Boikot Pilpres?

Di Kabupaten Pidie, sidang pleno rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu legislatif ditunda. Penyebabnya, masih terdapat protes dan belum jelasnya laporan dari kecamatan. Di Bireun, jangankan pleno penghitungan, rekapitulasi suara dari kecamatan belum diterima. Protes terhadap hasil pemilu pun masih berlangsung. Di Jakarta, sejumlah partai dan bekas aktivis menolak hasil pemilu, meminta seluruh anggota KPU mundur dan mengajak boikot pemilu presiden.

Pemilu legislatif yang hasil sementaranya memenangkan Partai Demokrat dianggap penuh kecurangan. Tak perlu jauh-jauh, di Aceh pun protes yang muncul seperti mau menebalkan anggapan itu. Sebelum hari pemilihan berlangsung sudah ramai diberitakan praktik-praktik intimidasi terhadap anggota, simpatisan atau kader partai oleh partai lainnya. Rata-rata partai lokal di Aceh malah mengaku menjadi korban intimidasi.

Nasib daftar pemilih tetap di Aceh pun tak berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Tingkat partisipasi pemilih di Aceh, menurut laporan lembaga e-Card, hanya mencapai 70-an persen. Menurut mereka, cukup tingginya warga yang tidak ikut pemilihan lebih banyak karena faktor tidak terdaftar, selain juga terdapat warga yang secara sadar memilih golput.

Bila alasan warga tidak hadir ke tempat pemungutan suara ialah tidak bersedia memilih calon anggota legislatif atau partai peserta pemilu, tentu harus dihargai sebagai sikap politik. Namun, kalau mereka tidak hadir karena namanya tidak ada, tentu yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu telah melanggar secara pidana peraturan perundang-undangan pemilu. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum yang telah menyebabkan warga tidak bisa menggunakan hak pilihnya harus bertanggung jawab.

Dari sanalah muncul tuntutan pemilihan legislatif diulang. Bila tidak, sejumlah bekas aktivis dan tokoh politik―terutama dari parpol yang kalah―mengajak pemilu presiden diboikot.

Mengulang pemilu legislatif, tentu membutuhkan biaya tambahan. Anggaran kita telah tersedot sangat banyak untuk acara yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik itu. Belum lagi dana dan tabungan calon-calon anggota legislatif yang telah keluar banyak baik untuk kampanye maupun untuk berpolitik uang alias money politics. Warga pun telah kehilangan minat untuk memilih ulang calon-calonnya.

Namun, ini catatannya: kita telah menghasilkan anggota legislatif yang cacat.

Lantas, bagaimana pemilihan presiden? Perlukah diboikot seperti seruan bekas aktivis mahasiswa dan tokoh-tokoh politik yang hasil sementaranya kalah?

Sesungguhnya KPU dan pemerintah masih memiliki waktu untuk membenahi daftar pemilih presiden. Bila perlu, jadual pemilihan ditunda sebulan untuk membenahi problem penting ini. Sembari itu, selekasnya anggota KPU yang ada sekarang mengundurkan diri, dan pihak-pihak dalam pemerintah yang bertanggung jawab atas kekacauan data itu diperiksa oleh aparat hukum.

Kita ingin memilih presiden yang benar-benar bisa memimpin negara ini secara benar. Bukan presiden yang tampil dari arena penuh kecurangan. Kita ingin mendapatkan presiden yang jujur, bukan presiden yang terbiasa main tipu-tipu. []

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s