Permohonan

SEKIRA 10 hari menjelang CFAN-4 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), ada kabar perwakilan penyintas tsunami dan gempa bumi mau berunjuk rasa. CFAN-4 ini forum koordinasi antara pemerintah Indonesia, BRR dan negara-negara serta organisasi pendonor Aceh dan Nias. Tempatnya di JCC yang sebelumnya dikenal sebagai Balai Sidang Senayan dan sempat menjadi Jakarta Hilton Convention Center (JHCC) waktu dikelola grup Hilton. Ini forum koordinasi yang keempat kalinya dan terakhir bersama BRR yang usai mandat bulan April 2009.

Perwakilan penyintas (survivor—karena menyebut korban kerapkali dianggap tidak memberi empati) berniat protes persis di hidung para pendonor agar BRR malu mengakui keberhasilannya membangun Aceh dan Nias. Malu melaporkan angka-angka yang telah dibangun selama hampir 4 tahun dan mendapat predikat “wajar tanpa pengecualian” untuk masalah keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski yang dimaksud predikat itu baru untuk keuangan tahun 2007, setelah sebelumnya sempat bermasalah dengan belanja fiktif alias boong-boongan sebesar Rp 3,36 miliar untuk pengadaan kapal motor dan pembentukan rekening trust fund Rp 2,2 triliun. Sebab, mereka yang mau berdemo ini berasal dari sebagian warga Aceh yang belum mendapat bagian dari hak-nya, bahkan yang paling dasar, yakni rumah.

Pada akhirnya tak ada unjuk rasa di pintu masuk arena CFAN. Konferensi di pagi hari diisi tepukan riuh seusai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan terima kasih dan memberi pujian atas kerja berat yang berhasil dilakukan. Seminar-seminar membahas berbagai studi kasus yang bisa digunakan sebagai bahan pelajaran di masa mendatang. Suatu perayaan atas kerja kemanusiaan seperti yang dimaui panitia.

Di aula pamer, suasana juga penuh pengunjung. Suami-istri dari Surabaya yang sedang bertandang ke Jakarta menyempatkan diri melongok ke beberapa bilik pamer (booth). Sempat bertanya, “terima donor darah, enggak?” ke bilik pamer palang merah. Waduh, terima kasih tapi maaf tak tersedia. Anak-anak sekolah dasar datang bersama ibu guru dan pendamping mereka yang bukan ibu guru—ehem. Datang juga Dian Andriani dan Annes Farah U, masing-masing model majalah Aneka Yess dan finalis B-Girl of the Year 2008.

Tak ada yang malu dan berhasil mempermalukan. Kecuali—barangkali—kegagalan seorang fotografer andal dari Australia untuk berfoto bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namanya presiden tentu ada protokolernya, tak bisa sembarang berfoto bersama. Toh, ia sukses menjepret sang presiden berkali-kali saat itu.

Tanpa bermaksud mendukung gagasan berunjuk rasa saat CFAN, niat membikin malu sebetulnya perkara gampang. Bila akhirnya gagal, mungkin karena terbentur biaya penerbangan dan penginapan di Jakarta, dan tak ada organisasi yang sanggup menampung karena waktunya pendek. Ketimbang datang ke Jakarta, sebetulnya lebih ciamik bila berunjuk rasa di Kantor BRR di Lueng Bata, Banda Aceh. Mumpung sepi karena ditinggalkan sebagian besar staf-nya ke Jakarta dan hari libur, bisa diduduki sekalian tanpa banyak rintangan dari Brimob.

Wartawan peliput dipastikan akan berujar, “angle-nya lebih seksi.” Mereka lalu merasa lebih beruntung tidak ditugaskan kantornya untuk meliput ke Jakarta yang—pasti—hanya berisi seremoni dan menyalin angka-angka keberhasilan dan sesekali berfoto bersama dengan penunggu bilik pamer.

Pemikiran “menduduki” tadi tentu tak bisa tergolong provokasi apalagi subversi mengingat dilontarkan secara post-factum. Sudah lewat.

Tapi, mengapa masih ada yang belum mendapat bagian haknya? Mengapa masih ada—setidaknya yang pernah dilaporkan tabloid ini—lebih dari 1.500 keluarga belum menempati rumah yang mestinya dibangun donor dan BRR? Sementara BRR sendiri mengaku telah membangun melebihi permintaan. Ada lebih dari 15 ribu rumah yang terbengkalai karena tak ketahuan bakal dibagikan kepada siapa.

