Nikmat

Saya menikmati bulan puasa di Banda Aceh. Di sini, sebulan penuh, makan siang adalah kriminal. Barangkali karena kita perlu diancam dulu agar bisa menghormati dan menghargai nilai-nilai. Jadilah, masuk ke rumah makan yang buka diam-diam di siang hari Ramadhan di Banda Aceh mesti mengisi password (sandi) bertendensi bias agama.

“Muslim?” tanya sebuah suara dari dalam.

“Bukan,” jawab sebuah suara dari luar.

Lalu yang di dalam membuka pintu dan menyembulkan wajah, “silakan masuk.”

Kalau yang mau masuk melalui lorong kecil di belakang rumah makan itu seorang muslim, dialognya jadi berbeda.

“Muslim?”

“Saya kelaparan”

“Muslim bukan?”

“Tapi, saya kelaparan.”

“Kami gak buka. Ini bulan puasa.”

Aduh. Lalu yang terjadi rayu merayu dan upaya meyakinkan pemilik rumah makan bahwa mereka tidak akan dilaporkan hanya karena ‘membantu’ seorang muslim bolos dari kewajiban berpuasa. Bila empunya rumah makan berkeras, cara penyelesaiannya gampang. Tetaplah minta mereka memasak, lalu bungkus.

Yang menyedihkan, dialog tadi tidak perlu terjadi bila yang mengetuk pintu rumah makan warga negara bukan Indonesia. Dari mana tahu? Bukankah tidak ada pemeriksaan kartu tanda penduduk atau paspor di muka pintu? Inilah yang dibilang menyedihkan: warna kulit. Tiba-tiba kita menjadi piawai mempraktikan perlakuan berbeda berdasar ras.

Lihatlah, betapa saya begitu menikmati bulan puasa di Banda Aceh. Karena saya mendengar, menyaksikan, mengalami berbagai adegan yang memberi banyak pelajaran. Syukurnya, tidak ada adegan seperti dipertontonkan Gerakan Umat Islam Tolak Bala (ampun, apa pula maksudnya nama kelompok ini) di Bogor, Jawa Barat. Atau beberapa sempalan garis keras di Jakarta yang punya ritual tahunan menjadi polisi atau aparat ketentraman dan ketertiban: sweeping cafe. Meski saya sempat kuatir ada rombongan ‘patroli’ di Lhokseumawe menyapu restoran yang buka di siang hari, mengingat patroli sejenis sering terjadi di kota itu untuk urusan ‘menegakkan’ tata cara berpakaian.

Sungguh nikmat pengalaman pertama mengikuti bulan puasa di Banda Aceh.

Barangkali karena bulan diisi oleh mayoritas orang berpuasa, nalar dan emosi saya ikut tertular. Bukan cuma tenggorokan dan pikiran syahwat bisa lebih diatur, perasaan dongkol dan marah ikutan mudah dikuasai. Sikap gampang sewot dan mengomel bisa berkurang. Lidah jadi jarang memaki-maki atau berujar kotor. Uh, betapa saya begitu menikmati bulan puasa di Banda Aceh.

Padahal, persis sehari menjelang puasa, saya sudah menyiapkan serapah kedongkolan menyimak kenaikan harga daging di pasar. Kendati tidak punya alat masak di kamar kost, rasanya sebal mengetahui bagaimana setiap tahun menjelang momentum suci, perdagangan selalu merusak dengan aksi ambil untung. Rasa sebal makin tebal bila mengingat nanti, sepekan atau dua pekan, menjelang hari raya bakal terjadi kenaikan tarif—terutama transportasi.

Supaya kemacetan lalulintas bisa dikurangi, dan antisipasi perbedaan waktu lebaran antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, pemerintah lantas memperpanjang hari libur bersama. Tak tanggung-tanggung, menjadi sembilan hari. Menyelesaikan masalah kemacetan di jalan rupanya gampang. Bukan menyiapkan jalan yang bagus jauh-jauh bulan, tapi cukup dengan menambah waktu libur. Entah darimana matematikan macam begini dipelajari. Tapi, kebijakan itu toh menyenangkan bagi sebagian pekerja. Apalagi yang mengambil jatah cuti tahunannya. Tiga minggu liburan. Sedap.

Tapi, saya mendengar juga ketidaksenangan yang masuk akal dari barak-barak.

“Lalu BRR dan NGO libur selama itu?”

“Ya.”

Man kiban rumoh kamoe?”

Seorang teman membisiki terjemahannya, “lalu bagaimana (nasib) rumah kami?”

“Mudah-mudahan kontraktor tidak meliburkan buruh bangunannya.” Tapi, ini doa yang tidak fair. Buruh bangunan juga butuh libur lebaran. Apalagi ketika kerja di bulan puasa, mereka juga sulit dapat makan siang lantaran makan di tengah hari telah jadi tindak kriminal.

Dan untungnya, saya tengah menikmati bulan puasa di Banda Aceh. Sehingga bisa mencoba memaklumi semua adegan-adegan tadi. Termasuk ketika suatu malam selepas waktu tarawih naik becak motor. Jarak yang biasa bisa dibayar dengan uang Rp 5 ribu, malam itu menjadi Rp 15 ribu.

“Berapa itu?” tanya supir becak menatap uang yang disodorkan. Ia hanya melihat, tanpa mau menyentuh.

“Lima ribu, Pak.”

Gak bisa. Lima belas ribu,” tukasnya.

