Pungli

“Pungli itu wajar,” kata banyak orang. Sungguh yang menyatakan memang betul betul banyak orang. Politikus, birokrasi, kontraktor, penyedia barang, supir truk, pedagang kaki lima dan banyak orang lainnya.

Di Sulawesi Tengah ada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Semua urusan perizinan diurus satu pintu di kantor ini. Bagus. Cuma, beberapa pegawainya lalu memungut “uang jasa” kepada warga yang datang. Ini pungli. Tapi, kata anggota DPRD Kota Palu, “Jika warga memberikan dengan ikhlas, saya rasa itu hal yang wajar saja.”

Kok bisa wajar? Sang anggota DPRD berujar, “Kami tidak mempunyai hak resmi untuk melarangnya. Itu semua adalah urusan pribadi antara warga yang ingin surat izinnya cepat keluar dengan pegawai yang mengurusnya.” [Sulteng.com, 4/2/2008]

Supir supir angkutan di pantai utara Jawa mesti membawa uang tambahan Rp 1 – 1,5 juta per rit untuk membayar pungutan yang muncul di jalan. Pungutan yang liar, tentu saja. Disingkat: pungli.

Orang belum lupa kata ‘pungli’ berasal dari akronim pungutan liar. Nasibnya berbeda dengan ‘berdikari’, akronim yang mulai dikenalkan zaman pemerintah Soekarno: berdiri di atas kaki sendiri. Orang mulai lupa kepanjangannya dan cukup menyebut ‘berdikari’. Cuma, sekarang agaknya lazim menyebut “pungli” (saja) tanpa menjelaskan kepanjangannya. Barangkali suatu saat ia sudah dikenal sebagai kata kerja.

Bagi supir supir truk dan anggota DPRD tadi—dan juga banyak orang lain—pungli betul betul wajar. “Asal angkanya jangan gila gilaan”, “Satu sampai lima persen (dari total proyek) bolehlah”, dan serangkaian pe-wajar-an lainnya.

Kalau yang gila gilaan atau di atas 5 persen bahkan sampai 20 persen? “Oh, itu sudah tidak wajar,” jawab seorang kontraktor rumah bantuan tsunami di Banda Aceh.

Jadi, kelak kita dapat perbendaharaan kata baru mengimbuhi kata pungli: pungli wajar dan pungli tidak wajar. Mungkin bakal ada singkatannya pula: pungjar dan pungtijar. Yang artinya, pungli sulit sekali dihilangkan.

Banyak orang—lebih banyak dari yang mewajarkan pungli—sangat tahu bahwa pekerjaan besar di Aceh Darussalam dan Nias ialah kerja kemanusiaan. Melibatkan uang besar dan karenanya banyak tenaga yang dibayar mahal. Fakta pertama bernama kenyataan, fakta kedua disebut kewajaran atau sering didalihkan mengikuti hukum sebab akibat. Sebab pekerjaan besar dan dananya besar, maka (akibatnya) orang yang bekerja harus digaji besar supaya bisa berjiwa besar dan tidak tergoda berbuat dosa besar.

Lalu dirancang berbagai aturan pekerjaan kelar menurut tenggat waktu dan standar mutu yang telah ditetapkan. Termasuk membentuk lembaga lembaga dan satuan pengawas agar betul betul tidak ada penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan atau persamaan kata lainnya yang intinya sama: curang. Orang tak boleh mendapat bantuan lebih dari haknya, semisal tak boleh punya rumah lebih dari satu. Orang yang sudah digaji besar tak boleh lagi menggelembungkan dana proyek (mark up) karena itu korupsi. Maaflah buat yang terbiasa curang atau korupsi, tak ada tempat buat kalian di proyek kemanusiaan. Masak?

Ah, macam betul aja.

Nyatanya, bumi betul betul adil. Bumi—di belahan manapun—terbuka untuk dan boleh diisi oleh semua orang. Jadi, demi menghormati prinsip persamaan, orang curang pun boleh dapat tempat. Termasuk di Aceh Darussalam dan Nias yang sedang dibangun dengan dana urunan sedunia. Apalagi, “pungli itu wajar asal angkanya rasional.”

Waks. Sudah dirasionalisasi pula pungli ini rupanya, ya?