Mereka itu bukan saja para penyewa yang memang belakangan baru dibagi rumah, tapi juga warga yang mestinya menempati lahan relokasi atau dibangun kembali rumahnya di atas tanah lama yang tidak ikutan tergerus tsunami. Sebagian besar masih tinggal di tempat keluarganya atau menyewa rumah di kota. Sebagian kecil lain tengah mencicil membangun rumah dengan biaya sendiri.

Mungkin ada yang “tak wajar” di balik predikat “wajar tanpa pengecualian” tadi.

Jadinya, pertanyaan “mengapa masih ada yang …dst…”sesungguhnya biasa saja. Sedari mula sungguh sulit membayangkan bahwa kehancuran yang terjadi di kawasan Aceh dan Nias dapat dipulihkan seperti sedia kala tanpa satu pun luput. Kepala Badan Pelaksana BRR Kuntoro Mangkusubroto berulang menyatakan sangat mungkin terjadi ada 1, 2, atau 50 yang terlewat dari bantuan. Juga bila yang mendapat rumah tapi atapnya bocor, mohon dibetulkan sendiri. Membangun gedung baru, jalan-jalan raya bahkan pelabuhan atau bandara dirasa jauh lebih mudah dibanding membangun rumah untuk satu per satu keluarga di Aceh dan Nias. Apalagi berharap agar semuanya puas.

Memuaskan semua orang dengan cara “semua orang puas” bukanlah kerja gampang. Ilmu marketing dan strategi branding malah menyebutnya, “agak bodoh.” Sebab, citra “puas” itu tak bisa diperoleh dari “seluruhnya” melainkan hanya dari “sebagian” yang dianggap bisa “mewakili seluruhnya”.

Pertanyaannya, siapa yang harus tahu diri?

Selama hampir 4 tahun banyak kasus yang bisa dipetik bersama bagi keberlangsungan hari ini dan—terutama—kelak. Dari mulai solidaritas tanpa batas hingga sikap saling memanfaatkan bahkan praktik curang dari tokoh-tokoh warga sendiri, seperti memalsukan atau menerbitkan surat keterangan pemohon bantuan tsunami. Semua hadir utuh tanpa tabir, lengkap berwarna bak bianglala (mengutip bunyi iklan pemilu legislatif di depan kedai kopi Taufik Kuta Alam).

Strukturalisme mengajarkan kepada kita bahwa praktik menyimpang itu berasal dari contoh perilaku di level atas. Sehingga mestinya, perbaikan secara total dilakukan dari atas meliputi aktor (orang) dan sistem. Bila berpegang pada strukturalisme ini, nyata-nyata yang salah dan bebal tak lain ialah BRR. Nyatanya, peristiwa yang terjadi jauh lebih kompleks. Misalnya, berapa ratus pegawai BRR yang saban bulan terima gaji tapi hanya datang sekali untuk rapat dan tak merasa bersalah lantaran memiliki legitimasi kuat dari sebuah memorandum. Berapa ratus staf organisasi nonpemerintah yang menghabiskan lebih banyak waktu di depan mesenger atau facebook ketimbang mengkelarkan pekerjaannya. Berapa ratus kontraktor yang me-subkontrak-kan lagi kemenangan tendernya yang juga diselipi sogok menyogok kepada perusahaan lain. Bayangkan dari biaya rumah, misal, 80 juta bisa turun menjadi 65 juta atau 55 juta. Bisa dikira bagaimana kualitas bangunan yang dihasilkan. “Apa tak takut nanti bila ada tsunami lago?” Jawabnya, “memangnya tsunami bisa datang setiap hari.” Halah.

Di tingkat bawah: berapa ratus geuchik yang dengan senang hati atau berat hati meluluskan nama warga agar mendapatkan jatah rumah lebih dari satu. Mereka masuk ke dalam daftar pemohon bantuan. Istilah yang sedikit banyak menyumbang keruwetan. Karena para penyintas itu bukan masuk kategori pengaju permohonan. Mereka bukanlah orang yang harus mendatangi, melainkan didatangi. Jadi, bila mereka sampai “mendatangi” itu berarti “menduduki” (kantor kosong yang ditinggal stafnya ke Jakarta, misalnya).

Untungnya, kita ada di dekat batas waktu. Tak perlu percaya pada strukturalisme, juga tak perlu mengkuatirkan kompleksitas masalah. Apalagi tsunami tak datang setiap hari. []

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s