid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s