Yang Menolak Hasil Pemilu

Di Kabupaten Pidie, Aceh Darussalam, ada 21 partai menolak hasil pemilu. Di tingkat nasional, sejumlah partai dari peringkat sementara kedua hingga seterusnya―kecuali Gokar―rata-rata berkoalisi menyatakan protes terhadap hasil pemilu. Menurut pengurus-pengurus partai politik itu, pemilu legislatif 2009 ialah yang paling buruk sepanjang pemilu masa reformasi.

Keburukan rupa pemilu legislatif sudah terlihat sejak centang perenangnya masalah daftar pemilih tetap. Misalnya nama almarhum terpidana teroris masih tercantum, seolah diharapkan hadir pada hari pemilihan. Padahal kalau pun masih hidup sang terpidana hampir pasti menyatakan diri tidak ikut pemilihan. Ada pula kasus seperti di Banda Aceh, kanak-kanak yang menggunakan kaos partai pun masih kedodoran datang ke tempat pemungutan suara. Si bapak membawa anak itu karena nama sang anak tercantum dalam daftar.

Buruk rupa pemilu legislatif lantas mudah ditebak bopeng-bopengnya: hasil mencengangkan. Partai Demokrat yang hanya diunggulkan oleh lembaga survei, menang dari partai-partai lama. Suara sementara mereka berkisar di angka 21 persen. Golkar dan PDI bertarung untuk posisi nomor dua. Bila hasil dituding curang, meski belum ada hidung yang ditunjuk langsung, tertuduh kecurangan tidak lain ialah Demokrat yang dibina oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Perjalanan pemerintah hampir 5 tahun ini, membuat Yudhoyono berpikir bahwa pemerintah harus kuat. Pemerintah bersama DPR yang berasal dari partai yang sama diperlukan untuk menciptakan stabilitas. Menyebut kata stabilitas jadi ingat kata kunci yang sering digunakan Presiden Soeharto tempo dulu.

Tapi mari bayangkan suatu pemerintah yang berasal dari partai yang sama dengan mayoritas wakil yang duduk di parlemen. Siapa mau kontrol? Bayangkan Demokrat berkoalisi dengan―sebutlah―Golkar ditambah dua atau tiga partai lagi yang lantas menjadi suara mayoritas di DPR. Seperti telah berlangsung pada pemerintah 2004-2009, kabinet lalu diisi dengan utusan partai-partai yang berkoalisi itu.

Parlemen model begini bisakah mengontrol pemerintah? Salah-salah seperti yang sudah-sudah, rapat berpindah dari Senayan ke hotel mewah semacam Four Seasons, Mulia atau Dharmawangsa. Maka, tak usah dibayangkan karena kita pernah mengalami dan hapal di luar kepala peristiwa-peristiwa buruk yang menyertai.

Logika orang-orang politik Indonesia agaknya selalu identik dengan utak atik angka kemenangan belaka. Bagi mereka, menguasai parlemen memang jalan untuk memegang pemerintah. Di parlemen daerah pun―seperti Aceh―logika serupa sedang berlangsung. Kemenangan telak atas kursi DPRA oleh Partai Aceh dan Demokrat sudah bisa ditebak akan berlanjut kepada rencana memenangkan pemilu presiden di Aceh.

Membaca ini, partai-partai di Jakarta mengadukan kecurangan pemilu ke Komnas HAM. Di Aceh, penolakan dimulai dari Pidie. Kata mayoritas partai di Pidie, banyak terjadi intimidasi selama kampanye bahkan pada hari pemilihan. Lagi-lagi tanpa menunggu tudingan langsung, arahnya agaknya ditujukan ke Partai Aceh. Kebetulan kelompok ini sudah menakutkan bagi sebagian orang Aceh sejak masih menjadi gerakan pembebasan nasional. Ibaratnya, mereka batuk pun sudah diketahui apa maunya oleh orang Aceh.

Tapi, partai-partai yang memprotes itu tak ketahuan betul maunya. Yang kita mau, pemilu buruk rupa pun tak perlu memecah cerminnya. []

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s