“Bagaimana bisa? Biasanya 5 ribu,” sergah saya.

“Biasa sama orang lain. Sama saya 15 ribu.”

“Lha, saya baru kali ini naik becak sama Bapak. Dan saya harus bayar seperti saya membayar orang lain, dong.”

“Kalau gak mau 15 ribu, sudah ambil saja, gratis.”

Loh?

Sekali lagi—untungnya—saya tengah menikmati bulan puasa di Banda Aceh. Jadilah Rp 5 ribu menjadi Rp 15 ribu saya sodorkan.

Enam pemuda yang sedang minum kopi berteman burger di mulut gang bertanya:

“Kenapa, Bang? Mahal?”

Saya mendekat dan sedikit bercerita. Tentu dengan disisipi ucapan, “tapi tak apalah, itu rezeki si Abang tadi.”

Pemuda berkaus Joger (mungkin ia pernah ke Bali atau mendapatkannya di Jakarta) menutur, “Becak itu tahu Abang bukan orang Aceh, jadinya mahal.”

Kebetulan ini malam hari, jadi saya merasa sah untuk sewot. Mana bisa begitu? Memangnya ada harga-harga khusus untuk bukan orang Aceh? Saya tidak percaya. Lebih tidak percaya lagi bahwa pernyataan tadi keluar dari mulut pemuda yang melihat jarak tempat dia berkumpul masih terbilang tetangga. Saya tidak percaya bahwa pernyataan tadi telah menjadi pengetahuan umum. Dalam waktu yang pendek saya telah belajar cukup tentang diskriminasi: makan siang dan harga becak.

Lihatlah, betapa saya harus mengakui nikmatnya bulan puasa di Banda Aceh.

Tapi, tolong. Jangan terlalu sinis dengan beberapa peristiwa tadi. Karena semuanya sepele. Pemilik rumah makan harus yakin bahwa ia tak mendapat susah hanya karena menyediakan makan siang bagi tamunya; tukang becak itu juga diuber oleh setoran dan kebutuhan menjelang lebaran—sama seperti pemilik transportasi di seluruh Indonesia begitu bernafsu mengeduk untung dari konsumen menjelang dan setelah hari raya; pedagang daging juga mengaku membeli dengan harga tinggi dari pemasok sehingga terpaksa menaikkan harga ke konsumen; pekerja rekonstruksi dan rehabilitasi merasa berhak mengambil jatah libur.

Semua sepele. Tidak ada yang patut membuat kedongkolan apalagi kemarahan. Apalagi bulan diisi oleh orang berpuasa.

Pengemudi becak tadi hanya bagian dari sedikit orang yang tertular kenyataan lain yang jauh lebih buruk. Kenyataan bahwa peredaran cukup banyak uang harus diserap juga oleh anggota masyarakat yang tinggal. Toh tidak pernah ada pemaparan lugas dan bisa dipraktikkan secara luas bagaimana caranya agar masyarakat di sekitar pusaran uang bisa ikut mendapat kucuran. Paling-paling hanya bantuan modal yang diselipi pesan: walaupun ini hibah, tolong dikembalikan secara benar. Tapi si penyelip pesan lupa membangun dan mengorganisasi komunitas.

Bali pernah menjadi contoh bagaimana pusaran uang di industri pariwisata tidak menetes ke masyarakatnya. Untuk waktu yang cukup lama masyarakat tetap miskin. Ngiler saja melihat seliweran turis dari berbagai kota dan negara dengan uang mereka. Alhasil, belasan anak di Kintamani harus menjual dengan paksaan siapapun pelancong untuk membeli cincin atau kalung yang dijajakan. Harga minuman ringan di Sanur dan Nusa Dua—dulu—sempat naik sampai seribu rupiah dari harga normal.

Saya pulang ke rumah dengan 1001 pemakluman. Aceh bukan gejala khusus. Bila Bali pernah mengalami, mengapa Aceh dilarang?

“Tapi, itu mencuri,” timpal teman saya dari Jakarta ketika kami bercakap melalui telepon malam itu.

Ah, saya tidak merasa dicuri. Meski pencurian paling sempurna ialah ketika korban tidak merasa diambil sesuatu apapun. Tapi, biarlah yang membahas begini pengikut Antonio Gramsci dengan hegemoninya. Bukan saya dan teman saya malam itu. Apalagi “pencurian” dari Aceh, menurut diskusi di ruang-ruang kantor organisasi nonpemerintah dan kampus, telah berlangsung duluan.

Lalu, saya beritahu dia apa itu pencurian yang telah dan bakal terjadi. Yang telah dicuri ialah waktu orang-orang Aceh untuk secepatnya memperoleh rumah yang baik; kemajuan ekonomi yang pesat tanpa harus mengutak-atik harga dan tarif; dan mempertahankan solidaritas sebagai sesama korban bencana—karena praktik sulap data, uang beredar tanpa mengucur banyak dan hanya menetes ke orang Aceh, membuat sendi solidaritas itu seperti diserang asam urat. Urat solidaritas jadi kebas-kebas.

Kearifan telah dicuri.

“Lalu, pencurian apa yang bakal terjadi?” tanya sang teman.

Saya jawab: makan siang di ramadhan. Suasana kriminal untuk makan siang itu—mungkin—bisa disukai karena ‘petualangan’-nya. Sensasinya. Seperti kriminalitas lainnya, ada rasa deg degan bagi pelaku. Barangkali ini yang membuat kriminalitas terkadang digandrungi.

|||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s