Lalu geram yang terdengar bukan lantaran pungliers (sebutlah begitu) berkeliaran dari meja resmi hingga ke jalanan, melainkan angkanya sudah melangit dan berlapis lapis juga pos pemungutnya. Dimulai dari saat tender dibuka, dimulailah kesepakatan berapa persen yang bisa diberikan oleh suatu perusahaan penawar kepada orang orang di lembaga yang membuka tender. Harganya bervariasi dari 5 – 10 persen. Malah ada yang pasang harga 12 persen untuk proyek perumahan.

Setelah keluar pemenang, ada potongan pajak resmi sampai 13 persen. Berarti dana untuk ke masyarakat sudah berkurang banyak. Kalau pungutan selesai sampai di sini, beberapa kontraktor mengatakan, “sudah bisa menarik nafas lega.” Tapi, kerap pada pengambilan dana tahap kedua dan ketiga, ada potongan tidak resmi lagi sebesar 5 – 10 persen.

Waks.

“Belum lagi yang di jalan,” kata Wakil Sekretaris Asosiasi Kontraktor Aceh, Saladin Akbar, dalam program perbincangan Rumoh PMI (22/2) yang disiarkan dari KBR Antero ke stasiun stasiun radio di Aceh dan Nias.

Saladin tak menjelaskan siapa yang ia maksud “di jalan”. Pastinya bukan anak anak jalanan atau para pengemis yang memenuhi kedai dan restauran di Peunayong atau perempatan Simpang Lima dan Simpang Surabaya, Banda Aceh. Kalau didesak, ia dan berbagai orang di usaha konstruksi bakal menjawab, “ah semuanya pun sudah tahu.”

Masak? Saya sungguh sungguh belum tahu. Saya pernah mendengar persen persenan dalam proses tender di beberapa organisasi kemanusiaan yang memberi bantuan bagi korban tsunami. Barangkali juga di lembaga koordinator organisasi organisasi kemanusiaan. Kalau yang di “jalan” saya hanya mendengar bahwa pernah ada aksi penghadangan di daerah perbatasan Aceh Besar dan Aceh Jaya, sekira tahun 2005-2006 terhadap kontraktor yang mau membangun rumah di sana. Mobil mobil kontraktor dihadang karena mengangkut material—terutama kayu—dari luar daerah tersebut.

“Maunya mengambil dari orang mereka sendiri,” cerita seorang kawan yang bekerja sebagai wartawan di Banda Aceh.

Saya agak pusing mendengar istilah istilah tak beridentitas jelas itu. “Orang di jalan”, “orang mereka”, dan ujungnya kalau ditanya siapa sesungguhnya yang dimaksud, jawabannya: ah, semua pun sudah tahu.

Dahsyat sekali simpan menyimpan rahasia di antara banyak orang ini. Hanya sayakah seorang diri yang tak mengetahui? Karena sudah lebih dari 5 orang ditanyai dan jawabannya, “ah semua orang pun tahu.”

Baiklah. Saya tak terlalu berminat mencari tahu lebih jauh. Silakan saja berkomplot berahasia dari saya. Tapi, karena “semua orang” sudah tahu, berarti di dalam “semua orang” itu termasuk juga aparat penegak hukum: polisi, jaksa, dan satuan antikorupsi. Bahkan ahli monitoring di tiap tiap organisasi, auditor. Seyogyanya dan seacehnya, mereka yang sudah mengetahui itu bergegas menjalankan wewenangnya.

Terserah mau menerapkan kepada siapa wewenang itu: pungliers yang dianggap wajar atau yang sudah tak wajar. Yang masih rasional atau sudah tak rasional. Sial betul bahwa kita terpaksa harus mengakui ada pungli yang wajar. Barangkali karena diam diam korupsi dan pungutan tidak resmi lainnya telah menjadi suatu cara menyebarkan rezeki atau kemakmuran kepada lebih banyak orang.

Barangkali karena terang terangan—bukan lagi diam diam—negara belum punya cara untuk membagi kemakmuran kepada semua orang. Nah, kalau yang terakhir ini, saya yakin benar benar semua orang sudah tahu. []

(Rumoh PMI Edisi Maret 2008 | Kolom Ureung Gampong)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s