Dijual/Disewakan: Rumah Bantuan

“Memang korban tsunami mana mau menempati rumah (tidak layak) itu?”

JALAN rusak berlubang lebar, sulit air dan panas. Ketiga suasana ini langsung terasa begitu masuk ke Perumnas Neuheun Ujong Batee. Di sini 401 unit rumah dibangun Total E&P Indonesia, sebuah perusahaan perminyakan, di atas lahan milik Perum Perumnas seluas 32,73 ha untuk korban tsunami. Hari-hari ini, Total Indonesia menyebut hanya 60 keluarga yang diduga korban tsunami tinggal di sana. Sisanya: pemilik rumah Perumnas.

Nas, seorang pensiunan perkebunan dari Sumatera Utara. Ia dan istrinya menumpang di salah satu kerabat keluarga di Perumnas, bulan Mei 2006. Sekitar bulan Juni 2006, tanpa sadar apa yang tengah terjadi, Nas melihat orang-orang laki/perempuan beranjak ke rumah-rumah yang dibangun Total. Mereka membawa sapu, ember dan kain pel. Tak lupa: alat apapun yang bisa digunakan untuk mendongkel.

“Masuk (begitu) saja. Lalu membersihkan rumah-rumah,” tutur Nas.

Belakangan ia baru tahu, aksi bersih-bersih itu bukan kerja bakti.

“Warga mengambil hak mereka karena Forak mau memasukkan orang-orang dari luar,” tandas Firdaus, bekas Ketua Posko Pengungsi Perumnas Ujong Batee.

Forak dimaksud ialah Forum Komunikasi Antar Barak yang didirikan Raden Panji Utomo ketika masa tanggap darurat. Pada rapat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten yang dihadiri juga oleh PMI Aceh Darussalam dan PMI Aceh Besar, akhir 2005, Panji Utomo menyanggah data calon penerima rumah yang disodorkan oleh Camat Mesjid Raya, Syafruddin. Ada 279 orang yang dilaporkan membutuhkan rumah, 28 diantaranya korban tsunami.

Daftar yang dipersoalkan itu berjudul “Bantuan Rumah untuk Korban Gempa/Tsunami dan Fakir Miskin dalam Desa Neuheun”, ditandatangani oleh Kepala Komplek Tgk Syafwan dan Kepala Desa Neuheun Jamaluddin serta disahkan oleh Camat Syafruddin. Forak mengkritik daftar yang diajukan lantaran kebanyakan bukan orang tsunami. Panji mengaku lebih tahu siapa saja korban tsunami yang berhak.

Di Kecamatan Mesjid Raya sesungguhnya hanya tersisa satu desa yang tidak ikut dihajar tsunami. Tapi, data yang disodorkan membuat Panji mencelak. Kritiknya pedas kala itu. Keruan, Syafruddin menyilahkan Panji mengurus distribusi rumah Total.

Kunci-kunci rumah yang semula di tangan PMI diserahkan kepada Camat. Dari sana dialihkan ke Pemerintah Provinsi yang lantas menyerahkan kepada Panji Utomo.

Berita tersebut sampailah didengar ke Ujong Batee. Berlarutnya proses pendataan, ribut dari satu rapat ke rapat, sementara rumah mulai keropos dimakan hujan dan panas, memicu aksi bongkar pintu oleh warga. Firdaus dan Tgk Syafwan lebih suka menyebutnya: mengambil hak.

Sebab, kata Firdaus, mereka memang dibolehkan oleh pembangun dan PMI. Waktu rapat bersama kesekian kalinya, 8 Maret 2006, ia bersama Tgk Syafwan ditunjuk untuk mendata calon penerima bantuan rumah. Sudah 7 bulan lewat sejak Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asyari meresmikan pemukiman pertama untuk korban tsunami itu, 11 Agustus 2005.

“Rumah sebanyak 401 unit ini tentu masih jauh dari kebutuhan, tapi tetaplah kita harus berterima kasih kepada Total Indonesia,” ujar Ketua PMI Marie Muhammad, pada Kamis bulan Agustus dua tahun lalu itu.

