Kemenangan Partai Lokal

Hampir seluruh Aceh dibuat merah, kemarin. Keadaan yang sengaja dibuat karena kemarin ialah hari kampanye terakhir bagi Partai Aceh yang berwarna bendera merah. Keadaan yang wajar saja di hari puncak kampanye suatu partai. Sebab, kampanye pemilu ialah suatu usaha mempengaruhi pikiran pemilih agar menentukan pilihan sesuai yang dimaui partai. Selain itu kampanye juga untuk mempengaruhi mental pihak lawan. Jadilah pengerahan massa sebesar-besarnya sesuai kemampuan organisasi dilakukan.

Partai Aceh menargetkan paling sedikit menguasai 70 persen kursi di DPR Aceh. Diam-diam ada keyakinan juga bahwa partai yang didirikan bekas gerakan perlawanan bersenjata ini bisa merebut 80 persen kursi. Kantung-kantung pendukung tradisional yang dulu dikenal sebagai daerah basis perlawanan bersenjata dihitung akan total mendukung. Sebutlah salah satunya Kabupaten Pidie yang memiliki jumlah pemilih paling banyak di Aceh. Beberapa daerah bukan pendukung tradisional juga diperkirakan bakal menyumbang suara cukup besar. Perkiraan bernada yakin ini muncul lantaran di daerah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara rata-rata tak memiliki orientasi politik yang terlalu fanatik. Sehingga mereka bisa dipengaruhi dengan jargon-jargon keamanan.

Sah saja upaya mempengaruhi persepsi sepanjang dilakukan melalui cara yang dibenarkan oleh aturan main demokrasi. Upaya itu beralih menjadi tindak pidana bila dilakukan lewat intimidasi atau teror bahkan kekerasan langsung. Mulai putaran kampanye tertutup dan terbuka, intimidasi, teror dan kekerasan langsung ditemukan terjadi di beberapa daerah. Dua partai lokal yang dianggap memiliki pendukung paling banyak, yakni Partai Aceh dan Partai SIRA, terlibat tuding menuding tentang kekerasan yang terjadi antar mereka.

Barangkali karena ambisi menduduki kursi mayoritas parlemen lokal dilakukan nyaris meliwati batas aturan main, membikin bekas Ketua MPR Amien Rais mengingatkan bahwa masa depan Aceh penuh risiko bila partai lokal memegang kendali mayoritas parlemen. Kekuatiran yang dilontarkan di Yogyakarta pada minggu pertama kampanye terbuka itu seperti mau melengkapi pernyataannya ketika berbicara pada suatu diskusi terbuka di kedai kopi di Banda Aceh, 22 Nopember tahun lalu. Menurut Amien Rais, waktu itu, rakyat Aceh berpeluang menentukan nasib sendiri bila berhasil menguasai sedikitnya 60 persen kursi DPR Aceh. Sebaliknya, bila partai lokal hanya berhasil menguasai di bawah 50 persen, katakanlah 35 persen, maka orientasi kepada negara kesatuan Republik Indonesia masih bisa dipertahankan. Secara sambil lalu, Amien Rais seperti sudah mau memperingatkan sejak Nopember tahun lalu.

Pertanyaannya, apa yang ditakutkan atau dikuatirkan?

Sentimen kebangsaan Aceh barangkali menguat bila mayoritas partai lokal menguasai DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota. Agenda berikutnya ialah mengonsolidasi kekuatan untuk merebut mutlak kepemimpinan daerah melalui pemilihan gubernur berikutnya. Lalu langkah politik untuk memerintah sendiri dilakukan karena memang dimungkinkan oleh perjanjian antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, 2005.

Tapi, bila pun itu yang terjadi, simaklah perbedaannya ketika upaya itu dilakukan melalui suatu perlawanan bersenjata yang merugikan kebanyakan orang sipil Aceh ketimbang memberi keuntungan. Kali ini yang terjadi ialah cara lebih santun melalui pemilihan umum yang dilakukan menurut sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, memandang kemenangan partai lokal di parlemen daerah sebagai suatu ancaman, seperti melupakan kompleksitas dan dinamika masalah di antara partai-partai lokal sendiri. Kesimpulan itu memandang seolah-olah jumlah partai lokal di Aceh bukan enam melainkan satu.

Bila pun kursi mayoritas parlemen daerah berhasil didominasi oleh satu partai lokal, sesungguhnya inilah ujian paling menarik bagi demokrasi Aceh. Partai lokal mayoritas yang memegang mandat besar itu justru mesti menunjukkan kemahirannya mengelola sistem sosial, ekonomi dan politik Aceh secara lebih baik. Kegagalan partai mayoritas memperjuangkan tuntutan konkret warga Aceh, dan lebih sibuk mengurusi orientasi politiknya sendiri justru akan berbalik mendapat hukuman. Mereka akan kehilangan pengaruh dalam pemilihan berikutnya.

Apalagi bila isu mengenai intimidasi atau teror atau setidaknya paksaan untuk memilih partai lokal itu benar adanya. Apalagi bila orientasi politik kelompok itu kemudian ditambah orientas ekonomi kelompok seperti dialami selama hampir empat tahun masa damai ini. Mandat besar yang diperoleh secara angka itu sejatinya bukan mandat yang kuat. Karena sewaktu-waktu bisa dicabut atau setidaknya ditunggu penghukuman pada pemilihan berikutnya.

Bila itu yang terjadi, rasanya habislah gerakan yang pernah menggaungkan kedaulatan bagi Aceh. Sebab, rakyat bakal menilai bahwa siapapun yang memimpin, mewakili atau memerintah, wataknya tetap saja penguasa. Kemaslahatan bersama rupanya tak pernah menjadi agenda perjuangan mereka.

Sedari hari masih pagi, perlu diingatkan, keadaan itu jangan sampai terjadi. []

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s