Mendagangkan Janji

KAMPANYE ialah salah satu upaya pemasaran. Pada kampanye politik yang dijual atau dipasarkan ialah janji—seringkali tanpa gagasan—dan yang diminta sebagai imbal beli ialah suara pemilih. Supaya meyakinkan, bila perlu, kebohongan dinyatakan secara meyakinkan karena politikus percaya ucapan juru propaganda Hitler, yakni Goble, bahwa kebohongan yang diulang-ulang bisa dipercaya sebagai kebenaran.

Kampanye terbuka baru dimulai, tetapi jualan yang kadang tanpa malu sudah mulai digelar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkampanye untuk Partai Demokrat di Jakarta, pekan lalu, pamer keberhasilan pemerintahnya. Sedikitnya ada empat keberhasilan yang diaku Yudhoyono: keamanan mulai stabil, perekonomian maju, perbaikan kesejahteraan rakyat, dan dihargainya Indonesia di dunia internasional. Pengakuan sama ia sampaikan lagi saat berkampanye hari berikutnya di Bali. Semua kalimat Yudhoyono disambut tepuk tangan dan teriakan dukungan riuh.

Bila saja pidato itu ia sampaikan di halaman Istana Merdeka, tanggapannya pasti lain. Bila memprotes Presiden di negeri ini bukan dianggap menghina, barangkali Yudhoyono akan dilempari telur atau buah-buah busuk seperti pernah dialami Perdana Menteri Prancis atau Jerman. Sebab, sampai dengan setidaknya Jumat dinihari, tanggal 20 Maret, ratusan warga korban lumpur Lapindo menginap di seberang Istana untuk bertemu Presiden. Tapi politikus kemarin sore pun tahu bahwa keadaan itu akan merugikan citra dalam kampanye. Agak sulit meyakinkan orang bila keberadaan korban lumpur itu diliput media massa sedangkan isi kampanye ialah citra yang bagus-bagus. Maka, polisi harus diminta untuk mengusir mereka. Mengusir warga yang sesungguhnya juga pemilih.

Kasus lumpur Lapindo di Jawa Timur merupakan contoh bahwa pemerintah yang dipilih langsung melalui sistem demokrasi, bukan berarti serta merta berpihak kepada rakyatnya. Tak ada jaminan pemerintah bakal peduli apakah yang disantap rakyatnya pada malam hari nanti bergizi atau tidak. Jangan-jangan malah tidak peduli apakah rakyatnya bisa makan atau tidak. Sebab rakyat hanyalah pemilih yang suasana hati dan pikirannya bisa dipengaruhi, tetapi ongkos untuk meyakinkan pemilih itu diperoleh dari pemilik uang.

Logika dagang menyatakan utang politikus karenanya bukan kepada rakyat yang memilih. Rakyat cuma konsumen yang belanja lima tahun sekali atas hiburan masa kampanye, suasana seolah-olah demokrasi, dan untuk itu rakyat memberikan suara. Tapi utang nyata, bagi politikus, ialah kepada pihak-pihak yang mengongkosi pekan atau pasar ramai ini.

Sesungguhnya yang terjadi bukanlah demokrasi murni melainkan merkantilisme berbaju demokrasi, atau lebih tepatnya oligarki dari suatu kelompok kuat, memiliki uang atas kebanyakan orang yang tak memiliki uang. Bukan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat melainkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk sekelompok orang.

Dan bagi Yudhoyono, korban lumpur Lapindo menjadi nila setitik dalam susu sebelanga. Apalagi sebetulnya susunya tak sampai sebelanga. []

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s