Menjajak Jajak Pendapat

HASIL pemilihan umum legislatif 9 April nanti bisa diketahui hari itu juga pukul 9 malam. Untuk sekadar mengetahui partai mana yang memperoleh suara terbanyak dan bakal menduduki kursi mayoritas di parlemen, kita tak perlu menunggu lama. Hanya selang beberapa jam setelah kertas suara dikirimkan dari tempat pemungutan suara ke Kabupaten.

Tentu saja bukan hasil resmi. Sebab seluruh surat suara baru diterima KPU pada 9 Mei atau sebulan setelah pemungutan suara dilakukan. Hasil yang keluar pada malam setelah pemungutan suara berasal dari penghitungan cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survei.

Penghitungan cepat lebih dikenal dengan istilah asingnya, quick count, ketimbang nama teknisnya: tabulasi suara pemilih atau paralel vote tabulation. Pertama kali diuji coba di Indonesia pada pemilu terakhir Orde Baru, tahun 1997, oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), kemudian pada pemilu pertama masa reformasi tahun 1999. Namun, hasilnya belum diumumkan secara luas. Publikasi pertama hasil penghitungan cepat baru dilakukan pada pemilu legislatif, 5 April 2004 dan sempat memicu kecaman dari elit politik setelah pemilihan presiden, 5 Juli tahun itu.

Penghitungan cepat merupakan sumber alternatif hasil pemilu bagi pemilih dan warga negara pada umumnya. Sebab, dengan metode sampling proporsional toleransi kesalahan ada pada rentang 1 hingga 5 persen. Hasil resmi biasanya nyaris tak meleset. Sebagai ilmu pengetahuan, metode ini tentu layak dikembangkan. Partai-partai juga tak perlu harap-harap cemas terlalu lama karena keadaan sudah diketahui secara lebih cepat.

Pada pemilu legislatif 2004, penghitungan cepat LP3ES yang mengambil sampel di 2.500 tempat pemungutan suara secara akurat memperoleh hasil pemilu dengan selisih hanya 0,15 persen dari hasil resmi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum. Padahal selisih kesalahan yang ditetapkan LP3ES sendiri sebelumnya ialah 1 persen. Pada pemilu presiden putaran pertama 2004, LP3ES dan NDI atau National Democratic Institute for International Affairs dikecam oleh elit politik. Ketua KPU waktu itu, Nazaruddin Sjamsuddin, malah sempat mengancam akan mencabut akreditasi kedua lembaga sebagai pemantau. Padahal, selisih kesalahan dengan tabulasi KPU di bawah 1 persen.

Akhirnya, melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPD, DPR dan DPRD, pengumuman hasil pemilu dilarang. Pengumuman hasil jajak pendapat pada masa tenang juga dilarang. Asosiasi Riset dan Opini Publik Indonesia atau AROPI mencoba melawannya dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan itu dibatalkan. Hasilnya, AROPI menang.

Mahkamah Konstitusi memutuskan kakademik dan kebebasan mimbar akademik untuk mengolah dan mengumumkan informasi ilmiah tak bisa dibatasi. Survei atau penghitungan cepat adalah kegiatan berbasis ilmiah yang harus dilindungi dengan jiwa dan prinsip kebebasan akademik, ilmiah, dan kebebasan mimbar akademik ilmiah.

Itu betul. Ketua Aropi, Denny JA, yang juga mengepalai Lingkaran Survei Indonesia atau LSI mengakui kemenangan di Mahkamah Konstitusi ini sebagai kemenangan dunia akademis.

Ini tak sepenuhnya benar. Denny JA seolah mau menampik bahwa dalam masalah penghitungan cepat ini tak semata masalah akademis dan kebebasan publik memperoleh informasi. Di dalamnya juga terkait bisnis dan persaingannya.

Bisnis penghitungan cepat ini terutama terjadi di pasar pemilihan kepala daerah langsung. Karena wilayahnya lebih sempit, yakni kabupaten atau provinsi, maka biayanya lebih sedikit tetapi laba yang diperoleh lebih besar karena pemesannya lebih banyak. Sikut-sikutan dan konflik antar lembaga survei lazim terjadi.

Lingkaran Survei Indonesia pernah beradu hasil dengan lembaga survei lain saat pemilihan langsung gubernur Aceh. Konflik paling mencolok ditunjukkan pada pemilihan gubernur Jakarta, Agustus 2007. Hasil Lembaga Survei Indonesia memiliki selisih di atas 1 persen dari hasil KPU Daerah Jakarta. Sedangkan hasil Lingkaran Survei Indonesia di bawah 1 persen. Buntutnya, Lembaga Survei Indonesia terancam mendapat kartu kuning dari Lembaga Survei Nasional yang mengaku berwenang mengeluarkan penilaian dan peringkat.

Persaingan antara Lembaga dan Lingkaran Survei Indonesia sebetulnya telah diketahui di kalangan akademis statistik. Denny JA yang mendirikan Lingkaran juga pernah mengomandoi Lembaga. AROPI yang memberi penilaian kepada lembaga survei diketuai oleh Denny JA yang memimpin Lingkaran Survei. AROPI dibentuk sebulan sebelum pemilihan gubernur Jakarta berlangsung. AROPI lalu memberi dua penghargaan sekaligus kepada lembaganya Denny JA seusai pemilihan gubernur Jakarta.

Selisih di atas 1 persen sebetulnya masih ditoleransi, tapi―sekali lagi―karena yang bicara ialah persaingan bisnis, maka kartu kuning diancam dikeluarkan. Soal akurasi sebetulnya Lingkaran Survei sering tidak akurat dalam berbagai pilkada, termasuk saat pemilihan gubernur Aceh. Angka kesalahannya jauh di atas 1 persen.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tentu saja tepat. Tapi, pengelola lembaga survei juga tak boleh semata-mata mengatasnamakan kebebasan akademik dan informasi dengan menampik begitu saja kenyataan bisnis yang menjadi dasar alasannya. Uler-uleran yang dilakukan Denny JA melalui Lingkaran Survei dan AROPI justru bisa mengurangi kredibilitas lembaga survei pada umumnya. Apalagi, keputusan Mahkamah Konstitusi itu termasuk membatalkan larangan pengumuman jajak pendapat pada masa tenang. Bohong bila hasil survei pada masa tenang tak mempengaruhi trendpilihan warga saat hari H.

Maka, kalangan akademis sebaiknya tak ikut-ikutan politikus yang gemar bohong dan menutupi kenyataan. Dan kita, warga yang mungkin menggunakan hak pilih dengan memilih, akhirnya harus berupaya tidak terpengaruh saat pengumuman jajak pendapat pada masa tenang. Amien. []

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s