Toh, meski menjadi pemukiman pertama yang selesai dibangun, ternyata tak mudah menentukan 401 keluarga yang bakal menempati. Material bangunan yang digunakan, mutu, serta desain menjadi pertimbangan korban tsunami di Kecamatan Mesjid Raya dan Baitussalam. Dinding dari bahan asbestos yang serbuknya berguguran dengan desain menyerupai rumah petak-petak kontrakan di gang-gang sempit di Jakarta. Warga Perumnas Neuhen, Ujong Batee, menyebutnya: rumah barak, untuk membedakan rumah batako yang mereka tinggali.

“Memang korban tsunami mana mau menempati rumah (tidak layak) itu?” tukas seorang warga yang turut mendampingi Firdaus dan Tgk Syafwan dalam percakanan dengan Rumoh PMI pada suatu Jumat di akhir Agustus kemarin.

“Karena itu, PMI, Perumnas dan Total menunjuk, mendelegasikan kepada kami untuk mendata calon penerima rumah,” imbuh Firdaus. Yang dimaksud ia dan Tgk Syafwan.

Alasannya, orang yang paling tahu tentang apa yang terjadi dan bagaimana mengatasi, ialah orang yang tinggal di Perumnas Ujong Batee sendiri. Pernyataan ini, kata Firdaus, diamini oleh Asisten Gubernur bidang Pembangunan Provinsi Aceh Darussalam, Muchyan Yunan. Berbekal mandat itu, Firdaus dan Syafwan mulai bekerja. Penghuni Perumnas yang belum memiliki rumah dimasukkan ke dalam daftar penghuni.

“Mereka fakir miskin,” alasannya. “Ada yang sewa, ada yang tak lagi sanggup bayar cicilan. Mereka boleh dapat.”

“Tapi nama Pak Firdaus ada pula dalam daftar, mengapa?” tanya Rumoh PMI.

Ia menjawab, “Saya memang diberi satu oleh PMI dan Perumnas karena melakukan pendataan. Tgk Syafwan juga dapat. Tapi, saya nggak ambil.”

Beberapa blok dari tempat kami bicara, Nas dan istrinya, juga seorang koresponden harian terbitan Medan dan seorang dosen universitas di Banda Aceh, tengah sulit mendapat air. Mereka tinggal di hunian yang disebut “rumah barak”. Bukan korban tsunami, tapi menyewa dari pemilik rumah batako. Ada juga keluarga yang tinggal di sana dari membeli.

Ikhwal salah terima rumah bantuan tsunami di Ujong Batee berkawat hingga ke Total Indonesia di Jakarta. Sebelumnya salah seorang penerima, Azrul, mengaku diusir dari rumah yang ia dapatkan. Azrul mendapat rumah di Jalan Tuna Nomor 38, tapi rumah itu kemudian beralih kepada Jamil Sulaiman. Alasannya, Azrul tidak menempati rumah yang didapat sampai batas waktu yang disepakati.

Memang ada surat pernyataan bagi penerima rumah, bila sampai 25 Desember 2005 tidak menempati rumahnya, bisa kehilangan hak. Dan Azrul yang tengah bekerja di Aceh Barat, baru datang sekira bulan April 2006. Kunci rumahnya sudah tidak cocok dan barang telah berganti dengan milik orang lain.

Nama Azrul tertera dalam daftar yang dikeluarkan Desa dan Camat pada Agustus 2005, tapi menghilang pada daftar yang dikeluarkan Firdaus, 25 Februari 2007. Selain ia, ada pula korban tsunami dari Lambaro Skep yang tinggal di rumah “barak” sempat diminta keluar. Namun, ia bertahan tak mau keluar.

Perwakilan Total Indonesia di Banda Aceh diam-diam mencari informasi tentang distribusi rumah bantuan mereka. Hasilnya: hanya 60 keluarga yang betulan korban tsunami. Padahal, pada 19 Februari silam, Manajer Cabang Perum Perumnas Kantor Regional I NAD Nusirwan, telah menyurati Badan Pertanahan Nasional Aceh Darussalam agar menerbitkan sertifikat tanah bagi penghuni 401 rumah bantuan Total dan Perumnas. Nusirwan sudah pula menyurati BRR agar membantu biaya penerbitan sertifikat.

Pada 22 Agustus lalu, datanglah pengurus PMI Aceh Darussalam, PMI Aceh Besar dikawani Wakil Sekretaris Jenderal PMI Rachmat Ahadijat ke kantor Total Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta. Rapat mereka memutuskan, sebelum proses sertifikasi dilanjutkan para penghuni harus diidentifikasi lagi. Paling lambat akhir September tahun ini.

Apakah mereka yang ketahuan menyewa dan membeli harus keluar setelah September?

“Sayang, persoalan itu tidak dibahas di rapat,” kata Khalid, Sekretaris PMI Aceh Besar yang datang ke Jakarta. Masalah renovasi rumah-rumah yang sudah rusak pun tak disentuh pembicaraan. Rapat hanya memastikan bahwa bantuan Total harus diberikan kepada korban tsunami. Padahal, bahan material yang digunakan sesungguhnya mengundang masalah. Asbes.

Jawaban dari pemukiman lebih tegas lagi: kami siap mengosongkan, tapi setelah itu kami yang akan meneliti apa betul mereka (penghuni baru) korban tsunami yang belum dapat rumah. [Airlambang – Nursafri, Bambang, Mulia ]

Kronologi

5 Agustus 2005 Daftar bantuan rumah untuk korban gempa/tsunami dan fakir miskin dalam Desa Neuheun, Mesjid Raya, Aceh Besar.

11 Agustus 2005 Rumah Ujong Batee diresmikan, dihadiri Menteri Perumahan Rakyat. Ketua PMI Pusat, Gubernur Aceh Darussalam.

8 Maret 2006 Pertemuan koordinasi PMI Pusat, PMI NAD, PMI Aceh Besar, Pemda, FORAK, Tgk Syafwan dan Firdaus, memutuskan Tgk Syafwan dan Firdaus berwenang dan bertanggung jawab mengumpulkan syarat administrasi calon penghuni.

19 Februari 2007 Manajer Cabang Perum Perumnas Kantor Regional I NAD, Nusirwan, menyurati Kepala BPN NAD memohon penerbitan surat sertifikat hak milik bagi pemilik 401 unit rumah.

22 Februari 2007 Manajer Cabang Perum Perumnas Kantor Regional I NAD, Nusirwan, menyurati PMI Aceh Besar, meminta daftar nama pemilik 401 unit rumah.

25 Februari 2007 Drh Firdaus usai menyusun daftar penerima bantuan 401 unit rumah.

28 Februari 2007 Surat Manajer Cabang Perum Perumnas Kantor Regional I NAD, Nusirwan, diterima PMI Aceh Besar. Wakil Ketua II PMI Aceh Besar diminta mengontak Firdaus.

12 April 2007 Ketua PMI Aceh Besar, Zamzami AG, memberitahu Perumnas bahwa data mengenai pemilik rumah dikumpulkan oleh Tgk Syafwan dan Firdaus.

12 April 2007 Manajer Cabang Perum Perumnas Kantor Regional I NAD, Nusirwan, menyurati BRR memohon bantuan dana sertifikasi.

28 April 2007 Direktur Pemetaan dan Administrasi Pertanahan (di bawah Deputi Perumahan dan Pemukiman) BRR, Erna Heryani, menanggapi permohonan Perumnas tentang biaya proses sertifikasi. BRR melalui Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif selanjutnya akan memverifikasi data pemilik rumah.

30 Juli 2007 Manajer Cabang Perum Perumnas Kantor Regional I NAD, Nusirwan, menyurati Direktur Prakarsa Pembangunan Partisipatif BRR, Kemal J Farza, mengenai pelaksanaan verifikasi/validasi daftar 401 penerima bantuan rumah.

6 Agustus 2007 Wakil Sekjen PMI Pusat, Rachmat Ahadijat, mengundang Pengurus PMI NAD dan PMI Aceh Besar untuk rapat atas undangan PT Total di Jakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s